PULIHKAN CITRA DAN WIBAWA TAMENG NEGARA, JOKOWI INTRUKSIKAN POLRI SOLID TINGKATKAN KEPERCAYAAN PUBLIK

 

Joko Widodo meminta jajaran kepolisian untuk menjaga soliditas dalam upaya berjuang meningkatkan kembali kepercayaan publik yang belakangan mengalami penurunan, demikian diungkapkan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Menurut Kapolri, hal itu menjadi salah satu arahan utama dari Jokowi dalam Pengarahan kepada Perwira Tinggi Mabes Polri, Kapolda, dan Kapolres se-Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Jumat. "Arahan beliau jelas dan tegas, bahwa kami harus solid bersama-sama berjuang melakukan apa yang menjadi tupoksi kami, pelindung, pengayom masyarakat, responsif terhadap apa yang menjadi keluhan masyarakat, respon cepat, dan kita memiliki sense of crisis dalam situasi sulit," kata Sigit dalam keterangan pers seusai acara. Kapolri menambahkan bahwa arahan tersebut dimaksudkan agar Polri bisa melakukan upaya-upaya keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum seperti yang diharapkan. Di sisi lain, Kapolri juga menyepakati arahan Jokowi untuk mengambil langkah-langkah tindak lanjut tegas terhadap hal-hal yang bisa menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap Polri. "Kita sepakat hal-hal yang sifatnya bisa menurunkan tingkat kepercayaan publik terkait gaya hidup, hal-hal pelanggaran, tentunya ini jadi arahan Bapak Presiden dan kami tindak lanjuti untuk langkah-langkah tegas termasuk tentunya pemberantasan judi online, pemberantasan narkoba, dan hal-hal yang tentu sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat," katanya. Kapolri sempat mengakui bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap institusi Polri mengalami penurunan akibat beberapa kasus yang menimbulkan persepsi negatif, seperti kasus pembunuhan yang dilakukan eks-Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo. Kasus Ferdy Sambo menjadi hal yang sangat merugikan sebab Kapolri menyebut bahwa sebelumnya Polri sempat memiliki persepsi dan tingkat kepercayaan publik tinggi berkat kinerja pengawalan sejumlah kebijakan penting pemerintah seperti penanganan COVID-19 dan penyaluran bantuan sosial. "(Itu) berdampak pada kepercayaan publik yang sempat menjadi salah satu peringkat tertinggi untuk APH (Aparat Penegak Hukum -red), tapi karena peristiwa FS (Ferdy Sambo) dan beberapa kasus yang berdampak pada persepsi negatif, saat ini tingkat kepercayaan publik kepada Polri rendah," kata Sigit. Meneruskan arahan Jokowi, Kapolri menegaskan bahwa institusinya akan terus menjalankan program transformasi Polri yang presisi hingga di tingkat hal-hal yang lebih mudah agar bisa dilakukan semua anggota. "Saling mengingatkan antaranggota, menjadi contoh, punya sense of crisis, apa yang dilakukan Polri bisa betul-betul mengembalikan kepercayaan publik, menjadi harapan kita, menjadi Polri yang dekat dengan masyarakat," tutup Sigit. Sebelumnya, Kapolri sempat menyampaikan bahwa pengarahan Presiden Jokowi diikuti oleh 559 personel Polri. Turut hadir pula dalam kegiatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD serta jajaran Komisi Kepolisian Nasional.

Read More

SIAP SEDIA LAYANI NEGARA, JOKOWI MINTA POLRI KAWAL PEMDA HADAPI SITUASI SULIT

 

Joko Widodo (Jokowi) meminta Polri untuk mengawal kerja pemerintah daerah di seluruh Indonesia dalam menghadapi situasi sulit akibat kondisi global yang terjadi belakangan ini. Menurut Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo hal itu menjadi salah satu arahan yang disampaikan Presiden Jokowi dalam Pengarahan Kepada Perwira Tinggi Mabes Polri, Kapolda, dan Kapolres Se-Indonesia, di Istana Negara, Jakarta, Jumat. "Kami tentunya akan melaksanakan arahan dan perintah beliau untuk mengawal pemerintah daerah baik kabupaten, kota, dan provinsi dalam situasi global yang saat ini sangat sulit," kata Sigit dalam keterangan pers selepas acara. Polri, lanjut Sigit, diminta untuk turut berperan aktif dalam upaya pengendalian harga-harga komoditas pangan dan inflasi. Selain itu, katanya, Polri diminta Presiden untuk terus membantu pengawalan berbagai kegiatan pembangunan di Tanah Air. Dalam kesempatan itu, Kapolri mengungkapkan arahan lain dari Jokowi agar Polri terus menjaga stabilitas keamanan menyongsong tahun politik atau menjelang Pemilu 2024. Untuk itu, Polri diminta tetap menjaga soliditas sesuai tupoksi bersama jajaran pemerintah lainnya serta TNI. Secara spesifik Presiden meminta Polri untuk menindak tegas hal-hal yang berpotensi menimbulkan perpecahan dan polarisasi di tengah masyarakat. "Bagaimana kita melakukan tindakan tegas terhadap hal-hal yang bisa berdampak terhadap perpecahan, polarisasi, dan mengganggu masyarakat yang sekarang sedang sulit menjadi kebijakan dan akan kita tindak lanjuti," kata Sigit. Kapolri sempat melaporkan bahwa sedikitnya 559 personel dari pejabat tinggi Polri, kapolda, dan kapolres hadir langsung di Istana Negara mengikuti pengarahan Presiden Jokowi. Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD serta jajaran anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Read More

JAGA KEHORMATAN DAN MARWAH POLISI, JOKOWI MINTA KAPOLRI TINDAK TEGAS OKNUM POLISI YANG RUSAK KEPERCAYAAN PUBLIK

 

Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo untuk menindak tegas polisi yang melanggar aturan baik dari sisi profesionalitas maupun etik yang berdampak pada menurunnya kepercayaan publik. "Hal-hal yang sifatnya bisa menurunkan tingkat kepercayaan publik terkait gaya hidup, hal-hal pelanggaran tentunya ini jadi arahan bapak Presiden dan kami tindak lanjuti untuk langkah-langkah tegas," kata Listyo kepada pers usai menerima pengarahan dari Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat. Listyo juga menitikberatkan pada pentingnya tindakan tegas terhadap polisi yang melakukan tindak kejahatan seperti judi daring, ataupun penyalahgunaan narkoba. "Termasuk tentunya pemberantasan judi online, pemberantasan narkoba dan pemberantasan kegiatan yang tentu sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat," ujar dia. Jokowi juga memerintahkan personel kepolisian agar selalu solid dan bekerja keras menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Korps Bhayangkara. Polisi yang menirukan arahan Jokowi, harus melindungi, mengayomi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. "Respon cepat dan kita memiliki sense of crisis dalam situasi sulit sehingga kita bisa melakukan upaya-upaya keamanan dan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum seperti yang diharapkan masyarakat," ujar Listyo. Selain itu, Listyo mengatakan Jokowi juga menyampaikan terima kasih atas upaya Polri mengawal kebijakan-kebijakan Pemerintah, seperti penanganan COVID-19 dan pengawalan penyaluran bantuan sosial. Jokowi pada Jumat ini memanggil 559 prajurit kepolisian yang merupakan pejabat utama Mabes Polri, Kapolda, dan Kapolres di seluruh Indonesia. Pemanggilan para perwira tinggi dan menengah kepolisian ke Istana Negara dilakukan setelah dalam beberapa waktu terakhir timbul sejumlah kasus yang mengindikasikan dugaan pelanggaran dan tidak profesionalnya kepolisian. Sejumlah kasus tersebut dinilai telah menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Sejumlah kasus tersebut, antara lain, kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J yang didalangi Kepala Divisi Propam Polri saat itu Ferdy Sambo, dan tragedi pertandingan sepak bola di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, yang berujung insiden memilukan dengan 132 korban jiwa. Kepolisian telah menetapkan enam tersangka dalam kasus tragedi Kanjuruhan, yang tiga di antaranya adalah personel kepolisian. 

Read More

JUNJUNG TINGGI PERLINDUNGAN HAM DI INDONESIA, KSP: JOKOWI TERUS UPAYAKAN PENINGKATAN KINERJA HAM LEBIH TANGGUH

 

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Siti Ruhaini Dzuhayatin mengatakan bahwa Presiden RI Joko Widodo tidak pernah berhenti mengupayakan peningkatan kinerja pelindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia (HAM) di Tanah Air. "Sebenarnya, Bapak Jokowi tidak pernah berhenti untuk mengupayakan peningkatan kinerja HAM Indonesia, termasuk penanganan dan penyelesaian HAM berat masa lalu," ujar Ruhaini dalam dalam acara media gathering terkait dengan penyelenggaraan konferensi di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis. Meskipun sebagian pihak merasa kinerja dalam menyelesaikan persoalan HAM, terutama persoalan HAM berat masa lalu, berlangsung lamban, menurut dia, sebetulnya Jokowi selalu mengingatkan dan menekankan pada pemerintah serta penegak hukum agar persoalan itu diselesaikan. Selanjutnya, Ruhaini mengatakan bahwa HAM juga menjadi suatu pendekatan yang menurut Jokowi harus diarusutamakan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. "Ini dalam arti ada pergeseran yang cukup signifikan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah bukan semata-mata pelayanan publik, melainkan juga harus bergeser menjadi lebih kuat, menjadi perlindungan, dan pemenuhan HAM," jelas dia. Pandangan Jokowi itu, kata Ruhaini, sejalan pula dengan inisiatif dari Komnas HAM dan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) yang disambut baik oleh KSP untuk menyelenggarakan Konferensi Pengarusutamaan Kabupaten/Kota HAM 2022 di Jakarta pada tanggal 19—20 Oktober mendatang. Ia berharap konferensi yang mengusung tema Memperkokoh Keragaman dan Inklusi Mewujudkan Indonesia yang Tangguh dan Harmonis itu mampu memastikan pengarusutamaan HAM menjadi suatu pendekatan yang terintegrasi dengan reformasi birokrasi serta peningkatan pelayanan dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. "Nanti bersama-sama, (diharapkan konferensi ini) memastikan pengarusutamaan HAM ini menjadi suatu pendekatan yang integratif dengan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah," ujar Ruhaini. Sebelumnya, Koordinator Bidang Dukungan Penyuluhan Komnas HAM Hari Reswanto menyebutkan sekitar 65 hingga 70 kepala daerah akan menghadiri konferensi ini. Terkait dengan rangkaian acara, Wawan (sapaan akrab Hari Reswanto) mengatakan bahwa pembukaan Konferensi Pengarusutamaan Kabupaten/Kota HAM 2022 pada tanggal 19 Oktober 2022. Namun, sebelum itu pada tanggal 18 Oktober 2022 akan diadakan konferensi pers. Pada pembukaan konferensi tersebut, tiga pimpinan lembaga, yakni KSP, INFID, dan Komnas HAM akan hadir. Dijadwalkan pula ada penyampaian pidato kunci dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Mahfud MD. Selanjutnya, dalam acara konferensi tersebut akan digelar tiga sidang pleno dengan kapasitas 300 peserta yang dilaksanakan selama 2 hari. "Pada hari pertama (19 Oktober 2022) akan ada dua pleno. Tema pleno pertama, tema utama konferensi ini, yaitu Memperkokoh Keragaman dan Inklusi Mewujudkan Indonesia yang Tangguh dan Harmonis. Yang kedua, tentang praktik baik daerah dalam memperkokoh keragaman dan inklusi," ujarnya. Ada pula lima diskusi paralel dengan beragam tema, seperti mengenai pengaturan hak memperoleh keadilan, komisi nasional disabilitas, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), dan persoalan anak. Pada hari kedua konferensi, 20 Oktober 2022, ada rapat pleno terakhir dengan pembahasan tentang implementasi nilai-nilai HAM di kabupaten/kota untuk memperkokoh keberagaman, inklusi, dan pembangunan berkelanjutan.

Read More

Pendapat Pengusaha Terkait Pengganti Jokowi 2024 Mendatang

 

Pemilu memang masih lama, tapi kini sudah ramai perbincangan siapa yang akan menggantikan Jokowi untuk masa pemerintahan berikutnya.

Di sisi lain, ada sejumlah PR menanti pengganti Jokowi nantinya. Mulai dari inflasi yang beterbangan, hingga mempertahankan kestabilan ekonomi RI di tengah efek domino ancaman resesi ekonomi global.

Sejumlah nama kini digadang-gadang siap bertarung saat Pemilu nanti di tahun 2024.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) bidang perdagangan Kadin Benny Soetrisno misalnya. Dia berharap nantinya dapat akan lahir pemimpin yang mampu mengakomodasi dunia usaha.

"Presiden yang mau mendengar dan memberikan ekosistem berusaha, karena belanja negara APBN & APBD sumber utama dari pajak,"

Benny pun tidak ragu untuk menyebut nama calon presiden pilihannya sejak saat ini, apalagi jika pilihannya mengerucut pada dua nama yakni Anies dan Ganjar.

"Kalau objective dari dua kandidat tersebut tentu saya memilih Ganjar, kebetulan usaha saya banyak di Jawa Tengah dan Ganjar deliver apa yang sudah di sepakati atau dijanjikan," kata Benny yang juga Presiden Direktur PT Apac Inti Corpora.

Namun, siapapun Presiden yang akan terpilih kelak maka bakal menghadapi sejumlah tantangan di depan mata. Apalagi kondisi saat ini masih dipenuhi ketidakpastian.

"Kestabilan ekonomi menjadi syarat mutlak kestabilan Politik Demokrasi, daya beli masyarakat harus di jaga dengan berbagai bantuan sosial, sehingga putaran aktivitas ekonomi terjaga," kata Benny.

Read More

Pengamat Mengatakan, Indonesia Tak Usah Obral Diskon Pajak Lagi!

 

Upaya Indonesia mengembalikan defisit ke kisaran di bawah 3% pada 2023 mendapatkan tantangan berat. Kondisi ekonomi global tengah diguncang risiko resesi tahun depan.

Alhasil, guncangan eksternal ini akan mempengaruhi penerimaan negara dari pajak ke depannya. Di sisi lain, efek windfall profit atau 'durian runtuh' dari ekspor komoditas akan berkurang sering permintaan seret akibat perlambatan ekonomi dunia.

Ekonom senior Chatib Basri mengungkapkan jika pemerintah ingin defisit berada di kisaran 2,6-2,9% terhadap PDB pada 2023, maka total penerimaan di dalam APBN harus mencapai 11,2 - 11,7% terhadap PDB, sementara rasio pajak sekitar 9%.

Jika ingin defisit turun di tengah penerimaan pajak yang mengalami penurunan, maka pemerintah harus memangkas belanja cukup besar.

"Defisitnya harus di bawah 3%, berarti spending-nya harus di-cut lebih banyak. Kalau spending cut lebih banyak, eksternalnya drop, moneternya tight, fiskalnya kontraksi lebih dalam. Efeknya lebih dalam," papar Chatib.

Chatib menegaskan pemerintah harus berani memilih prioritas, antara anggaran yang perlu dan sekedar 'ingin' saja. Untuk proyek yang diinginkan, dia menilai pemerintah bisa menundanya.

"Prioritas penting pemerintah itu harus memisahkan mana 'yang harus' dan mana 'yang ingin'. Kita gak punya ruang entertain 'yang ingin'. Bayangin kalau revenue turun atau tidak setinggi tahun lalu. Kemudian, defisit diturunkan, berarti kan itu alokasi dari budget jadi ketat," ujar Chatib.

Salah satu, kata Chatib, pos pengeluaran yang bisa dikaji pemerintah adalah insentif fiskal atau insentif pajak. Meskipun, dia memahami jika pos ini dipangkas, banyak pengusaha yang tidak 'happy'.

Read More

Jokowi Klaim Inflasi Terkendali Setelah Kenaikan Harga BBM Indonesia Masih Aman

 

Jokowi mengeklaim, tingkat inflasi di Indonesia masih terkendali setelah kenaikan harga bahan bakar minyak, yakni berada di bawah 5,9 persen.

"Inflasi juga masih terkendali setelah kenaikan BBM, kita masih di angka di bawah 5,9 (persen). Ini juga tetap harus kita syukuri," kata Jokowi.

 Ia membandingkan kondisi inflasi Indonesia dengan Argentina yang sudah mencapai 83,5 persen dengan kenaikan suku bunga sebesar 3.700 poin, sedangkan perubahan suku bunga di Indonesia 75 basis poin.

Menurut Jokowi, inflasi dapat terkendali karena pemerintah tidak hanya bekerja secara makro, berbeda dengan negara-negara lain yang menurut dia hanya menaikkan suku bunga.

"Kita tidak hanya urusan menaikkan suku bunga yang itu menjadi kewenangan dari Bank Indonesia, tetapi dalam praktik riil kita juga langsung masuk ke sumbernya, yaitu apa, kenaikan barang dan jasa," kata Jokowi.

 Ia mengatakan, pemerintah pusat telah memberi kewenangan bagi daerah menggunakan dana transfer umum dan belanja tak terduga guna menekan angka imflasi. Dana tersebut antara lain bisa digunakan untuk membayar ongkos mengangkut komoditas pangan dari daerah produsen sehingga harga jual di pasar tak berbeda dengan harga jual dari para petani.

Read More