Analisis LSI
Denny JA mengungkap ada beberapa faktor yang berpotensi membuat bakal calon
presiden (bacapres) yang diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP),
Anies Baswedan, gagal mendapat tiket capres di Pilpres 2024. Hal ini
dipengaruhi oleh partai-partai yang telah mengusung dia, baik Partai Demokrat
maupun Partai Nasdem.
Setidaknya,
ada empat poin yang membuat Anies bisa saja tidak memperoleh tiket capres. Poin
pertama, adanya permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Moeldoko ke
Mahkamah Agung (MA) terkait kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai
Demokrat. Terbaru pada bulan Mei 2023, Partai Demokrat versi Moeldoko
mengajukan empat bukti baru ke MA agar kepengurusannya disahkan. Jika
kepengurusan Partai Demokrat versi Moeldoko menang gugatan di MA, maka ada
kemungkinan tidak lagi mengusung Anies.
"Agus
Harimurti Yudhoyono (Ketua Umum Partai Demokrat) sendiri termasuk yang paling
awal membuat pernyataan. Pengajuan peninjauan kembali ke MA berujung untuk
menggagalkan Anies Baswedan menjadi Capres 2024," kata Peneliti LSI Denny
JA,
Kedua, kasus
korupsi pembangunan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur
pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Kominfo tahun 2020-2022, yang
menjerat mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang juga
Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny G. Plate. Kejaksaan Agung (Kejagung)
bahkan menyebut kasus korupsi BTS 4G bukan pidana biasa. Sebab, dari Rp 10
triliun yang dianggarkan, dugaan kerugian negara mencapai Rp 8 triliun. Menurut
Ade, konteks dan suasana politik masa kini mudah menafsirkan peristiwa ini
sebagai bagian dari tekanan politik, selain fakta bahwa pemberantasan korupsi
memang menjadi prioritas pemerintahan yang bersih.
"Pemberantasan
korupsi atas Johnny Plate dianggap tebang pilih. Ia pisau yang tajam untuk
oposisi, tapi tumpul untuk kawan koalisi," beber Ade. Ketiga, bisnis Ketua
Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, turut terkena dampak setelah memutuskan
mendeklarasi Anies.
Salah satu
bisnisnya yang terdampak, yaitu jasa katering selama 30 tahun di Freeport
terancam diganti. Usaha lainnya yang terkena dampak adalah usaha di bidang
properti miliknya dengan nilai sekitar Rp 8 triliun. Usaha ini macet, padahal
rencananya mendapat pinjaman dari bank pemerintah. Lebih lanjut Ade menuturkan,
jika Partai Demokrat atau Partai Nasdem tak lagi mencalonkan Anies, tiket
capres Anies gagal didapat. Tanpa kehadiran salah satu partai itu, koalisi
perubahan tak mencapai minimum 20 persen untuk pencalonan presiden.
0 komentar:
Posting Komentar