PNS Happy! Jokowi Cairkan THR Plus Bonus Tunjangan 50%, Nih Besarannya

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan THR PNS akan ditambah 50%.

Menurut Jokowi, PNS pantas mendapat tambahan 50% tersebut karena sudah berperan besar mengatasi pandemi Covid-19."Ini sebagai apresiasi karena mereka telah menangani Covid-19 dengan baik, dan untuk meningkatkan daya beli serta memulihkan ekonomi," katanya melalui YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (14/4/2022).

Dia memastikan THR tersebut akan cair pada tahun ini.

Namun, Jokowi tidak menyebutkan berapa jumlah pasti besaran THR dan gaji ke-13 PNS yang cair berbarengan itu.

Kemudian, dia mengatakan untuk jadwal pasti pencairan tersebut diatur sesuai peraturan Menteri Keuangan untuk yang bersumber dari APBN dan Kepala Daerah jika sumbernya APBD.

Read More

Indonesia Presidensi G20 Hingga November 2022, Bagaimana Penentuannya?

 

G20 merupakan kepanjangan dari Group of Twenty, yakni forum kerja sama multilateral yang terdiri dari 19 negara dan satu kawasan ekonomi Uni Eropa.  Dikutip dari laman Bank Indonesia, G20 merepresentasikan lebih dari 60 persen populasi bumi, 75 persen perdagangan global, dan 80 persen PDB dunia. 

Anggota G20 terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Perancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa.

Sejak 2008, G20 telah bersidang sedikitnya sekali setahun, dengan pertemuan puncak yang melibatkan kepala pemerintahan atau negara masing-masing anggota, menteri keuangan, menteri luar negeri, dan pejabat tinggi lainnya. Sementara itu, Uni Eropa diwakili oleh Komisi Eropa dan Bank Sentral Eropa.

Dilansir dari laman Sherpa G20 Indonesia, G20 tidak memiliki Sekretariat permanen. Karena itu, dalam proses dan sistem kerjanya, G20 menentukan tuan rumah atau presidensi yang ditetapkan melalui konsensus pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) berdasarkan rotasi kawasan dan berganti setiap tahun.

Indonesia Presidensi G20

Selain itu, untuk memastikan seluruh pertemuan G20 dapat berjalan lancar setiap tahun, presidensi yang terpilih bersama-sama dengan presidensi sebelumnya dan presidensi tahun selanjutnya yang disebut dengan Troika secara insentif melakukan koordinasi kesinambungan agenda prioritas G20.

Dilansir dari laman Kementerian Luar Negeri Saat ini Indonesia sebagai bagian dari G20, untuk pertama kalinya memegang Presidensi G20 yang berlangsung selama satu tahun mulai 1 Desember 2021 sampai 30 November 2022. Indonesia terpilih menjadi Presidensi G20 pada perhelatan G20 di Roma, Italia, pada 31 Oktober 2021. Serah terima kekuatan atau handover diberikan langsung oleh Perdana Menteri (PM) Mario Draghi kepada Presiden Joko Widodo.

Jokowi menjelaskan bahwa Presidensi G20 Indonesia akan mendorong upaya bersama untuk pemulihan ekonomi dunia dengan tema besar 'Recover Together, Recover Stronger'. Pertumbuhan yang inklusif, people-centered, serta ramah lingkungan dan berkelanjutan, menjadi komitmen utama kepemimpinan Indonesia di G20.

"Upaya tersebut harus dilakukan dengan cara luar biasa, terutama melalui kolaborasi dunia yang lebih kokoh, dan inovasi yang tiada henti. G-20 harus menjadi motor pengembangan ekosistem yang mendorong kolaborasi dan inovasi ini. Hal ini yang harus terus kita perdalam pada pertemuan-pertemuan kita ke depan," kata Jokowi.

Setidaknya ada 3 keuntungan utama yang akan dirasakan oleh Indonesia selaku pemegang Presidensi G20. Keuntungan tersebut meliputi bidang ekonomi, pembangunan sosial, dan politik.

Read More

Jokowi Telah Bangun 36 Jalan Tol Sepanjang 1.587 Km, Ini Rinciannya

 

Terdapat tiga ruas tol baru yang siap beroperasi dalam waktu dekat yaitu Tol Lubuk Linggau-Bengkulu (16,7 Km), Cibitung-Cilincing Seksi 2-3 (24,65 Km), dan Padang-Pekanbaru (31 Km).

Sebanyak 36 ruas jalan tol baru sepanjang 1.587,04 km telah dibangun dan dioperasikan pada saat pemerintahan Joko Widodo. Jumlah itu mencapai 63,84% dari total panjang jalan tol di Indonesia yang telah beroperasi saat ini sebesar 2.499,94 kilometer (Km). Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Danang Parikesit mengatakan, pemerintah menargetkan penambahan panjang jalan tol sebanyak 538 kilometer (Km) pada akhir 2022. Mayoritas penambahan jalan tol baru tersebut akan berada di area Jabodetabek. 

Sementara jalan tol yang akan beroperasi dalam waktu dekat mencapai tiga ruas yaitu Tol Lubuk Linggau-Bengkulu (16,7 Km), Cibitung-Cilincing Seksi 2-3 (24,65 Km), dan Padang-Pekanbaru (31 Km). Tiga ruas jalan tol tersebut  saat ini telah lulus proses Uji Laik Fungsi (ULF). "Prinsipnya sudah dilakukan uji laik fungsi dan harapan kami memang bisa diresmikan presiden, tapi tergantung ketersediaan waktu beliau," kata Danang, Selasa (7/6).

Panjang jalan tol yang dibangun saat era Jokowi merupakan yang tertinggi dibandingkan  masa pemerintahan presiden Indonesia sebelumnya. Pemerintahan Soeharto tercatat telah membangun 15 ruas jalan tol dengan panjang total 564,88 km. Sementara ruas jalan tol yang beroperasi di era Habibie mencapai panjang total 12,79 km. Ruas jalan tol baru yang beroperasi di era Sosilo Bambang Yudhoyono mencapai 14 ruas dengan panjang 352,22 km, yaitu:

Berdasarkan data BPJT yang diutip Rabu (8/6), berikut 36 ruas tol yang telah beroperasi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi :

Jabodetabek (78,42 Km) 

Akses Tanjung Priok: 11,4 Km (2017)

Bekasi-Cawang-Kampung Melayu: 8,4 Km (2017) 

Depok-Antasari: 12,1 Km (2018)
Kunciran-Serpong: 11,14 Km (2019)

 Serpong-Cinere Seksi 1: 6,5 Km (2021) 

Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran: 14,19 Km (2021)

Cibitung-Cilincing Seksi 1: 2,65 Km (2021) 

6 Ruas Dalam Kota Jakarta Seksi A: 9,29 Km (2021)   Trans Jawa (583,03 Km) 

Cikampek-Palimanan: 116,75 Km (2015) 

Gempol–Pandaan: 13,61 km (2015) 

Pejagan-Pemalang: 57,5 Km (2016) 

Gempol–Pasuruan : 34,50 km (2017) 

Pemalang-Batang: 39,2 Km (2018) 

Semarang-Batang: 75 Km (2018)

Solo-Ngawi: 90,12 Km (2018) 

Ngawi-Kertosono: 87,05 Km (2018) 

Jalan Layang MBZ Sheikh Mohammed Bin Zayed: 38 Km (2019) 

Pasuruan–Probolinggo: 31,30 km (2019)

Non Trans Jawa (128,86 Km) 

Soreang Pasir Koja: 8,15 km (2017) 

Ciawi–Sukabumi: 15,35 km (2018) 

Pandaan–Malang: 38,46 km (2019) 

Krian–Legundi–Bunder: 29,00 km (2020)

 Serang–Panimbang Seksi 1: 26,50 km (2021) 

Cileunyi–Pamulihan: 11,40 km (2022) 

Trans Sumatra (648,08 Km) 

Palembang–Indralaya: 21,58 km (2017)

Medan–Binjai: 17,67 km (2017) 

Medan–Kualanamu–Tebing Tinggi: 62,11 km (2017)

 Bakauheni–Terbanggi Besar: 140,41 km (2018) 

Terbanggi Besar–Kayu Agung: 189,40 km (2019) 

Kayuagung–Kramasan: 37,62 km (2020) 

Sigli Banda Aceh: 35,8 km (2020)

Pekanbaru–Dumai: 131,69 km (2020) 

Binjai–Langsa Seksi 1: 11,80 km (2022)   Sulawesi

Manado–Bitung: 39,78 km (2020)   Kalimantan 

Balikpapan–Samarinda: 97,27 km (2019)  

Read More

Pemerintah Bakal Bangun 4 Ruas Jalan Tol di IKN, Apa Saja?

 

Pemerintah telah menerbitkan peraturan tata ruang untuk kawasan ibu kota negara (IKN) baru. Pemerintah akan membangun jalan tol untuk mempermudah akses masuk ke Kawasan Inti di IKN. Rencana pembangunan empat ruas tol itu terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022. Beleid itu mengatur tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara 2022-2042. Pasal 20 Perpres tersebut menjelaskan strategi pengembangan konektivitas tinggi secara regional dan internasional dilakukan dengan dukungan integrasi transportasi darat, laut, dan udara.

Pembangunan jalan tol juga dilakukan sebagai sistem jaringan transportasi guna meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayan pergerakan orang serta barang dan jasa yang akan berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi di IKN Nusantara.

Sehingga, pembangunan ruas tol dari Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN menuju bandara udara internasional dengan waktu tempuh kurang dari 50 menit perlu dilaksanakan. Keempat jalan tol yang akan dibangun di kawasan IKN seperti yang tertulis dalam Pasal 36 dalam Perpres tersebut adalah: Jalan Tol Balikpapan Samarinda K M 11 - Junction Pulau Balang Jalan Tol Bandara Sepinggan - Jalan Tol Balikpapan - Samarinda Jalan Tol Bandara VVIP - Outer ring road Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Jalan Tol junction Pulau Balang - Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN Adapun regulasi umum zonasi di sekitar jalan tol meliputi kegiatan di kawasan sekitar jalan tol yakni pembangunan sarana dan prasarana umum pendukung seperti rest area, ruang terbuka, serta jaringan utilitas.

Pada beleid itu juga dijelaskan kegiatan yang diperbolehkan bersyarat. Sejumlah kegiatan itu meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk perdagangan dan jasa skala kota dan skala lokal, jasa keuangan, jasa hiburan dan rekreasi serta gerbang tol dan exit tol yang tidak dibangun di Kawasan Lindung. Selain itu kegiatan yang diizinkan bersyarat adalah kawasan dengan daya dukung lingkungan rendah dan tidak direncanakan untuk pembangunan, dan jarak antargerbang tol dan exit tol diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan. Selain itu, yang dilarang adalah kegiatan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan. Selain jalan tol, pemerintah akan membangun jalan umum, jalan khusus, terminal penumpang, terminal barang, jembatan timbang, serta jembatan.

Read More

Program Kartu Prakerja Berlanjut di 2023 Nih, Pak Jokowi?

 

Pemerintah menyebut, dalam mengurangi angka kemiskinan di Indonesia, sejumlah program pemberdayaan akan dilakukan pada 2023. Salah satunya yang akan diusung adalah pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) atau Program Prakerja.

Apakah program prakerja yang dimaksud sama dengan program Kartu Prakerja yang sudah berjalan selama ini?

"Untuk meningkatkan akses pada pasar tenaga kerja, antara lain diberikan melalui pelatihan kerja di BLK atau Program Prakerja. Saat ini sudah banyak program pemberdayaan yang tersebar di berbagai kementerian/lembaga," jelas pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2023, dikutip Senin (23/5/2022).

Kendati demikian, pemerintah tak merinci, apakah Program Prakerja yang dimaksud sama atau tidak dengan program Kartu Prakerja yang ada selama ini berjalan.

"Untuk mempercepat graduasi, pensasaran berbagai program pemberdayaan tersebut perlu mengacu kepada data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)," jelas pemerintah lagi.

Lebih lanjut, pemerintah mengklaim bahwa program pengembangan kualitas sumber daya manusia, termasuk program Kartu Prakerja, akan sangat bermanfaat untuk mempersiapkan tenaga kerja dengan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.

Tingkat upah diperkirakan terus membaik dan menopang pertumbuhan konsumsi rumah tangga dari level yang terendah. Keberlanjutan reformasi perlindungan sosial juga diharapkan terus efektif dalam melindungi masyarakat miskin dan miskin ekstrem di masa transformasi ekonomi.

"Selain itu, jenis konsumsi masyarakat yang relatif tertekan di masa pandemi, seperti belanja sandang, hiburan, dan pariwisata, juga akan sepenuhnya pulih pada periode endemi di tahun 2023. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada tahun 2023 diperkirakan mencapai kisaran 4,8 - 5,4%," jelas pemerintah.

Untuk diketahui, program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja dan kewirausahaan berupa bantuan biaya yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja yang terkena PHK, atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.

Pemerintah melalui program Kartu Prakerja memberikan insentif kepada para pesertanya. Setiap peserta bisa mendapat sebesar Rp 3.550.000. Dari angka tersebut, Rp 1.000.000 tidak bisa diuangkan karena untuk dana pelatihan, jika tidak mengikuti pelatihan maka kepesertaan akan hangus dan uang akan dikembalikan ke kas negara.

Sisanya yakni Rp 2.550.000 bisa dipegang masyarakat jika mengikuti pelatihan Kartu Prakerja. Nantinya, manfaat itu diberikan setelah mengikuti pelatihan yang akan ditransfer Rp 600.000 selama empat bulan, dan jika mengisi survei sebanyak 3 kali akan dapat insentif tambahan sebesar Rp 150.000.

Program Kartu Prakerja sejak 2020 hingga 2021 telah memberdayakan angkatan kerja yang sempat terdampak pandemi Covid-19. Hingga penghujung tahun 2021, jumlah penerima manfaat program sudah mencapai 11,4 juta orang.

Namun, di sisi lain, program ini belum signifikan dalam mengurangi angka pengangguran nasional. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, jumlah pengangguran di Indonesia hingga Agustus 2021 mencapai 9,1 juta orang, turun 670.000 orang dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya yang mencapai 9,77 juta.

Read More

Bentuk kepedulian Pak Jokowi,membeli sapi Qurban dari rakyat.

 

Setiap tahun, Presiden Joko Widodo selalu membeli sapi-sapi milik warga di beberapa daerah di Indonesia untuk disembelih saat Iduladha. Kali ini, sapi bernama Abimanyu milik warga Cangkringan Sleman menjadi salah satu sapi pilihan presiden.

Siti Kusmiatun tidak menyangka, sapi yang selama ini dirawat anaknya, Hendy Oktri Pamungkas terpilih sebagai sapi kurban Presiden RI Joko Widodo pada tahun ini. 

Keluarga Siti, demikian perempuan paruh baya itu dipanggil, sudah turun temurun menjadi peternak sapi. Berbagai jenis sapi biasanya ditambatkan di kandang yang cukup luas, tak jauh dari rumahnya. Kandang tersebut mampu menampung hingga 50 ekor sapi.

Tak salah jika sejak 2012, keluarga ini menjadi langganan untuk menyediakan sapi kurban dari pihak Kepatihan (Pemda DIY). Tahun ini, Siti mencoba peruntungan mengikuti seleksi sapi kurban Presiden Jokowi. Ia bersaing dengan belasan peternak sapi lainnya di DIY yang juga mengikuti seleksi sapi kurban sang presiden.

Siti mengaku tidak percaya sapi yang diberi nama Abimanyu itu terpilih menjadi sapi kurban presiden. Berkat doa dan semangatnya merawat Abimanyu, usahanya pun berhasil.

"Awalnya pesimis bisa terpilih mengingat saingannya banyak juga. Tapi alhamdulillah, [Abimanyu] terpilih juga. Tiga bulan bobot Abimanyu naik 1,5 kwintal," kata Siti saat ditemui di kediamannya di Rejosari, Kuwang, Argomulyo, Cangkringan, Kamis (16/6/2022).

Sejak kematian suaminya, Kiswanto, pada tahun lalu kehidupan Siti san kondisi peternakan sapinya berubah. Apalagi sekarang ini sedang terjadi wabah penyakit mulut dan kuku (PMK). Kandang milik Siti kini hanya diisi tiga ekor sapi. Dua ekor sapi peranakan ongole (PO) dan satu lagi sapi berwarna coklat.

Salah satu sapi PO yang dirawat berbobot 850 kg. Sapi itulah yang dipilih tim sekretariat kepresidenan sebagai sapi kurban Presiden Jokowi. Usia Abimanyu hampir 4 tahun. Lingkar dada Abimanyu 205 cm. Sapi ini memiliki panjang 144 cm dengan tinggi pundak mencapai 150 cm.

Saat berdiri, sapi ini tampak sangat gagah dan tentunya sehat. Siti bersama Hendy pun dengan penuh perhatian merawat Abimanyu agar tidak sakit atau bahkan terpapar PMK. Ia menutup rapat pintu gerbang dan menjaga kebersihan kandang.

"Semalam sudah ditelpon [pihak dinas] meminta saya agar orang tidak sembarangan masuk ke kandang. Takut terpapar virus PMK. Ya kami menjaga Abimanyu sampai saat Kurban nanti," katanya.

Selama setahun ini, kata Siti, Abimanyu dirawat oleh Hendy. Hendy yang baru kelas 2 SMP ini menggantikan peran ayahnya. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, Hendy selalu memberikan pakan Abimanyu. Begitu juga saat sore hari. Makanan yang diberikan juga lumrah, seperti kebanyakan sapi PO lainnya.

"Setelah bapak meninggal, Abimanyu dirawat oleh Hendy. Makannya satu bak penuh. Saya diajari mas Pur [sejawat ayahnya]. Kalau pakan tidak susah," kata Hendy saat itu.

Hendy mengaku pernah merasa takut dan khawatir saat Abimanyu sakit pada bagian pencernaannya. Itu terjadi pada awal tahun 2022. Setelah diobati, kondisi Abimanyu membaik hingga saat ini. "Sebelum ada wabah PMK, kami juga mengundang dokter hewan, sudah diberi vitamin-vitamin. Jadi kondisinya sehat," kata Hendy.

Siti bersyukur Abimanyu lolos seleksi setelah melalui berbagai tahap pemeriksaan sebelum dipilih sebagai sapi kurban presiden. Ia lebih bersyukur lagi karena menganggap pilihan tersebut sebagai rejeki.

Kembali Bangkit

Siti ingin kembali bangkit dari keterpurukan akibat ditinggal suaminya. Ia akan berjuang sepenuh tenaga untuk kembali mengembangkan usaha peternakan milik keluarganya. Sebagai seorang ibu, Siti harus mampu menghidupi bertahan demi anak-anaknya.

"Saya masih menghidupi anak-anak, masih mau bangkit eh ada wabah PMK. Saat bapak [suami] masih ada, biasanya bapak yang nyari sapi saya yang mencatat pembukuan dan ikut mencarikan pelanggan," cerita Siti.

Siti masih bermimpi untuk kembali mengembangkan usaha sapinya demi kelangsungan hidup dan pendidikan anak-anaknya. Sebab selain Hendy, ia masih harus membiayai putrinya yang baru kuliah dua semester di Perguruan Tinggi Swasta di Jogja.

"Harus tetap semangat demi anak-anak. Semoga saja [pembelian Abimanyu] ini mendatangkan berkah bagi kami, bisa mengembangkan peternakan sapi ini lagi," harap Siti.

Kalahkan 2 kandidat

Plt Kepala Dinas Peternakan, Pertanian dan Perikanan (DP3) Sleman Suparmono mengatakan ada sejumlah syarat yang ditentukan dalam seleksi sapi kurban bagi presiden ini. Syaratnya, minimal bobot antara 800 kg hingga 1 ton.

"Selain nominasi di Agromulyo Cangkringan juga ada di Berbah dan Ngemplak. Setelah melalui pemeriksaan BBVet Wates yang dipilih yang di Cangkringan," katanya.

Di Sleman sebenarnya ada tiga ekor sapi kandidat yang diseleksi. Selain sapi milik Siti, yang juga mengikuti seleksi adalah sapi milik Sutadi warga Umbulmartani Ngemplak dan milik Fitriyanto warga Tegaltirto, Berbah. "Kebijakan dari pusat, sapi yang dijual harus peternak yang berbeda. Tahun lalu harus berbeda dengan tahun ini agar merata," ujarnya.

Read More

Tiga Nama Calon Pengganti Anies Baswedan, Ada yang Pernah Menjabat saat Era Plt Jokowi dan Ahok

 

Tiga nama mencuat sebagai kandidat pengganti Anies Baswedan yang akan mengakhiri masa jabatannya pada  16 Oktober 2022 mendatang.

Tiga nama yang muncul sebagai Pj gubernur DKI Jakarta ini adalah Sekda DKI Marullah Matali, Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro, dan Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono.

Zita Anjani, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, mengungkapkan 3 nama penjabat yang muncul berpotensi untuk menjadi calon pengganti Anies Baswedan.Nama-nama yang muncul ini dinilai berpengalaman dalam memimpin.Selain itu mereka juga mempunyai kinerja bagus.

“Kalau melihat dari tiga nama yang diusulkan, semuanya bagus. Pak Heru Budi bagus, pernah jadi Eksekutif Ibu Kota, tentu paham dengan Psikologis Jakarta. Pak Marullah bagus, Sekda kita saat ini. Begitupun dengan Pak Juri Ardiantoro, bagus, banyak pengalaman dalam memimpin.” papar Zita.

Zita juga menambahkan, Pj Gubernur pengganti Anies diharapkan paham seluk-beluk Jakarta.

Pj Gubernur pengganti Anies ini juga harus mampu melanjutkan program-program Pemprov.

“Siapapun yang akan jadi Pj Gubernur, semoga bisa merealisasikan rencana pembangunan yang belum terealisasi, dan melanjutkan apa yang sudah berjalan. Salah satunya, Formula E,” imbuh dia.

Meski demikian, hingga kini belum terdapat keterangan resmi dari pemerintah terkait siapa kandidat pengganti Anies Baswedan.

Sebelumnya telah diberitakan,  Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang, mengungkapkan setiap Penjabat (Pj) Gubernur yang akan mengisi kekosongan jabatan akan dipilih langsung oleh Presiden Joko Widodo berdasar pengajuan nama dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sementara itu, untuk PJ Bupati dan Wali Kota dipilih langsung oleh Kemendagri.

Hal ini sudah sesuai undang-undang yang berlaku.

“Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, Pj Gubernur akan diajukan Kemendagri lalu dipilih langsung oleh Presiden."

"Sementara untuk Pj Bupati dan Wali Kota diajukan oleh Gubernur dan dipilih oleh Kemendagri," kata Junimart, beberapa waktu lalu.

Adapun sebagai informasi, sebanyak 101 kepala daerah akan berakhir masa jabatannya tahun 2022 dan 170 kepala daerah lagi berakhir masa jabatan 2023.

Artinya, 271 daerah akan dipimpin kepala daerah bersifat sementara berupa pelaksana tugas (Plt) atau penjabat sementara (Pjs).

Berikut adalah profil dari ketiga nama yang mencuat sebagai kandidat pengganti Gubernur DKI saat ini Anies Baswedan:

1. Marullah Matali

Marullah Matali adalah  Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta sejak Januari 2021.

Putra Betawi ini pernah menjabat sebagai staf Biro Bina Mental Spiritual Provinsi DKI Jakarta.

Marullah Matali juga berpengalaman sebagai Kepala Seksi Bina Lembaga Mental dan Kepala Seksi Dinas Bina Mental Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial (Dinas Bintal dan Kesos) DKI Jakarta.

Takj sampai di situ saja, prestasi Marullah Matali lain adalah dia pernah menjadi Kepala Sub Dinas Bina Mental Spiritual Dinas Bintal dan Kesos DKI Jakarta, Kepala Sekretariat Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, dan Kepala Biro Pendidikan dan Mental Provinsi DKI Jakarta.

Sebelumnya, Marullah sempat menduduki jabatan Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Pariwisata, serta Asisten Deputi Gubemur Provinsi DKI Jakarta Bidang Pengendalian Kependudukan.

Kemudian, Marullah menduduki jabatan Wali Kota Jakarta Selatan periode 2018-2021 hingga akhirnya terpilih menggantikan Sekda DKI sebelumnya, Saefullah yang meninggal akibat Covid-19.

Marullah tercatat telah mendedikasikan hidupnya di Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sejak 1996.

2. Juri Ardiantoro

Nama Juri Ardiantoro padamulanya dikenal dalam bidang kepemiluan.

Kemudian ia menjabat sebagai Deputi IV KSP yang membidangi informasi dan komunikasi.

Juri adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2016-2017.

Pengganti Husni Kamil Manik yang meninggal dunia pada 7 Juli 2016 terpilih sebagai anggota KPU periode 2012-2017 dan menjadi Ketua KPU pada 2016.

Lepas dari jabatan Ketua KPU, Juri kemudian aktif sebagai anggota Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin di masa kampanye Pemilu 2019..

Jauh sebelum bergabung dengan KPU, Juri Ardiantoro merupakan satu di antara pendiri Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) dan menjabat sebagai Sekretaris Jenderal KIPP pada 2003.

3. Heru Budi Hartono

Kasetpres ini Heru Budi Hartono pernah menjabat sebagai Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri (Kabiro KDH dan KLN).

Selain itu juga pernah menduduki posisi sebagai Kepala Bagian Prasarana dan Sarana Perkotaan Kota Jakarta Utara seperti dikutip dari  jakarta.go.id,.

Heru juga dilantik menjadi Wali Kota Jakarta Utara dan diamanahi untuk mengurus masalah Taman BMW dan Waduk Pluit saat masih dalam pemerintahan Gubernur Jokowi.

Nama Heru kembali ditunjuk menjadi Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) saat era pelaksana tugas (Plt) Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Aho

Read More