This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Rabu, 31 Agustus 2022

Pesan Jokowi ke UMKM: Pinjam Modal ke Bank untuk Pengembangan Modal Usaha Jangan Beli Mobil yang Senangnya Hanya 6 Bulan!

 


Joko Widodo (Jokowi) mengenang saat dirinya masih menjadi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Banyak rekan sejawatnya yang dulu pengusaha mikro namun terjebak utang.

Hal ini terjadi lantaran modal usaha yang dipinjam dari bank tidak dimanfaatkan untuk kepentingan usaha. Justru digunakan untuk membeli barang-barang yang tidak menguntungkan seperti mobil.

"Karena teman-teman saya dulu, saat saya masih UMKM banyak yang jatuh dan enggak bisa bangun karena keliru ngitung. Kemudian pinjam untuk beli mobil, senangnya hanya 6 bulan," ungkap Jokowi

Jokowi menegaskan UMKM jangan salah dalam memanfaatkan pinjaman modal usaha dari Bank. Pinjaman harus digunakan untuk kemajuan Usaha, bukan untuk gaya-gayaan.

"Beli mobil senangnya hanya 6 bulan. Enggak bisa nyicil bank, enggak bisa nyicil ke dealer. Mobilnya diambil, banknya juga bermasalah. Jangan seperti itu," lanjut Jokowi.

Berkaca dari pengalaman teman-temannya tersebut, Jokowi meminta kepada seluruh pelaku UMKM agar modal usaha yang didapatkan harus digunakan untuk pengembangan usaha.

Selain itu, Jokowi juga memuji produk serta kemasan yang ditampilkan oleh para pelaku UMKM di Jayapura yang hadir di Gor Toware. Ketika melihat produk tersebut, mantan Gubernur DKI Jakarta ini ungkapkan keterkejutannya.

"Saya senang melihat produk tadi di depan, packaging sudah bagus, produknya juga bagus. Kaget betul bahwa di Papua produknya sudah sebagus itu dengan kemasan yang baik. Ada kopi, jus nanas, ada abon tuna," ungkapnya.

Melihat produk tersebut, Jokowi yakin bisa diperjualkan ke luar Provinsi Papua dengan cara memasukkan produk mereka ke platform digital yang digagas oleh pemerintah.

"Tolong masukkan itu ke platform digital ke ekosistem digital, gunakan itu. Sehingga berjualannya tidak hanya di Tanah Papua tapi bisa melompat ke luar Provinsi Papua, bisa melompat ke Jawa, bisa melompat ke luar negara," ucapnya.

Semoga Pemuda Papua Membawa Prestasi untuk Indonesia, Jokowi resmikan Megahnya Football Academy di Papua

 


Joko Widodo (Jokowi) telah meresmikan Papua Football Academy (PFA). Peluncuran Papua Football Academy itu berlangsung di Stadion Lukas Enembe, Kabupaten Jayapura, Rabu (31/8/2022).

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mencatat pembentukan Papua Football Academy sebagai wujud kontribusi PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk pembangunan sumber daya manusia (SDM) anak-anak Papua.

Stadion Lukas Enembe menjadi saksi terbentuknya Papua Football Academy. Akademi ini adalah bentuk kontribusi dan komitmen Freeport Indonesia untuk pembangunan SDM di Papua. Alhamdulillah pagi ini telah diresmikan langsung oleh Jokowi.

PFA merupakan sekolah bagi putra Papua dengan rentang usia 14 - 15 tahun untuk mengasah bakat dalam bidang olahraga khususnya sepak bola, dengan harapan dapat membanggakan nama Indonesia.

Kita pastikan Papua Football Academy akan mengasah kedisiplinan, kemampuan, dan karakter talenta muda di tanah Papua. Papua sendiri menjadi tempat lahirnya para pemain sepak bola yang hebat.

Program ini menjadi bukti kepedulian pemerintahan Jokowi terhadap kemajuan dan perkembangan minat bakat pemuda Papua, serta wujud dari upaya menyejahterakan masyarakat Papua.

"Saya sempatkan bermain Bola bersama anak-anak Papua yang lolos seleksi untuk bergabung di sekolah bola dan beasiswa belajar di Papua Football Academy yang di bangun oleh PT Freeport Indonesia," tuturnya.

Hadirnya PFA ini diharapkan akan melahirkan talenta-talenta berbakat seperti para pemain sepak bola lainnya yang berasal dari Papua. Jokowi ingin anak-anak Papua meneruskan prestasi-prestasi para pemain asal Bumi Cendrawasih.

Jokowi Perintahkan Andika Perkasa Bantu Polisi Usut Kasus TNI Mutilasi Warga di Papua

 


Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa untuk membantu dan memberi back up atas proses hukum yang dilakukan polisi atas kasus mutilasi yang melibatkan enam prajurit TNI Angkatan Darat di Papua. Ia meminta proses hukum harus terus berjalan.

Pernyataan Jokowi ini berubah dari yang semula mengaku belum mendengar kasus tersebut. Pernyataan awal disampaikan beberapa jam sebelum ke GOR Toware, saat membagikan bantuan sosial di Jayapura.

Sebelumnya, pembunuhan terjadi pada 22 Agustus sekitar pukul 21.50 WIT di kawasan SP 1, Distrik Mimika Baru, terhadap Arnold Lokbere, Irian Nirigi, Leman Nirigi dan seorang korban lainnnya belum diketahui identitasnya dan jasadnya dibuang di sekitar sungai Kampung Pigapu, Distrik Iwaka.

Kasusnya terungkap setelah Jumat, 26 Agustus, jenazah Arnold Lokbere ditemukan dalam kondisi mengenaskan dan Sabtu, 26 Agustus, kembali ditemukan sesosok jenazah yang juga dalam kondisi mengenaskan dengan identitas yang belum diketahui.

Polda Papua terus melakukan pengejaran terhadap warga sipil yang berkomplot dengan enam prajurit TNI Angkatan Darat dalam kasus mutilasi terhadap empat warga sipil di Kampung Pigapu, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika. Ada empat warga sipil yang terlibat dan menjadi tersangka yaitu APL, DU, R, dan RMH, di mana baru tiga orang yang ditangkap.

"Satu tersangka masih DPO," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua Komisaris Besar Faizal Ramadhani saat dihubungi, Selasa, 30 Agustus 2022. Tersangka yang masih DPO berinisial RMH.

Sementara itu, jumlah korban bertambah dari semula dua orang menjadi empat orang. Tapi sampai kemarin, baru tiga korban yang ditemukan dalam bentuk bagian tubuh. Sementara, bagian tubuh korban keempat masih dalam pencarian. "Belum (ditemukan)," kata Faizal.

Adapun usai kejadian, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigadir Jenderal TNI Tatang Subarna mengatakan Subdenpom XVII/Cenderawasih di Mimika telah menahan enam prajurit TNI AD itu. Keenam prajurit TNI AD yang diduga terlibat dalam insiden pembunuhan empat warga sipil itu yakni Mayor Inf Hf, Kapten Inf Dk, Praka Pr, Pratu Ras, Pratu Pc dan Pratu R.

Setelah itu, polisi pun menangkap warga sipil yang terlibat yaitu APL, DU dan R yang diduga melakukan pembunuhan pada 22 Agustus tersebut. Mereka ditangkap di lokasi berbeda.

Terbukti Kepuasaan Masyarakat Terhadap Kerjanyata Jokowi Sangat Baik, Indeks Survei Kepuasan Capai 72,3%

 


Masyarakat merasa puasa terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) . Hal itu terpotret dari hasil jejak pendapat Lembaga Survei Indonesia (LSI). Persepsi kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi menunjukkan peningkatan dalam enam bulan terakhir. 

Dalam kurun waktu yang singkat, kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Jokowi terus melonjak dari 65,7% menjadi 72,3%. Hal ini membuktikan sudah banyak masyarakat yang merasakan dahsyatnya kepemimpinan di era ini. Kalau dibandingkan dengan 3 atau 6 bulan terakhir, ada kecenderungan peningkatan tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi.

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi pada Februari 2022 hanya sekitar 65,9%. Persepsi publik terus beranjak pada Mei 2022 yang menghasilkan 67,5%. Hingga akhirnya, kepuasan masyarakat kepada Jokowi saat ini menyentuh 72,3%

Kepuasaan masyarakat rata-rata bersumber dari Kepedulian Jokowi terhadap kesejahteraan Sosial masyarakat yang dibuktikan dengan banyaknya bantuan sosial yang diberikan serta Kerjanyata pembangunan infrastuktur yang semakin maju.

Dari hasil survei yang kami lakukan, alasan masyarakat puas dengan kinerja presiden paling banyak karena presiden memberi bantuan kepada rakyat kecil (38,1 persen) dan membangun infrastruktur (20 persen). Hal lainnya karena kinerjanya bagus, orangnya baik, dan merakyat," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia.

Jika dibandingkan dengan tren survei Indikator sebelumnya, kepuasan terhadap kinerja Jokowi mengalami perbaikan. Dalam survei pada April 2022 lalu, kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi sebesar 59,9 persen.

Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional. Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.

Untuk keseluruhan hasil survei dapat disimpulkan bahwa dalam kurun waktu beberapa bulan, kepuasaan masyarakat terhadap kepemimpinan Jokowi terus meningkat dan mendapatkan komentar yang baik berdasarkan hasil kerjanyata yang dilakukannya.

Dahsyatnya Harta Karun Perut Bumi Indonesia, Jokowi Bakal Kunjungi Lokasi Tambang Freeport Indonesia di Papua

 


Joko Widodo atau Jokowi telah mendarat di Bandara Internasional Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, pada Selasa, 30 Agustus 2022, pukul 19.00 WIT. Jokowi sampai di Papua setelah menempuh 5 jam penerbangan dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Jokowi berangkat ke Papua bersama sejumlah pejabat. Di antaranya yaitu Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Sejumlah pejabat menyambut kedatangan Jokowi di Papua. Di antaranya Pangdam XVII/Cendrawasih Mayor Jenderal TNI Teguh Muji Angkasa hingga Kapolda Papua Inspektur Jenderal Mathius D. Fakhiri.

Di Papua, Jokowi dijadwalkan akan melakukan sejumlah kegiatan di beberapa tempat. Jokowi pertama akan meresmikan Papua Football Academy binaan PT Freeport Indonesia di Istora Papua Bangkit, Jayapura.

Setelah itu, Jokowi juga dijadwalkan untuk menyerahkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada pelaku UMKM di Gor Toware yang juga berada di Jayapura. 

Setelah itu, barulah Jokowi melanjutkan kunjungannya ke Timika, Kabupaten Mimika. "Acara football academy dan (pembagian) NIB (Nomor Induk Berusaha) UMKM," kata Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono kepada wartawan, Selasa, 30 Agustus 2022.

Freeport merupakan salah satu Harta kekayaan yang dimiliki oleh Perut Bumi Indonesia, Suatu Kebanggaan kita bahwasanya perusahaan ini menjadi perusahaan tambang terkaya yang telah di akui oleh Dunia.

Lokasi tambang Freeport Indonesia saat ini terbentang dari dataran rendah Timika hingga dataran tinggi Tembagapura di Kabupaten Mimika, Papua Tengah.

Perusahaan ini telah berhasil mendedikasikan dirinya sebagai perusahaan yang ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan anak bangsa,  kesejahteraan masyarakat Indonesia dan papua khususnya dengan segala kontribusinya.

Perbaiki Kepedulian Keuangan Pensiunan, Pemerintah Bikin Lembaga Dana Pensiun Pengganti Taspen

 


Pemerintah bakal membentuk lembaga dana pensiun yang khusus mengelola pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS). Nantinya, potongan iuran dari gaji PNS yang selama ini dikelola PT Taspen (Persero) akan dipindahkan ke lembaga tersebut.

Saat ini PNS dikenai potongan sebesar 3,25 persen per bulan khusus untuk program jaminan hari tua (JHT) yang dikelola oleh PT Taspen. Menurut, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata iuran itu masih terus diputar dengan diinvestasikan oleh PT Taspen.

Potongan iuran dari PNS ini akan diakumulasikan dan dikelola terpisah sampai saatnya pemerintah membentuk dana pensiun. Jadi saat pemerintah nanti resmi membentuk dana pensiun, akumulasi iuran PNS itu dimasukkan jadi satu di dana pensiun.

Kendati demikian, Isa belum bisa memastikan kapan pembentukan lembaga dana pensiun ini terealisasi. Lantaran lembaga dana pensiun itu akan dibentuk setelah pemerintah mengubah skema pensiunan PNS dari pay as you go menjadi fully funded, yang saat ini masih terus dalam pembahasan di internal pemerintah.

Namun yang pasti, ketika lembaga dana pensiun itu beroperasi, pemerintah akan turut membayarkan iuran pensiunan, yang selama ini iuran hanya dibayarkan oleh PNS. Iuran dari PNS dan pemerintah sebagai pemberi kerja itulah yang akan dikelola oleh lembaga dana pensiunan.

Dengan demikian, ketika PNS tersebut mencapai usia pensiun, maka pembayaran pensiunan diberikan oleh lembaga dana pensiunan secara penuh, bukan lagi mengandalkan APBN seperti yang diterapkan pada saat ini.

Terkait pengelola lembaga pensiun, Isa bilang, hal itu akan bergantung pada kebijakan pemerintah. Menurutnya, pemerintah bisa saja menunjuk pihak PT Taspen untuk mengelolanya secara terpisah atau bisa pula dikelola oleh Kemenkeu sendiri.

Isa menambahkan, lembaga dana pensiun itu kemungkinan besar hanya akan mengelola iuran PNS yang ada di PT Taspen, sementara iuran dari gaji TNI-Polri yang selama ini dikelola oleh PT Asabri tidak ikut serta. Hal ini karena berkaitan dengan kerahasiaan data jumlah tentara yang sekaligus mencerminkan kekuatan pertahanan.

Menurut dia, umumnya di banyak negara, pengelolaan dana pensiunan tentara berbeda dengan pegawai pemerintahan. Meski demikian, ia memastikan, nantinya pengelolaan dana pensiunan TNI-Polri akan dikawal untuk menjaga akuntabilitasnya meski ada kerahasiaan data jumlah tentara.

Vaksin Indovac dan Vaksin Merah Putih telah Hadir, Prestasi Baru untuk Indonesia Berhasil Menciptakan Vaksin Covid-19

 


Suatu kebanggaan bagi Indonesia, pasalnya Indonesia dengan resmi memiliki vaksin asli buatan dalam negeri yang diberi nama, Vaksin Indovac dan Vaksin Merah Putih.

Dua vaksin Covid-19 yang diproduksi dalam negeri, Indovac dan Inavac telah disetujui oleh Presiden RI Joko Widodo. Kedua vaksin tersebut telah memasuk uji klinis tahap akhir oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Indonesia patut bangga Vaksin pertama Indovac untuk vaksin BUMN, dan kedua adalah vaksin Merah Putih dengan platforminactivated virus, namanya Inavec dan sudah disetujui Jokowi.

Vaksin ini digadang-gadang memiliki kelebihan dibandingkan vaksin buatan luar negeri, serta mampu mengatasi penularan virus covid-19 lebih cepat dan ampuh!

Kedua vaksin itu diharapkan bisa digunakan oleh masyarakat pada September 2022 mendatang setelah mendapat izin penggunaan darurat (EUA) dari BPOM.

Vaksin Indovac dikembangkan oleh PT. Bio Farma Eijkman dan Bayer of College dengan platform rekombinan sub-unit. Sementara itu, Inavac dikembangkan oleh Tim Peneliti dari Universitas Airlangga (Unair) yang bekerja sama dengan PT. Biotis Pharmaceutical Indonesia.

Fase dua sudah dilewati, dan hasilnya bagus bisa meningkatkan sistem imunitas dan hasilnya tidak kalah dengan vaksin yang sudah dapat EUA dengan teknologi yang sama.

Saat ini, BPOM masih kajian terhadap ribuan subjek yang menjalani injeksi di masing-masing laboratorium. Dia berharap semuanya selesai pada September mendatang. Tak hanya vaksin primer, pihaknya menyebut akan menyiapkan vaksin buatan Indonesia itu sebagai dosis penguat atau booster.

Uji klinik booster sudah disetujui untuk dilakukan akhir tahun ini. Sehingga program vaksinasi booster dengan vaksin dalam negeri bisa selesai sebelum akhir tahun.Harapannya September 2022 selesai dan keluar EUA sesuai standar internasional.

Direktur utama PT. Biotis Pharmaceutical Indonesia, FX Sudirman, mengaku bangga vaksin buatannya sudah sampai uji klinis tahap akhir. Ia pun tengah berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin agar vaksinnya bisa digunakan sebelum akhir tahun.

"Ini adalah 100 persen karya anak bangsa, virus dari isolasi anak bangsa dikembangkan oleh tim peneliti Unair dan kami siap komersialisasi untuk itu," terangnya.

“Kapasitas produksi downstream PT Biotis sanggup memproduksi hingga 20 juta dosis per bulan. Khusus pada tahap awal, akan ditingkatkan hingga 5 juta dosis per bulan mirip dengan Indovac,” lanjutnya.

PT. Biotis masih menunggu hasil uji klinis fase tiga yang dilakukan oleh BPOM. Dia juga berharap Inavec bisa menjadi vaksin booster yang bisa bermanfaat bagi masyarakat. Harapannya pemanfaatan Inavec bisa memberikan manfaat booster bagi masyarakat Indonesia di tahun ini.

Mantap Jurus Jokowi Berhasil, Harga Minyak Goreng Turun Terus

 


Harga minyak goreng melanjutkan tren penurunan. Secara rata-rata nasional, harga minyak goreng saat ini sudah turun signifikan dibandingkan harga tanggal 28 Maret 2022. Yaitu, seminggu sejak pemerintah melepas harga minyak goreng ke keekonomian mekanisme pasar.

Langkah tersebut dilakukan pemerintah merespons kelangkaan minyak goreng yang sempat terjadi di bulan Februari-Maret 2022.

Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat harga rata-rata nasional minyak goreng pada 29 Agustus 2022 dibandingkan 26 Agustus 2022 adalah bertengger Rp13.900 per liter untuk curah.

Sejak awal harga pasar dunia tidak stabil terhadap harga jual minyak goreng, menjadi perhatian besar bagi Jokowi dan jajarannya. Hingga saat ini Jokowi mampu menurunkan harga minyak goreng hingga mencapai harga jual normal.

Saat ini harga minyak goreng dipasaran turun dengan selisih harga lama hingga 3 - 4 ribu rupiah pada minyak kemasan 2 liter, Jokowi menargetkan penurunan harga ini akan diikuti dengan bahan makanan lainnya dalam waktu dekat.

Sementara itu, terpantau peritel modern juga semakin agresif memberikan diskon atau potongan harga untuk minyak goreng bermerek. Berbanding terbalik dengan kondisi di bulan Februari-Maret, rak-rak minyak goreng di toko ritel modern pun terpantau berlimpah.

Bergeser ke ritel lainnya, harga minyak goreng juga terpantau sudah di bawah Rp50.000 per kemasan 2 liter. Padahal, di awal pemerintah melepas harga minyak goreng, sempat melambung ke atas Rp57.000 per 2 liter.Dengan program diskon peritel yang, harga minyak goreng bermerek kini bahkan sudah ada yang di bawah Rp30.000 per 2 liter.

Seperti diketahui, sejak pemerintah melepas harga minyak goreng, sejumlah kebijakan diberlakukan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, langkah tersebut untuk menekan harga minyak goreng di dalam negeri semakin terjangkau dan tetap tersedia.

Pasalnya disebutkan, harga bahan baku minyak goreng terus melambung. Apalagi sejak perang Rusia-Ukraina pecah di pertengahan Februari 2022.

Jokowi kemudian menutup sementara keran ekspor minyak goreng dan bahan bakunya pada 28 April-20 Mei 2022, mewajibkan pemenuhan domestik (domestic market obligation/ DMO), mengguyur bantuan langsung tunai (BLT) untuk minyak goreng. Terbaru, meluncurkan minyak goreng kemasan sederhana 'Minyakita". Yang dijual dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp14.000 per liter.

Pada saat bersamaan, harga bahan baku minyak goreng perlahan melandai di pasar internasional. Terutama sejak Indonesia membuka kembali keran ekspor.

“Sudah Berulang Kali Saya Bilang Gunakan Produk Dalam Negeri!” Terkuak E-commerce Asing Dibenci Jokowi

 


Indonesia itu punya produk lokal yang sangat berkualitas dan juga harga yang terjangkau, kita harus budayakan penggunaan produk dalam negeri dan kurangi import barang! -Joko Widodo

Melihat ke belakang, sekitar Maret tahun lalu, Joko Widodo (Jokowi) sempat menggaungkan agar masyarakat Indonesia membenci produk asing dan mencintai produk dalam negeri.

Terkait hal tersebut, Muhammad Lutfi yang saat itu menjabat sebagai Menteri Perdagangan, mengatakan, ini terjadi karena ada e-commerce asing yang menjual produk impor secara tidak sehat dan membunuh UMKM lokal.

Perlu diluruskan ada background yang menyertai pernyataan Pak Presiden. Laporan saya ke beliau tentang laporan praktik yang tak sesuai di perdagangan e-commerce. Praktik e-commerce yang mendunia, yang praktik ilegal perdagangan predatory pricing, jadi harga yang membunuh kompetisi.

Salah satu praktik predatory pricing adalah dengan menerapkan harga yang sangat rendah untuk sebuah produk sehingga menjadi penghalang bagi pesaingnya untuk masuk ke segmen atau pasar yang sama.

Strategi ini membuat produk-produk dalam negeri terutama untuk kategori fashion kalah saing. Padahal banyak UMKM Indonesia yang menjual berbagai barang lokal di platform e-commerce tersebut.

Ia mengatakan bahwa e-commerce yang dimaksud adalah perusahaan internasional asing, bukan perusahaan asli Indonesia. E-commerce asing ini menjual barang-barang hasil meniru produksi UMKM dalam negeri. Mereka juga mempelajari apa yang disukai oleh masyarakat Indonesia.

Menurutnya, praktik tersebut berdasarkan artikel dari World Economic Forum (WEF) mengenai sebuah produk hijab buatan lokal yang akhirnya diadopsi oleh platform perdagangan online asing.

Pengusaha asing bisa menjual produk yang sama dengan harga murah karena hanya membayar bea masuk sekitar US$ 44 ribu. Sedangkan, pengusaha lokal harus membayar gaji karyawan yang membuat produk tersebut dengan biaya sekitar US$ 650 ribu per tahunnya.

"Dilakukan dengan spesial diskon, yang saya katakan kalau dalam istilah perdagangannya namanya predatory pricing, masuk ke Indonesia harganya Rp 1.900 dan Rp 1.900 lebih mahal dari Mentos, bagaimana kita bisa bersaing," tegasnya.

Oleh karenanya, ia berharap semua negara bisa lebih menegakkan dua asas perdagangan yang telah ditetapkan. Sebab Indonesia juga akan menerapkan hal tersebut kepada semua mitra dagangnya.

Keduanya adalah asas keadilan dan asas bermanfaat. Praktik berdagang harus adil dan bermanfaat, baik bagi penjual maupun pembeli.

Upaya Prioritaskan Kemajuan Masyarakat Papua, Jokowi Akan Resmikan Papua Football Academy

 


Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara Iriana Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua pada Selasa (30/8). Jokowi dan rombongan lepas landas dari Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 12.00 WIB menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia -1.

Sesampainya di Papua, Jokowi dan rombongan akan langsung menuju hotel tempatnya bermalam dan melanjutkan agenda kerja keesokan harinya. Jokowi antara lain akan meresmikan Papua Football Academy (PFA) hingga menyerahkan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha mikro kecil (UMK) dan perseorangan.

Kesejahteraan Masyarakat Papua merupakan prioritas dalam kepemimpinan Jokowi, Papua banyak menyimpan Generasi Penerus yang unggul dan berprestasi. Salah satu upaya dalam mengembangkan prestasinya yaitu dengan mendirikan Papua Football Academy.

Jokowi yakin papua bisa menjadi provinsi yang  mampu mencetak Sumber Daya Manusia yang unggul dan bersaing hingga dikelas Internasional, Tidak ada yang boleh bilang papua daerah tertinggal!

Kepala Negara dan rombongan akan menempuh penerbangan selama kurang lebih 5 jam 10 menit menuju Papua dan diperkirakan akan mendarat di Bandar Udara Internasional Sentani, Kabupaten Jayapura sekitar pukul 19.10 WIT.

Turut mendampingi dalam penerbangan menuju Provinsi Papua antara lain Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Selain itu turut pula Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Laksma TNI Hersan, Komandan Paspampres Marsda TNI Wahyu Hidayat Sujatmiko, dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.

Selasa, 30 Agustus 2022

Jokowi Instruksikan 20,6 Juta Warga Dapat BLT Pengalihan Subsidi BBM Sebesar Rp 600.000

 


Joko Widodo menginstruksikan pemberian bantalan sosial tambahan yang akan diberikan kepada 20,65 juta warga Indonesia. Bantalan sosial tambahan itu akan diberikan dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Bantuan sosial tambahan itu akan diberikan dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM), Program ini sebagai langkah awal agar Bantuan Pemerintah tepat sasaran pada masyarakat yang membutuhkan.

"Bantalan sosial tambahan ini akan diberikan kepada 20,65 juta kelompok masyarakat atau keluarga penerima manfaat dalam bentuk BLT pengalihan subsidi BBM sebesar Rp 12,4 triliun," ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati 

Sri Mulyani menuturkan, BLT tersebut segera dibayarkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) sebesar Rp 150.000 dikalikan empat kali. Dengan demikian, secara total BLT yang diberikan sebesar Rp 600.000 untuk setap penerima.

Namun, penyalurannya akan dilakukan dalam dua termin. Pemerintah melalui Mensos akan membayarkan dua kali, yakni Rp 300.000 pertama dan Rp 300.000 kedua, Bantuan itu akan dibayarkan lewat berbagai saluran Kantor Pos di seluruh Indonesia.

Tanpa Bertele-tele Langsung di Sikat, Nasib Pemecatan Ferdy Sambo di Tangan Jokowi

 


Pemecatan mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo berada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ketentuan tersebut merujuk pada Pasal 57 Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010. Dalam Perpres 52/2010 berisi ketentuan pemberhentian anggota kepolisian berdasarkan pangkat dan jabatan. Presiden dilibatkan dalam pemberhentian jenderal bintang dua ke atas.

Tidak main-main dalam penyelesaian kasus ini, Pemberhentian tidak dengan hormat Ferdy Sambo sebagai anggota Polri akan dilakukan langsung oleh Joko Widodo. Segala sesuatu yang akan mengancam kedamaian dan keamanan warga negara maka akan ditindak tegas dan diselesaikan hingga tuntas! -Jokowi

"Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada jabatan dan kepangkatan Perwira Tinggi (PATI) bintang dua ke atas atau yang termasuk dalam lingkup jabatan eselon IA dan IB ditetapkan oleh Kapolri setelah dikonsultasikan dengan Presiden," bunyi Pasal 57 Perpres tersebut.

Aturan tersebut juga disinggung Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo setelah sidang etik. Dedi menjelaskan alasan Sambo masih mengenakan seragam lengkap usai diberhentikan secara tidak terhormat.

Dedi mengatakan Sambo akan diberhentikan langsung oleh presiden. Hal itu dikarenakan Sambo berpangkat bintang dua di kepolisian.

"Bagi Pati (Perwira Tinggi) yang di-PTDH, sesuai keppres (keputusan presiden), presiden yang mengangkat dan memberhentikan Pati tersebut," ujar Dedi pada Jumat (26/8).

Belum ada pengumuman resmi kapan Jokowi akan mengesahkan pemecatan Sambo dari Polri. Namun, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sempat merapat ke Istana Kepresidenan Jakarta setelah sidan etik digelar.

Sambo juga masih menempuh jalur hukum terkait pemecatan itu. Ia mengajukan banding atas putusan yang dibuat Komisi Kode Etik Polri (KKEP). KKEP memutus Sambo melakukan tindakan tercela dan ditempatkan khusus di Markas Komando Brigade Mobil (Mako Brimob). KKEP pun menetapkan pemberhentian Sambo dari kepolisian.

"Pemberhentian tidak dengan hormat [Ferdy Sambo] sebagai anggota Polri" kata Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Komjen Ahmad Dofiri, Jumat (26/8).

Bukti Perkembangan Ekonomi Digital Tanah Air, Jokowi Luncurkan Kartu Kredit Pemerintah Domestik dan QRIS Antarnegara

 


Joko Widodo (Jokowi) secara resmi meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik dan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Antarnegara, Senin (29/08/2022), di Gedung Thamrin, Bank Indonesia (BI), Jakarta. Jokowi mengapresiasi peluncuran KKP Domestik dan QRIS Antarnegara oleh Bank Indonesia yang dinilainya sebagai wujud perkembangan ekonomi digital di tanah air.

“Saya mengapresiasi Kartu Kredit Pemerintah Domestik dan juga QRIS yang diluncurkan oleh Bank Indonesia, bukti bahwa negara kita Indonesia ini mengikuti kecepatan perubahan teknologi digital di bidang ekonomi,” ujar Jokowi.

Dengan adanya Program ini, Perekonomian Indonesia akan berkembang dengan baik dan mampu bersaing tidak hanya skala nasional namun hingga di tingkat Mancanegara.

Jokowi meminta Bank Indonesia (BI) untuk mengawal dan mendampingi instansi pemerintah untuk masuk ke dalam sistem Kartu Kredit Pemerintah Domestik. Keberadaan sistem ini diharapkan dapat mempercepat pembayaran belanja pemerintah.

“Saya minta Pak Gubernur BI, Bank Indonesia, kemudian perbankan, utamanya himbara betul-betul mendampingi, mengawal, baik kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, untuk segera masuk ke sistem ini, ke platform ini, sehingga terjadi kecepatan pembayaran,” ujarnya.

Sejalan dengan itu, lanjut Jokowi, pemerintah juga tengah membangun sistem untuk mendukung penggunaan produk-produk dalam negeri, terutama produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Belanja pemerintah melalui pengadaan barang dan jasa diprioritaskan untuk pembelian produk-produk dalam negeri

“Ini yang terus Kepala LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) saya sampaikan berkali-kali agar sistem yang mengawal ini betul-betul segera bisa selesai dan daerah semuanya dengan semangat yang sama membeli produk-produk dalam negeri,” ujarnya.

Terkait QRIS Antarnegara, Jokowi mengharapkan sistem ini dapat meningkatkan efisiensi transaksi dengan QR Code antarnegara di ASEAN.

“QRIS ini juga saya minta agar bisa dikoneksikan antarnegara sehingga memudahkan UMKM kita, memudahkan dunia pariwisata kita untuk berhubungan dengan negara-negara lain, baik dengan Thailand dengan semua negara ASEAN,” pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dalam laporannya menyampaikan bahwa peluncuran KKP Domestik adalah langkah maju dari bangsa Indonesia untuk meningkatkan layanan dalam sistem belanja pemerintah.

KKP Domestik juga merupakan bagian dari aksi afirmasi belanja pemerintah dalam semangat Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) yang dicanangkan oleh Jokowi, di Bali pada Maret 2022 lalu.

“Selain itu, pengembangan KKP Domestik adalah bentuk implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2022 terkait penggunaan transaksi nontunai untuk belanja barang dan jasa pemerintah pusat dan daerah,” ujar Luhut.

Luhut menyampaikan, KKP Domestik penting untuk segera diimplementasikan dalam rangka transparansi, memberi kemudahan, serta mempercepat pembayaran di dalam transaksi belanja barang dan jasa pemerintah.

“Untuk itu, seluruh kementerian/lembaga dan BUMN diharapkan dapat segera menggunakan KKP domestik di instansi masing-masing,” ujar Luhut

“Diperlukan dukungan dari BPD dalam rangka percepatan perluasan KKP domestik di daerah, kiranya Bank Indonesia turut membantu pendampingan ke seluruh pemerintah daerah,” kata Luhut.

Hadir mendampingi Presiden dalam peresmian ini antara lain Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

Bertolak Ke Bali Pastikan Kesiapan Tuan Rumah, Ma’ruf Amin Hadiri KTT SAI20 dan Tinjau Venue KTT G20

 


Joko Widodo (Jokowi) secara resmi meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik dan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Antarnegara, Senin (29/08/2022), di Gedung Thamrin, Bank Indonesia (BI), Jakarta. Jokowi mengapresiasi peluncuran KKP Domestik dan QRIS Antarnegara oleh Bank Indonesia yang dinilainya sebagai wujud perkembangan ekonomi digital di tanah air.

“Saya mengapresiasi Kartu Kredit Pemerintah Domestik dan juga QRIS yang diluncurkan oleh Bank Indonesia, bukti bahwa negara kita Indonesia ini mengikuti kecepatan perubahan teknologi digital di bidang ekonomi,” ujar Jokowi.

Dengan adanya Program ini, Perekonomian Indonesia akan berkembang dengan baik dan mampu bersaing tidak hanya skala nasional namun hingga di tingkat Mancanegara.

Jokowi meminta Bank Indonesia (BI) untuk mengawal dan mendampingi instansi pemerintah untuk masuk ke dalam sistem Kartu Kredit Pemerintah Domestik. Keberadaan sistem ini diharapkan dapat mempercepat pembayaran belanja pemerintah.

“Saya minta Pak Gubernur BI, Bank Indonesia, kemudian perbankan, utamanya himbara betul-betul mendampingi, mengawal, baik kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, untuk segera masuk ke sistem ini, ke platform ini, sehingga terjadi kecepatan pembayaran,” ujarnya.

Sejalan dengan itu, lanjut Jokowi, pemerintah juga tengah membangun sistem untuk mendukung penggunaan produk-produk dalam negeri, terutama produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Belanja pemerintah melalui pengadaan barang dan jasa diprioritaskan untuk pembelian produk-produk dalam negeri

“Ini yang terus Kepala LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) saya sampaikan berkali-kali agar sistem yang mengawal ini betul-betul segera bisa selesai dan daerah semuanya dengan semangat yang sama membeli produk-produk dalam negeri,” ujarnya.

Terkait QRIS Antarnegara, Jokowi mengharapkan sistem ini dapat meningkatkan efisiensi transaksi dengan QR Code antarnegara di ASEAN.

“QRIS ini juga saya minta agar bisa dikoneksikan antarnegara sehingga memudahkan UMKM kita, memudahkan dunia pariwisata kita untuk berhubungan dengan negara-negara lain, baik dengan Thailand dengan semua negara ASEAN,” pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dalam laporannya menyampaikan bahwa peluncuran KKP Domestik adalah langkah maju dari bangsa Indonesia untuk meningkatkan layanan dalam sistem belanja pemerintah.

KKP Domestik juga merupakan bagian dari aksi afirmasi belanja pemerintah dalam semangat Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) yang dicanangkan oleh Jokowi, di Bali pada Maret 2022 lalu.

“Selain itu, pengembangan KKP Domestik adalah bentuk implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2022 terkait penggunaan transaksi nontunai untuk belanja barang dan jasa pemerintah pusat dan daerah,” ujar Luhut.

Luhut menyampaikan, KKP Domestik penting untuk segera diimplementasikan dalam rangka transparansi, memberi kemudahan, serta mempercepat pembayaran di dalam transaksi belanja barang dan jasa pemerintah.

“Untuk itu, seluruh kementerian/lembaga dan BUMN diharapkan dapat segera menggunakan KKP domestik di instansi masing-masing,” ujar Luhut

“Diperlukan dukungan dari BPD dalam rangka percepatan perluasan KKP domestik di daerah, kiranya Bank Indonesia turut membantu pendampingan ke seluruh pemerintah daerah,” kata Luhut.

Hadir mendampingi Presiden dalam peresmian ini antara lain Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

Jaga Stabilitas Ekonomi Masyarakat, Pemerintah Salurkan Bantalan Sosial Tambahan Hingga 24,17 T

 


Pemerintah menyiapkan bantalan sosial tambahan sebesar Rp24,17 triliun sekaligus mengalihkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) agar tepat sasaran. Kebijakan Pemerintah ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat yang terdampak lonjakan harga yang terjadi secara global.

Kebijakan pemberian bantuan sosial secara langsung ini dinilai lebih efisien dibandingkan memberikan subsidi BBM yang malah dinikmati oleh kalangan orang kaya, dan tidak menyejahterakan rakyat secara merata.

“Total bantalan sosial yang tadi ditetapkan oleh Bapak Presiden untuk bisa dieksekusi mulai dilakukan pada minggu ini adalah sebesar Rp24,17 triliun. Ini diharapkan akan bisa mengurangi tentu tekanan kepada masyarakat dan bahkan mengurangi kemiskinan,” ujar Menkeu. Menkeu memaparkan, pemerintah akan menyalurkan tiga jenis bantalan sosial tambahan.

Pertama, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan alokasi anggaran sebesar Rp12,4 triliun dan menyasar 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM). BLT ini disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) melalui PT. Pos Indonesia.

“Jadi 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat yang akan mendapatkan anggaran sebesar Rp12,4 triliun yang akan mulai dibayarkan oleh Ibu Mensos Rp150 ribu selama empat kali. Jadi dalam hal ini Ibu Mensos akan membayarkannya dua kali, yaitu Rp300 ribu pertama dan Rp300 ribu kedua,” jelas Menkeu.

Kedua, Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan alokasi anggaran Rp9,6 triliun. Bantuan yang akan disalurkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) ini akan diberikan kepada 16 juta pekerja sasaran yang masing-masing menerima sebesar Rp600 ribu.

“Bapak Presiden juga menginstruksikan kita untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan dengan bantuan sebesar Rp600 ribu, dengan total anggaran sebesar Rp9,6 triliun. Ini juga nanti Ibu Menaker akan segera menerbitkan juknis (petunjuk teknis)-nya sehingga langsung bisa dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut,” kata Sri Mulyani.

Ketiga, pemerintah daerah (pemda) diminta menyiapkan sebanyak dua persen dari Dana Transfer Umum (DTU), yaitu DAU (Dana Alokasi Umum) dan DBH (Dana Bagi Hasil), untuk pemberian subsidi di sektor transportasi. Subsidi ini akan diperuntukkan bagi angkutan umum hingga nelayan serta untuk perlindungan sosial tambahan. Selain itu, pemda juga diminta untuk melindungi daya beli masyarakat.

“Kementerian Dalam Negeri akan menerbitkan aturan, kami di Kementerian Keuangan juga menetapkan Peraturan Menteri Keuangan di mana dua persen dari Dana Transfer Umum yaitu DAU dan DBH diberikan kepada rakyat dalam bentuk subsidi transportasi untuk angkutan umum sampai dengan ojek dan nelayan, serta untuk perlindungan sosial tambahan,” pungkasnya.

Senin, 29 Agustus 2022

Harus Jadi Negara yang Peka, Jokowi: Belajar dari Pandemi, Kita Harus Hati-hati Ambil Kebijakan

 


Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kalau dunia belum benar-benar pulih dari krisis akibat pandemi. Jokowi mewanti-wanti masyarakat untuk siap menghadapi tantangan baru.

Negara yang baik adalah negara yang mampu mengambil keputusan yang bijak demi menjaga kestabilan keberlangsungan negara -Joko widodo

Saat ini dunia berada dalam posisi yang sangat sulit. Global betul-betul berada dalam kondisi yang tidak mudah, dunia belum pulih betul dari krisis kesehatan akibat pandemi lalu, sudah muncul konflik perang sehingga kita harus bersiap menghadapi berbagai tantangan tantangan baru dan juga mengatasi ancaman krisis pangan, ancaman krisis energi dan ancaman krisis keuangan," ujar Jokowi.

Oleh karena itu, Jokowi meminta agar tetap hati-hati untuk mengambil setiap kebijakan saat ini. Dia bicara pentingnya persatuan dalam menghadapi suasana ketidakpastian di masa mendatang.

"Belajar dari menghadapi pandemi COVID-19 kita harus waspada dan berhati-hati dalam mengambil kebijakan dan yang terpenting kita harus bersatu dalam menghadapi ketidakpastian di masa mendatang agar bangsa kita pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat," katanya.

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan RI memiliki momentum pulih lebih cepat terutama di sektor perekonomian. Untuk itu, dia juga berpesan momentum ini bisa terus dijaga dan ditingkatkan.

"Kita memiliki momentum untuk pulih lebih cepat perekonomian kita tumbuh sangat baik, kwartal kedua tahun 2022 bahkan tumbuh mencapai 5,44%, neraca perdagangan kita juga surplus 27 bulan berturut-turut, ini yang harus dijaga betul agar kinerja yang terus dapat ditingkatkan," katanya.

"Untuk itulah kita harus terus membangun infrastruktur di berbagai daerah memperkuat sistem pertahanan pangan, melakukan reformasi struktural, memulai realisasi industri dan mengembangkan ekosistem ekonomi hijau serta menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif," lanjut Jokowi.

Terbukti menjadi Era Kepemimpinan Terbaik. Jokowi Berhasil Angkat Perekonomian Desa Melalui Peningkatan Alokasi Dana Desa

 


Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa merupakan salah satu tujuan utama yang menjadi prioritas dalam kepemimpinan Jokowi.

Pembangunan infrastruktur desa secara massif di era Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) berhasil mengencangkan roda perekonomian masyarakat. Mobilitas warga desa kini semakin tinggi berkat infrastruktur yang mumpuni. 

Aktivis Kepemudaan Nasional, Karman BM mengatakan anggaran dana desa yang begitu besar merupakan komitmen Jokowi dalam mendorong pembangunan di daerah. Sejalan dengan itu hal ini menjadi bukti keseriusan pemerintah untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Karman menambahkan upaya nyata selalu dilakukan Pemerintahan Jokowi untuk menghadirkan kemajuan desa. Terlebih, perhatian serius pemerintah tertuju pada desa-desa yang termasuk dalam kategori tertinggal, terpencil, dan terluar di Indonesia. 

Menurutnya Jokowi tidak hanya memperbesar anggaran dana desa, namun juga memberikan kebebasan pemerintahan desa untuk mengelola anggaran tersebut sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakatnya. 

"(Pemerintah) memberikan kewenangan kepada desa untuk melaksanakan pemerintahan di tingkat unit paling terkecil dan juga diberikan kekuasaan untuk mengelola anggaran," ujar Karman.

Namun dalam penggunaannya, jelas Karman, selalu diawasi ketat oleh pemerintah pusat agar dalam pemanfaatannya dapat berjalan efektif, produktif, dan tepat sasaran. Sehingga dengan sendirinya akan meminimalisasi potensi penyalahgunaan anggaran. 

"Bagaimana kemudian uang yang sudah digelontorkan oleh pemerintah pusat yang langsung ditransfer ke desa itu bisa efektif. 

Kemudian ada perangkat evaluasi di Kementerian Desa yang disebut sebagai Indek Desa Membangun (IDM)," tukasnya. 

Sejak awal pemerintahan Presiden Jokowi bertekad membangun desa secara optimal. Terbukti total anggaran dana desa yang berhasil terealisasi baik kepada Pemerintahan Desa sejak 2015 sampai dengan 2021 telah mencapai Rp400 triliun.

Pembangunan Harus Membawa Perubahan, Jokowi: Bendungan Mampu Buat Indonesia Swasembada Beras ke pasar Global Sejak 2019

 


Pembangunan infrastuktur termasuk Bendungan dibawah kepemimpinan Jokowi dibuat tidak hanya sebagai formalitas belaka, namun Pembangunan harus dapat membawa perubahan yang baik bagi Indonesia.

Jokowi merupakan salah satu pemimpin negara yang mementingkan pembangunan untuk tujuan jangka panjang dan membawa dampak yang baik bagi kemajuan perekonomian.

Pembangunan Bendungan pada era Jokowi nyatanya memiliki dampak yang sangat signifikan bagi kemajuan perekonomian bangsa, hal ini dibuktikan dengan berhasilnya Indonesia Swasembada Beras sejak 2019.

Joko Widodo mengungkapkan pidato yang menyoroti pembangunan puluhan bendungan baru di Indonesia, yang disebut telah bermanfaat bagi masyarakatnya. Dengan adanya sejumlah bendungan baru, Presiden Jokowi mengungkapkan pembuktian posisi Indonesia sebagai negara yang melakukan swasembada beras. Jokowi, lantas membeberkan total pembangunan bendungan baru di Indonesia yang mencapai 29 bendungan. Adapun sorotan Jokowi untuk pembangunan bendungan, disampaikan dalam pidato kegiatan Musyawarah Rakyat (Musra) I Jawa Barat di Bandung pada Minggu, 28 Agustus 2022.

Sampai hari ini telah kita bangun 29 bendungan, ini bendungan besar, plus sembilan nanti di akhir tahun ini. Diakui Jokowi, bendungan-bendungan yang dibangun akan memberi dampak positif bagi pertanian Indonesia di masa depan.

Dalam hal ini, bendungan-bendungan itu yang mampu mengalirkan air bagi pematang sawah, sehingga tercipta peningkatan produksi panen padi.

Selain itu, Jokowi juga mengklaim pembangunan akses jalan di desa-desa Indonesia yang sudah lebih baik, yang berasal dari dana pemerintah sebesar Rp468 triliun.

Jokowi menegaskan posisi Indonesia yang mampu bertahan di tengah gempuran krisis pangan dunia. Salah satunya, sertifikat International Rice Research yang menjadi bukti bahwa sistem ketahanan pangan Indonesia telah dalam posisi sangat baik.

Oleh sebab itu, Jokowi mengatakan ia senang hadir di acaranya bersama para petani, yang menyebabkan tiga minggu lalu kita mendapat sertifikat dari International Rice Research yang menyatakan sistem ketahanan pangan Indonesia pangan sangat baik.

Jokowi yakin petani Indonesia mampu mengempurkan produksi hingga tidak hanya memenuhi kebutuhan nasional namun juga mampu memenuhi kebutuhan Swasembada hingga ke pasar global.

Sapa Warga Jawa Barat, Jokowi Bagikan Bantuan Sosial di pasar Cicaheum

 


Mengawali rangkaian kunjungan kerja di Provinsi Jawa Barat, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Iriana Joko Widodo mengunjungi Pasar Cicaheum, Kota Bandung, Minggu (28/08/2022). Tiba sekitar pukul 09.21 WIB, Presiden Jokowi beserta Ibu Iriana langsung menyapa para pedagang dan menyerahkan bantuan sosial kepada para penerima manfaat.

Pemberian Bantuan Sosial merupakan program rutin yang dilakukan Jokowi dan ibu Iriana sebagai langkah menyejahterakan perekonomian masyarakat Indonesia.

Bantuan yang diberikan yaitu berupa bantuan modal kerja (BMK) dan bantuan langsung tunai (BLT) kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH), para pedagang pasar, dan pedagang kaki lima. Dalam keterangannya, Presiden Jokowi berharap agar bantuan yang diserahkan dapat dimanfaatkan sebagai tambahan modal usaha.

Bantuan yang diberikan yaitu berupa bantuan modal kerja (BMK) dan bantuan langsung tunai (BLT) kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH), para pedagang pasar, dan pedagang kaki lima

“Pagi hari ini saya, sama seperti di provinsi-provinsi yang lain, memberikan bantuan sembako kepada penerima manfaat PKH dan juga memberikan tambahan usaha, tambahan modal kerja kepada pedagang-pedagang di pasar, pada pedagang kaki lima,” ujar Jokowi.

Selain memberikan bantuan sosial, Jokowi juga mengecek harga bahan pangan pokok di pasar. Menurut Kepala Negara, harga bahan pangan relatif stabil, kecuali harga telur yang masih fluktuatif beberapa hari terakhir.

“Ya ini kan pertama karena pakan ternak yang naik, kedua ini fluktuasi biasa. Nanti dua minggu insyaallah akan turun,” jelasnya.

Mengenai kondisi pasar yang kurang baik, Presiden mengatakan bahwa pemerintah siap untuk melakukan revitalisasi pasar apabila diperlukan. Namun, menurut Jokowi, hal tersebut perlu dijajaki lebih lanjut karena Pasar Cicaheum merupakan salah satu pasar tradisional dengan kepemilikan lahan milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Nanti saya tanyakan ke Pak Gub, Pak Wali Kota mengenai pasar ini, kalau memang perlu dibangun ya kita siap untuk membangun, tapi memang ini kepemilikan lahannya adalah milik BUMD,” katanya.

Turut mendampingi Jokowi dan Ibu Iriana dalam kunjungan ke Pasar Cicaheum yaitu Menteri Sosial Tri Rismaharini, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil beserta istri, dan Wali Kota Bandung Yana Mulyana.

“Menciptakan Kesatuan Indonesia yang Harmoni” Joko Widodo Lepas Kirab Merah Putih

 


Joko Widodo melepas Kirab Merah Putih yang mengangkat tema “Menciptakan Kesatuan Indonesia yang Harmoni” di halaman depan Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu, 28 Agustus 2022. Kirab Merah Putih diikuti oleh seluruh elemen bangsa, mulai dari organisasi masyarakat, mahasiswa, hingga masyarakat umum. Dengan adanya kirab merah putih ini, kita siap menjaga tegaknya Merah Putih sampai kapan pun kita bertekad untuk menjaga NKRI harga mati. Antusias masyarakat dalam kegiatan ini menandakan bahwasanya warga sangat mencintai segenap tumpah darah bangsa Indonesia.

Dalam laporannya, anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Habib Luthfi bin Yahya, menyampaikan bahwa tujuan dari pelaksanaan Kirab Merah Putih yaitu untuk membangkitkan kembali rasa memiliki terhadap Tanah Air.

Pada kesempatan terpisah, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjelaskan bahwa Kirab Merah Putih merupakan upaya untuk menjaga persatuan dan kesatuan sebagai modal dasar dalam menghadapi berbagai ketidakpastian saat ini. Misalnya dalam pandemi Covid-19, Kapolri menyebutkan bahwa Indonesia dapat menghadapi pandemi dengan baik karena semangat persatuan dan kesatuan semua pihak.

Saat ini kita juga menghadapi berbagai tantangan yang tentunya dihadapi oleh berbagai macam masalah akibat perang Rusia dan Ukraina yang kemudian memunculkan masalah krisis pangan dan energi, serta juga akan berdampak pada krisis ekonomi, sehingga kita juga tentunya butuh kembali lagi mengingatkan pentingnya persatuan dan kesatuan.

Selanjutnya, kita semua berharap kegiatan hari ini dapat menjadi tradisi penguatan semangat seluruh elemen bangsa menjaga persatuan dan kesatuan dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.

Semangat-semangat ini yang tentunya harus kita terus jaga, kita kobarkan untuk mewujudkan tujuan nasional kita, mewujudkan visi misi Indonesia Emas di tahun 2045. Tentunya hal ini akan tercapai apabila adanya semangat dan sinergi seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali.

Sabtu, 27 Agustus 2022

Berantas Mafia Tanah hingga ke akarnya, Pemerintah Gelar Operasi Intelijen

 


Joko Widodo menegaskan kepada seluruh jajarannya, untuk serius dalam memberantas mafia tanah yang kerap menyulitkan masyarakat dalam mengurus sertifikat.

Menindaklanjuti arahan Jokowi, Jaksa Agung ST Burhanuddin memerintahkan agar jajaran korps adhyaksa tidak memandang sebelah mata kasus mafia tanah supaya yang masih marak terjadi di berbagai tempat. 

Menurutnya, sebagai Insan Adhyaksa yang memiliki sensitivitas terhadap masyarakat harus memahami bahwa tanah sangat penting bagi masyarakat, karena tanah memiliki nilai ekonomi sekaligus menjadi sumber penghidupan.

Bahkan, Burhanuddin dalam arahanya sempat mengutip data Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jambi pada tanggal 4 Juni 2022, mencatat masih ada 35% atau sekitar 875.000 tanah warga yang belum bersertifikat.

Oleh karenanya, Jaksa Agung melihat terdapat potensi permasalahan agraria di Provinsi Jambi yang perlu mendapatkan perhatian dari saudara-saudari sekalian.

Di samping itu, Jaksa Agung mendapati sebanyak sembilan laporan pengaduan terkait dugaan mafia tanah di wilayah hukum Provinsi Jambi.

“Berdasarkan hal tersebut, saya perintahkan kepada Kajati beserta Asintel dan Kajari beserta Kasi Intelijen agar memaksimalkan pantauan melalui operasi intelijen, guna memastikan apakah laporan pengaduan tersebut muncul karena keberadaan mafia tanah atau tidak,” ujar Jaksa Agung. 

Bahkan, guna memaksimalkan pengusutan kasus mafia tanah. Jaksa Agung juga mengerahkan para jajarannya menggelar operasi intelijen guna memastikan setiap laporan pengaduan yang diterima pihaknya.

“Berdasarkan hal tersebut, saya perintahkan kepada Kajati beserta Asintel dan Kajari beserta Kasi Intelijen agar memaksimalkan pantauan melalui operasi intelijen, guna memastikan apakah laporan pengaduan tersebut muncul karena keberadaan mafia tanah atau tidak,” ujar Jaksa Agung.

Pemecatan Ferdy Sambo, Upaya Singkirkan Hambatan Penanganan Kasus hingga Tuntas!

 


Rencana pemecatan Ferdy Sambo sebagai langkah awal pemerintah untuk mempermudah dalam penanganan kasus ini hingga tuntas.

Putusan Komisi Kode Etik Polri (KKEP) untuk memecat Irjen Ferdy Sambo dari institusi kepolisian sudah tepat. Pemecatan Sambo oleh Sidang Komisi Kode Etik Polri merupakan langkah awal dari proses pemberian sanksi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini.

Tentu proses ini akan terus berlanjut baik pidananya, pelanggaran etiknya bahkan selanjutnya akan diikuti dengan pembenahan. Saya melihat pemecatan di awal proses ini adalah bagian dari upaya menyingkirkan hambatan dalam penanganan kasus

Apabila Sambo masih berstatus sebagai perwira tinggi Polri tentu dapat menjadi hambatan karena masih memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap orang-orang yang terlibat.

Langkah awal berupa pemecatan ini diharapkan mampu membangun optimisme publik bahwa kapolri bersama tim khusus sangat serius untuk menuntaskan kasus ini dan berusaha menjawab keraguan publik

Pemecatan tak hormat Sambo, sebagai salah satu upaya Polri mengembalikan kepercayaan masyarakat pada Polisi. Tentunya langkah- berikutnya dan kesungguhan untuk menangani kasis ini dapat terus perlahan membangkitkan kepercayaan publik.

Sangat Kecewa dan memalukan Negara! Jokowi tidak segan Berhentikan Ferdy Sambo jika terbukti melanggar kode etik kepolisian

 


Jokowi kecewa besar terhadap kelakuan yang dilakukan ferdy sambo sehingga mencoreng nama baik Negara dan Jati diri kepolisian RI!

Jika dalam penanganan kasus ini Ferdy Sambo dinyatakan benar-benar bersalah dan dibuktikan dengan hasil sidang kode etik, maka tidak segan Jokowi akan memberhentikan secara tidak hormat.

Joko Widodo bakal memberhentikan langsung Mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo, apabila sidang banding etik putusan Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) nanti ditolak Perwira Tertinggi (Pati) yang menyidangkan.

Adapun aturan pemberhentian oleh Presiden ini sebagaimana tertuang dalam Kepres RI Nomor 70 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada Pasal 29 poin satu, berikut penjelasannya.

"(1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada jabatan dan kepangkatan PATI bintang dua ke atas atau yang termasuk dalam lingkup jabatan eselon IA dan IB ditetapkan dengan Keputusan Kapolri setelah dikonsultasikan dengan Presiden."

Sementara dalam poin dua, dijelaskan bahwa Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada jabatan dan kepangkatan bintang satu ke bawah, termasuk jabatan fungsional bintang dua ke bawah ditetapkan oleh Kapolri.

"Pengangkatan dan pemberhentian pejabat dalam lingkungan Polri dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," bunyi poin tiga.

Sebelumnya, Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono akan menjadi perwira tinggi (Pati) yang menyidangkan kasus pelanggaran etik tingkat selanjutnya, usai Ferdy Sambo resmi mengajukan banding atas putusan Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH).

"Wakapolri itu sifatnya kalau nanti ada banding atau ada yang lebih tinggi lagi," kata Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (26/8).

Adapun sidang banding nantinya, lanjut Dedi, bakal digelar secara tertutup untuk selanjutnya hasil sidang akan diserahkan langsung kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Secara tertulis ke sekretariat komisi kode etik. Nanti itu kalau ditanya sekretariatnya ada di Divkum, nanti secara tertutup akan memutuskan dan melaporkan ke Bapak Kapolri. nanti akan disampaikan hasilnya," sebutnya.

Sedangkan terkait mekanisme banding sebagaimana Peraturan Polri (Perpol) No 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik dan Komisi Kode Etik Polri, memang telah diatur sebagai hak bagi pemohon dalam hal ini Ferdy Sambo.

Dia dipersilahkan mengajukan banding kepada Pejabat Pembentuk KKEP melalui Sekretariat KKEP dengan beberapa tahapan. Pertama harus mengajukan banding melalui Sekretariat KKEP sebagaimana Pasal 69 dan 70 Perpol No 7 Tahun 2022. Tahapan kedua pembentukan KKEP Banding. Dalam tahap ini, Kapolri akan membentuk KKEP Banding yang susunan organisasinya terdiri atas ketua, wakil ketua, dan anggota sesuai susunannya diatur dalam Pasal 71 hingga Pasal 77 Perpol No 7 Tahun 2022.

"Khusus untuk kasus Irjen FS, banding adalah keputusan final dan mengikat. Tidak berlaku itu, tidak berlaku PK (peninjauan kembali). jadi keputusan banding adalah keputusan final dan mengikat, tidak ada upaya hukum lagi," tuturnya.

Pemerintah kecewa Masyarakat kalangan atas membeli BBM Subsidi, Program ini hanya untuk menyejahterakan masyarakat kurang mampu!

 


Pemerintah rela mengeluarkan beban cukup besar untuk subsidi BBM yang ditargetkan untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu, namun pemerintah kecewa banyak kalangan atas yang justru ikut-ikutan menggunakan kesempatan subsidi BBM ini.

Subsidi BBM merupakan salah satu program besar pemerintah yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu.

Namun pemerintah kecewa banyak kalangan atas yang justru ikut-ikutan menggunakan kesempatan subsidi BBM ini.

Sehingga pemerintah harus mengubah pola pemberian subsidi ini agar bisa tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, dan dapat menyejahterakan perekonomian rakyat.

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah memandang subsidi BBM tidak tepat sasaran. Maka, perubahan skema subsidi perlu jadi pertimbangan pemerintah.

Pada 2022, harga minyak dunia melonjak cukup tinggi hingga diatas USD 100 per barel. Dengan begitu, pemerintah menambah subsidi energi menjadi Rp 502,4 triliun.

Kenaikan harga BBM jenis Pertamax ke Rp 12.500 per liter juga jadi pengaruh masyarakat mampu beralih membeli Pertalite. Dimana Pertalite masih dibanderol sebesar Rp 7.650 per liter.

Akibatnya kuota Pertalite yang disediakan pemerintah tidak mampu menahan lonjakan permintaan pertalite. Perkiraan peemrintah, pada Oktober nanti stok pertalite diperkirakan habis jika menyimulasikan dengan tren konsumsi sekarang ini.

"Subsidi solar juga tidak tepat sasaran karena gap harga solar subsidi dengan non subsidi sangat besar. Banyak terjadi penyelundupan solar subsidi. Perubahan pola subsidi BBM dan LPG menjadi keniscayaan yang harus dirubah oleh pemerintah," paparnya.

Lebih lanjut, Said mengatakan dana subsidi energi itu bisa dilimpahkan untuk pembangunan di berbagai sektor lain. Utamanya bagi kepentingan masyarakat kelas bawah. Yakni, menyasar kegiatan-kegiatan produktif seperti pendidikan, kesehatan hingga infrastruktur energi serta sektor lainnya.

"Besaran anggaran subsidi BBM dapat digunakan untuk membangun ruas tol baru sepanjang 3.501 km dengan perkiraan investasi Rp. 142,8 miliar per km. Jika di setarakan dengan anggaran pembangunan Sekolah Dasar (SD) 227.886 unit, diperkirakan butuh investasi 2,19 miliar tiap SD," ungkapnya.

Bahkan jika dikonversikan anggaran subsidi BBM setara dengan 3.333 unit Rumah Sakit sekala menengah, dengan besaran investasi Rp. 150 miliar per rumah sakit.

"Bahkan jika diperlukan untuk membangun puskesmas, anggaran subsidi dan kompensasi BBM dapat digunakan untuk membangun 41.666 puskesmas baru dengan biaya Rp 12 miliar per puskesmas," tukasnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, pengumuman soal harga BBM naik jenis Pertalite tidak akan diumumkan Jumat (26/8/2022) hari ini.

Pernyataan itu sekaligus menepis isu bahwa kenaikan harga BBM subsidi termasuk Pertalite bakal segera diumumkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, kebijakan tersebut masih didiskusikan lebih lanjut oleh kementerian/lembaga hingga BUMN terkait, termasuk Kementerian ESDM.

Termasuk upaya pembatasan penyaluran BBM subsidi, yang termuat dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM.

Arifin menyatakan, pihaknya juga mentaati perintah dari Jokowi agar putusan kenaikan Pertalite dan Solar dicermati lebih dalam, agar tidak terlalu menekan masyarakat luas.

"Pak Presiden Jokowi minta kita hitung hati-hati. Kita menghitung dari range paling bawah ke range paling tinggi (probablitas kenaikan harga Pertalite)," ungkapnya.

Hadapi Lonjakan Harga Pangan, Pemerintah Siapkan Bantuan Sosial dan Operasi Pasar Murah

 


Saat ini Dunia sedang dilanda krisis pangan berkepanjangan yang disebabkan oleh pandemi dan konflik rusia-ukraina. Namun Pemerintah Indonesi selalu cepat tanggap dalam mengantisipasi permasalahan ini. Pemerintah menyiapkan berbagai bantuan sosial (bansos) dan operasi pasar untuk mengurangi dampak gejolak harga pangan global terhadap masyarakat.

Pemerintah menyiapkan berbagai bantuan sosial (bansos) dan operasi pasar untuk mengurangi dampak gejolak harga pangan global terhadap masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin dalam keterangan persnya usai meninjau kegiatan Santripreneur berbasis sawit, di Pondok Pesantren (Ponpes) Teknologi Riau, Pekanbaru, Riau.

“Pemerintah sudah menyiapkan ini, untuk bansos (bantuan sosial) terus digulirkan, kemudian juga untuk operasi pasar juga disiapkan. Bansos kita akan terus diperbesar di dalam rangka untuk menghadapi dampak daripada krisis global,” ujar Wapres.

Wapres menyampaikan, situasi krisis global terus berkembang dan semua negara saat ini tengah memikirkan penanganannya. Wapres pun berharap Indonesia dapat menghadapi krisis ini dengan baik.

Wapres menilai, Indonesia berada pada jalur yang tepat. Hal ini terlihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup baik di tengah situasi sulit saat ini.

“Indonesia cukup baik, alhamdulillah. 

Pertama, pertumbuhan [ekonomi] kita di atas lima [persen], itu pertumbuhan kita itu. Kemudian juga inflasi kita terendah dibanding negara-negara lain. Kemudian, perdagangan ekspor kita surplus. Ini, dan kita cukup kuat untuk menghadapi dibanding dengan negara lain,” ujarnya.

Sementara terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), Wapres mengungkapkan bahwa pemerintah sedang membahas opsi-opsi yang dapat dilakukan dalam mengatasi isu ini. Ke depan, diharapkan keputusan yang akan diambil dapat memberi kebaikan bagi seluruh elemen bangsa.

“Sekarang ini memang ada beberapa opsi sedang dipikirkan, apakah menaikkan harga, apakah membatasi, atau menambah subsidinya, ini opsinya begini. Ini opsi-opsi yang sekarang lagi dibicarakan oleh pemerintah. Itu saja, mudah-mudahan nanti ada solusi yang terbaik buat masyarakat, dan buat pemerintah, buat bangsa, dan buat negara,” pungkasnya.

Jumat, 26 Agustus 2022

Buka Lebar Pintu Kerjasama Negara, Jokowi dan Raja Mswati III Saksikan Penandatanganan MoU Kerja Sama Ekonomi Menguntungkan

 


Joko Widodo dan Raja Eswatini, Mswati III, menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU perkuatan kerja sama bilateral antara kedua negara di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (25/08/2022).

Dengan Penandatanganan MoU Kerja Sama Ekonomi ini, maka peluang kerjasama saling menguntungkan kedua negara ini terbuka lebar. Hal ini menjadi bukti Indonesia sebagai negara dengan Kolaborasi kerjasama yang paling diminati negara lain.

Di dalam MoU tersebut, lanjut Menlu Retno, ada beberapa bidang kerja sama yang akan menjadi prioritas atau fokus perhatian dari kedua negara. Prioritas-prioritas itu antara lain perdagangan, investasi, pertambangan, energi, ekonomi hijau, pertanian, infrastruktur dan pembangunan, pariwisata, hingga hal-hal yang terkait dengan kesehatan.

“Nantinya dari waktu ke waktu kita akan lakukan pertemuan untuk menindaklanjuti sampai di mana kerja sama-kerja sama itu dilakukan,” imbuhnya.

Setelah penandatanganan MoU, Raja Eswatini juga akan menerima sektor swasta dari Indonesia bersama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), untuk membahas lebih lanjut kerja sama yang dapat dilakukan sebagai tindak lanjut dari MoU yang telah ditandatangani tersebut.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam acara tersebut yaitu Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir beserta Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung. Hadir pula pada kesempatan tersebut Ketua Umum KADIN Arsjad Rasjid bersama dengan dua pengurus KADIN lainnya yaitu Garibaldi Thohir dan Hilmi Panigoro.

Sejuta Kekayaan di Tanah Papua! Pemerintah Percepat Pembangunan Infrastruktur Digital, Dukung Pertumbuhan UMKM Papua

 


Pemerintah terus berupaya meningkatkan daya saing produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Indonesia, termasuk di tanah Papua yang menyimpan banyak potensi UMKM dan Usaha Mikro (UMi).

Tanah Papua yang membujur di kawasan paling timur Indonesia menyimpan berbagai keindahan alam dan kekayaan budaya yang sangat memesona dunia.

Pemerintah Percepat Pembangunan Infrastruktur Digital, sebagai dukungan terhadap Pertumbuhan UMKM Papua, Sehingga dapat mencapai kesejahteraan masyarakat papua.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate dalam Puncak Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) “Binar Digital Papua”, Rabu (24/08/2022). Acara yang berlangsung secara hybrid ini dipusatkan di Gelanggang Olah Raga Cendrawasih, Kota Jayapura, Papua.

Lewat Binar Digital Papua, Menkominfo mengharapkan karya UMKM dan UMi di Tanah Papua dapat menjadi unggulan, di bidang fesyen, kuliner, hingga kriya.

“Produk-produk UMKM dan Ultra Mikro Papua harus makin bersinar sebagaimana cerahnya sinar pagi bagi nusantara, bagi panggung-panggung regional,” ujarnya.

Untuk menyukseskan Gernas BBI dan juga mendorong pertumbuhan UMKM dan UMi di Papua, ujar Johnny, pihaknya giat membangun infrastruktur digital dan memberikan dukungan pengembangan ekosistem digital.

“Kominfo memberikan dukungan dan terus memberikan dukungan, membangun infrastruktur digital dan ekosistem digital melalui fiber optic, microwave link, fiber link, satelit, base transceiver station, akses internet di seluruh kawasan termasuk di Papua,” ujarnya.

Menkominfo mengungkapkan, melalui Badan Layanan Umum (BLU) BAKTI, Kominfo telah membangun 1.591 BTS di tahun 2021 dan pada tahun ini akan membangun 406 BTS. “Kami juga telah menyiapkan dan membangun akses internet yang langsung dihubungkan dengan satelit untuk 1.702 titik layanan publik yang terdiri dari sarana pendidikan, sarana-sarana pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, dan layanan pemerintahan lainnya di Tanah Papua dan Papua Barat,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut Johnny, pihaknya akan terus menyelenggarakan berbagai kegiatan dukungan ekosistem digital seperti pendampingan UMKM digital.

“Di tahun ini, Kominfo akan mendampingi 110 pelaku usaha UMKM dan UMi, serta 200 pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, meliputi pelatihan UMKM berkelanjutan, pelatihan bahasa Inggris melalui platform digital bagi pelaku-pelaku pariwisata dan literasi digital di tanah Papua dan Papua Barat,” ujarnya.

Menkominfo optimistis, dengan dukungan pemerintah dan semua pihak, produk UMKM dan UMi Papua akan bisa berkembang dan naik kelas.

“Mari bersama-sama kita dukung UMKM dan Ultra Mikro Indonesia, UMKM dan Ultra Mikro karya Tanah Papua, masyarakat Papua, untuk Indonesia yang makin berdaya saing secara digital,” pungkasnya.

Peradaban Indonesia Baru! Jokowi Bangun Jalan Lingkar Sepaku, Permudah Konektivitas ke IKN untuk Kaltim Berjaya

 


Pembangunan Akses menuju IKN terus dilakukan pembangunan untuk mempermudah akses dalam pengembangan Ibu Kota baru, yang akan membawa perubahan besar bagi peradaban Indonesia Baru!

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah membangun Jalan Lingkar Sepaku, di Provinsi Kalimantan Timur. Jalan ini merupakan jalan nasional yang menjadi akses utama menuju Ibu Kota Nusantara (IKN). Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan pembangunan IKN saat ini sudah memasuki fase land development atau pemetaan lahan.

Jokowi Bangun Jalan Lingkar Sepaku, Permudah Konektivitas ke IKN  untuk mempermudah akses dalam pengembangan Ibu Kota baru, yang akan membawa perubahan besar bagi peradaban Indonesia Baru!

Pembangunan IKN akan dilaksanakan secara bertahap dengan mengusung konsep “Future Smart Forest City of Indonesia” dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan. Indonesia akan menjadi satu-satunya negara dengan konsep Ibukota yang berdiri megah namun masih menyatu dengan alam, serta ramah lingkungan.

Pembangunan jalan lingkar Sepaku segmen 1 hingga segmen 3 hampir selesai dibangun dengan rata-rata progres fisik mencapai 77 persen. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur Junaidi mengatakan bahwa panjang keseluruhan jalan yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini adalah sekitar 2,91 kilometer.

“Pembangunan jalan lingkar Sepaku segmen 1 sepanjang 0,75 kilometer, lalu pembangunan jalan lingkar Sepaku segmen 2 sepanjang 1,04 kilometer, dan pembangunan jalan lingkar Sepaku segmen 3, panjangnya 1,12 kilometer,” ujar Junaidi.

Total alokasi APBN untuk pembangunan jalan ini adalah sebesar Rp103,772 miliar. Junaidi mengatakan, tender pembangunan jalan Lingkar Sepaku Segmen 4 sudah selesai sehingg pembangunan dapat segera dilaksanakan.

“Tender proyek untuk pembangunan Jalan Lingkar Sepaku Segmen 4 telah dibuka dengan nilai pagu paket senilai Rp193,47 miliar, dan persiapan kontrak,” kata Junaidi.

Pembangunan IKN akan dilaksanakan secara bertahap hingga tahun 2045 dengan mengusung konsep “Future Smart Forest City of Indonesia” dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan. Pada tahap awal di tahun 2022-2024, pembangunan yang akan menjadi prioritas Kementerian PUPR adalah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 6,671 hektare. Sedangkan infrastruktur prioritas yang akan dibangun antara lain Istana Kepresidenan, Masjid Negara, perkantoran kementerian/lembaga, penataan Kawasan Sumbu Kebangsaan dan Tripraja, hunian aparatur sipil negara (ASN), jalan akses dan jalan lingkungan tahap awal, serta infrastruktur dasar permukiman seperti penyediaan air baku melalui Bendungan Sepaku Semoi dan beberapa bendungan lainnya.

Sosok Pemimpin Cinta Produk Lokal, Jokowi Tingkatkan Kualitas Belanja Produk Dalam Negeri

 


Jokowi menegaskan agar Pengadaan barang dalam belanja negara harus mengedepankan produk dalam negeri, terlebih barang lokal memiliki kualitas yang sangat baik dan dapat menyejahterakan usaha lokal.

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas belanja baik melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sehingga tidak terjadi pengulangan pembelian barang yang sama setiap tahunnya. Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, peningkatan tersebut salah satunya peningkatan belanja produk dalam negeri.

“Produk dalam negeri yang diinginkan adalah produk dalam negeri yang benar-benar tingkat kandungan dalam negerinya itu tinggi, bukan barang impor yang hanya diganti bungkusnya. Hanya dengan 1 persen, 2 persen lalu dibilang produk dalam negeri,” ujar Suharso dalam keterangannya di Kantor Presiden, Jakarta, pada Kamis, 25 Agustus 2022 seusai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo.

Suharso mengatakan, saat ini Indonesia telah melakukan lompatan yang besar dengan meningkatnya jumlah produk yang masuk ke dalam Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Pemerintah menargetkan tahun depan jumlah produk yang masuk dapat mencapai 2 juta produk.

“Kita setelah melakukan lompatan yang luar biasa, dimana kalau pada waktu yang lalu itu baru 50 ribuan produk yang masuk di LKPP, sekarang sudah 600 ribu lebih dan targetnya pada tahun ini adalah 1 juta, dan tahun depan 2 juta,” lanjutnya.

Dari seluruh produk yang masuk, Suharso menyebut pemerintah mendorong agar produk dalam negeri dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) tinggi dapat masuk ke dalam LKPP.

“LKPP berfungsi seperti marketplace untuk seluruh produk-produk dan yang kita dorong adalah produk-produk asli domestik dalam negeri dengan TKDN yang tinggi,” tambahnya.

Suharso juga menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo mewanti-wanti agar dalam pengadaan nanti pengusaha, koperasi, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tidak tertinggal dari perusahaan-perusahaan besar. “Ini akan dibuat semacam satu diferensiasi sedemikian rupa agar terdistribusi dengan baik,” kata Suharso.

Lebih lanjut, Suharso menuturkan bahwa pemerintah dalam proses menyusun strategi pembelian barang di tingkat lokal, salah satunya dengan e-katalog lokal. Dengan adanya e-katalog lokal ini nanti, Suharso berharap produk lokal dapat menjadi idola di negeri sendiri.

“Kemudian kualitas belanja baik di APBN dan APBD makin meningkat, dapat menggerakkan industri dalam negeri utamanya UMKM dan koperasi, kemudian juga terbangun linkage yang baik antara UMKM dan koperasi dengan usaha-usaha besar. Jadi ini sekaligus juga akan membuat industri dalam negeri itu bergeliat,” imbuhnya.

Suharso mengakui bahwa terdapat beberapa kendala dalam proses transformasi menuju digital. Namun, Ia meyakinkan bahwa secara bertahap proses digitalisasi ini telah dilakukan secara maksimal.

“Jadi big data analytic dan artificial intelligence di beberapa tempat itu sudah efektif bisa dikerjakan sesuai dengan kapasitas infrastruktur yang tersedia,” tandasnya.

Bangkitkan Usaha Kecil Masyarakat, Jokowi minta Pengadaan Barang dan Jasa Negara menggunakan Produk Lokal

 


Joko Widodo menyampaikan sejumlah arahan kepada jajarannya terkait percepatan transformasi digital pengadaan barang dan jasa pada rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 25 Agustus 2022. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas mengatakan, Presiden meminta agar pihaknya menyederhanakan proses pendaftaran e-katalog. Jokowi menginginkan Pengadaan Barang dan Jasa menggunakan produk lokal masyarakat, sehingga perekonomian masyarakat daerah dapat berkembang dengan baik.

Salah satu upaya yang digencarkan oleh Jokowi adalah mempermudah usaha lokal (UMKM) dalam mendaftarkan barang dan jasanya melalui e-katalog aplikasi digital untuk masyarakat mempromosikan produknya.

“Intinya Bapak Presiden memerintahkan tidak boleh lagi masuk e-katalog berbelit-belit. Tidak boleh lagi sulit untuk diakses dan ini sekarang sudah mudah diakses. Kedua, supaya tidak hanya pengusaha besar saja, maka beliau memerintahkan e-katalog lokal harus hidup. Dulu saya selama 10 tahun jadi bupati di daerah tidak bisa bikin e-katalog lokal karena syaratnya terlalu banyak. Nah sekarang syarat-syarat yang berat telah kita potong dan semua kabupaten/kota sekarang sudah punya e-katalog. Hasilnya sekarang produknya sudah banyak yang masuk,” tutur Kepala LKPP.

Selain itu, Jokowi juga meminta agar ada sistem yang terintegrasi dalam hal pengadaan barang dan jasa. Oleh karena itu, LKPP bersama-sama dengan kementerian/lembaga terkait melakukan kerja sama untuk mengintegrasikan berbagai aplikasi atau program untuk memudahkan pembayaran produk UMKM di daerah.

“Selama ini UMKM tidak bisa dibeli produknya, diutang oleh pemerintah daerah, karena bayarnya harus pakai SP2D, kecuali di bawah Rp50 juta. Nah sekarang dengan kartu kredit pemerintah, ini ke depan akan lebih mudah untuk membayar UMKM di daerah,” imbuhnya.

Selain memudahkan proses masuk di e-katalog, di saat yang bersamaan LKPP juga diminta melakukan pembekuan sejumlah produk-produk impor. Sedikitnya sebanyak 13.600 produk impor yang telah memiliki produk substitusi dibekukan atau tidak bisa dibeli lagi di e-katalog.

“Ini trennya ke depan akan meningkat karena sistem kami insyaallah nanti yang block chain dan big data ini akan segera selesai bersama PT Telkom,” imbuhnya.

Dari sisi regulasi, Kepala LKPP juga menyebutkan bahwa pihaknya telah menyampaikan rencana undang-undang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sebagai pembanding, LKPP melihat sejumlah negara seperti Amerika Serikat, India, Filipina, hingga Tiongkok.

“Ini kami tadi sudah sampaikan benchmarking-nya di Amerika, kemudian juga di India, dan di beberapa negara yang lain termasuk di Filipina, di Tiongkok bagaimana mereka sangat kuat salah satunya adalah ada afirmasi terhadap produk-produk dalam negeri,” tuturnya.

LKPP juga melakukan konsolidasi pengadaan barang dengan menyatukan anggaran yang besar di beberapa kementerian. Sebagai contoh dalam pengadaan laptop di Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan, pemerintah bisa menghemat hingga Rp1,8 triliun karena adanya diskon yang mencapai 27,4 hingga 29 persen dari produsen karena pembelian dalam jumlah banyak.

“Kita tidak hanya satu, ada 6-7 produsen alhamdulillah kita bisa dapat diskon dari sini 27,4 persen dan 29 persen. Hasilnya, negara bisa hemat Rp1,8 triliun. Tentu di sistem pengadaan yang lain, Ibu Menteri Keuangan juga melihat bagaimana di negara lain bisa melakukan konsolidasi sehingga penghematan uang negara bisa berjalan dengan baik,” ucapnya.

Rabu, 24 Agustus 2022

Kabar Baik untuk Kita! Jepang, Korsel, dan Cina Realisasi Investasi besar-besaran ke Indonesia Pascakunjungan Jokowi

 


Joko Widodo (Jokowi), Rabu (24/08/2022), di Istana Merdeka, Jakarta memimpin rapat yang membahas mengenai tindak lanjut kunjungannya ke Jepang, Korea Selatan (Korsel), dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pada akhir Juli silam.

Kunjungan kenegaraan Jokowi ke beberapa negara membuahkan hasil yang baik, Hingga saat ini Indonesia masih menjadi primadona dunia untuk berinvestasi.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan Indonesia memperoleh komitmen investasi sebesar 6,72 miliar Dolar Amerika Serikat (AS) dari Korsel.

“Salah satu komitmen investasi Korea sebesar 6,72 miliar Dolar AS atau setara dengan Rp100 triliun lebih. Perlu kami sampaikan bahwa dari yang sudah ada semuanya sudah on going, bahkan sebagian groundbreaking-nya mulai di akhir tahun ini dan sebagian di Januari,” ujar Bahlil.

Bahlil menambahkan, dalam komitmen investasi tersebut terdapat komitmen penambahan investasi sebesar 3,5 miliar Dolar AS dari Posco yang akan bekerja sama dengan Krakatau Steel untuk memproduksi baja untuk otomotif termasuk kendaraan listrik.

Selain itu, terdapat juga komitmen untuk pembangunan pabrik sepatu di Sragen, Jawa Tengah yang akan menyerap tenaga kerja kurang lebih 30 ribu orang. Kemudian juga LG yang membangun pabrik baterai listrik serta berminat untuk berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN).

“LG dalam membangun ekosistem baterai mobil semuanya masih dalam schedule, semua kerja, dan realisasinya sebagiannya sudah jalan,” kata Bahlil.

Untuk RRT, Bahlil mengungkapkan komitmen RRT untuk penambahan impor CPO dari Indonesia. Selain itu, Cina juga akan berinvestasi dalam pembangunan Green Industrial Park di Kalimantan Utara (Kaltara) serta energi baru terbarukan.

“Tadi kami diarahkan untuk melakukan percepatan terhadap kawasan industri di Kaltara, dan alhamdulillah semua perizinannya semua sudah selesai dan sekarang pembangunan infrastrukturnya sudah mulai. 

Hal-hal lain yang terkait dengan di Cina, pengembangan untuk CATL, kemudian beberapa energi baru terbarukan pun berjalan,” ujarnya.

Sementara itu, terkait tindaklanjut kunjungan ke Jepang, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa evaluasi Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) diharapkan dapat segera selesai, sebelum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali.

“Pemerintah Jepang sudah menerima sertifikasi New ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil) dan juga memperluas usulan akses pasar untuk produk tuna kaleng, kopi, produk laut, serta buah tropis seperti mangga, nanas, dan pisang. Ini diharapkan bisa masuk di dalam general review IJEPA, di mana pos tarifnya bisa diperbaiki,” ujar Airlangga.

Airlangga juga memaparkan sejumlah investasi dari Jepang yang masuk ke Indonesia, di antaranya tambahan investasi dari Mitsubishi sebesar Rp10 triliun, Toyota Group sebesar Rp27,1 triliun, serta realisasi investasi dari Glico maupun dari sektor retail.

Di bidang infrastruktur, kerja sama untuk proyek strategis seperti Pelabuhan Patimban juga dilanjutkan.

“Pelabuhan Patimban akan terus dilanjutkan di tahap II (2024-2025) dengan investasi sekitar Rp7,58 triliun dan persiapan untuk fasilitas tahap III KPBU (Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha) sebesar Rp3,86 triliun,” kata Airlangga.

Menambahkan yang disampaikan Menko Ekon, Menteri Investasi menyampaikan bahwa salah satu komitmen investasi Jepang diperoleh dari Sojitz Corp yang akan membangun industri metanol di wilayah Indonesia bagian timur.

“Pembangun metanol di Papua Barat, sudah disepakati juga bawa metanolnya di (Teluk) Bintuni dan pabrik pupuknya di Fakfak, dan semuanya berjalan. Jadi total investasi yang dari Jepang yang kami umumkan 5,2 miliar Dolar AS semuanya berjalan,” ujar Bahlil.