Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah daerah (pemda) untuk memanfaatkan anggaran tidak terduga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menekan tingkat inflasi. Jokowi sudah meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengeluarkan regulasi terkait hal ini agar pemerintah daerah memiliki payung hukum dalam pelaksanaannya.
Jokowi menjelaskan, anggaran tidak terduga ini dapat digunakan untuk menutup biaya transportasi dan biaya distribusi yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi harga komoditas di daerah-daerah.
Misalnya, di daerah A harga satu jenis komoditas sangat murah lantaran pasokannya berlimpah. Sementara di daerah B komoditas tersebut dijual dengan harga mahal lantaran pasokannya sedikit.
Seharusnya pasokan komoditas di daerah A dapat menambal kebutuhan di daerah B. Namun, karena terkendala oleh biaya transportasi dan distribusi yang mahal, maka hal ini sulit dilakukan.
"Saya pernah ke Merauke, kepala daerah menyampaikan pada saya 'Pak beras kita melimpah di sini, tapi tidak ada yang beli, harganya sudah murah Rp 6.000'. Saya cek ke bawah benar harga Rp 6.000. Daerah lain yang kekurangan beras kenapa tidak mengambil dari Merauke yang harganya masih murah? Problemnya transportasi mahal," jelas Jokowi.
Dengan kebijakan ini diharapkan harga bahan makanan bisa lebih terjangkau di setiap daerah, dikarenakan biaya transportasi dan distribusi yang telah ditekan. Tidak ada lagi daerah yang kesulitan mendapatkan bahan makanan nantinya.
0 komentar:
Posting Komentar