Jokowi meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI melakukan tugas pengawasan pemilu secara tegas, termasuk dalam hal penegakan hukum berkenaan dengan pesta demokrasi lima tahunan tersebut, kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja.
"Permintaan Jokowi agar Bawaslu tegak dari mulai awal penegakan hukum, baik penegakan hukum pidana dan penegakan hukum administrasi," kata Bagja kepada awak media di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, seusai ia dan jajarannya bertemu Presiden Jokowi.
Menurut Bagja, dalam audiensi tersebut Jokowi sempat mengapresiasi pengalamannya diperiksa Bawaslu semasa dalam proses pencalonan, termasuk sebagai Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah dan Gubernur DKI Jakarta.
"Beliau mengapresiasi dan menilai inilah yang diperlukan ke depan, penegakan hukum yang tegas sehingga para peserta pemilu menjadi berhati-hati dalam melakukan proses-proses kampanye, penggalangan masa, dan lain-lain," katanya.
Jokowi berpesan kepada Bawaslu agar terus menjaga ketegasan tersebut guna memperbaiki penyelenggaraan Pemilu 2024 secara berkelanjutan di masa mendatang.
Ia mengatakan bahwa Bawaslu RI dan pemerintah memiliki kesamaan pandangan terkait politisasi isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), hoax, serta kampanye hitam.
0 komentar:
Posting Komentar