ANIES BASWEDAN TELAH RUSAK PRINSIP DEMOKRASI di INDONESIA

 

Politikus Partai Gerindra Ferdinand Hutahaean menyebut, bakal Capres Partai NasDem Anies Baswedan telah merusak prinsip demokrasi Indonesia.

Hal tersebut dikatakan Ferdinand lantaran Anies Baswedan menyinggung Pilkada 2017 DKI Jakarta yang melibatkan antara Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Sebelumnya, Anies Baswedan berbicara terkait politik identitas saat menghadiri forum diskusi dengan pemimpin dan kepala redaksi media massa di Surabaya yang diselenggarakan Partai NasDem.

Anies Baswedan mengatakan politik identitas tak bisa dihindari lantaran setiap calon yang bersaing selalu punya identitas yang melekat pada dirinya.

Anies lantas bercerita tentang apa yang terjadi pada Pilkada DKI 2017, di mana kala itu yang bersaing adalah paslon dengan latar belakang beda agama. Anies berpasangan dengan Sandiaga Uno melawan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat.

"Yang terjadi pada 2017, calon yang bersaing agamanya berbeda. Maka identitasnya yang terlihat adalah agama. Itu akan terus terjadi selama calonnya punya identitas berbeda, baik gender, suku, maupun agama," jelas Anies.

Oleh sebab itu, kata Anies, penting bagi tiap calon yang bersaing dalam pemilu untuk memiliki kedewasaan setelah pemilu selesai. Dia juga tidak masalah jika kemudian ada yang tidak menyukai dirinya.

Read More

JANGAN PILIH ANIES BASWEDAN! POLITISI GOLKAR INI UNGKAP ALASANNYA: "MODEL SEPERTI ANIES JANGAN DIKASIH KESEMPATAN MIMPIN, KERJANYA CUMA MENGEDEPANKAN AROGANSI DAN GENGSI"

 

Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco meminta masyarakat lebih cermat dalam memilih pemimpin. Hal ini ditegaskan Baco guna menghindari terpilihnya sosok pemimpin yang kerjanya mengedepankan arogansi dan gengsi.Bukan tanpa sebab, pasalnya Baco menilai sudah banyak tokoh yang bisa dijadikan contoh. Seperti misalnya eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Dimana kedua pemimpin tersebut punya riwayat kerja yang saling bertentangan dengan gubernur sebelumnya. Seperti Anies yang enggan mengurus RPTRA-RTH Kalijodo besutan eks Gubernur Basuki Tjahaja Purnama hingga akhirnya terbengkalai.

Begitu juga dengan Heru Budi yang kini berupaya untuk menghijaukan kembali kawasan Monumen Nasional (Monas). Langkah Heru ini terkesan menyindir Anies yang kala itu berpolemik akibat membabat ratusan pohon di Monas.

Baco mengatakan, pemimpin yang seperti itu tidak perlu dikasih tempat karena dikhawatirkan akan merugikan masyarakat. Sebab, apa yang dilakukan oleh gubernur sebelumnya potensi tidak dilanjutkan oleh kepemimpinan berikutnya.

"Kan jadi tidak maksimal apalagi pembangunan itu memang berguna dan digunakan masyarakat banyak, terus karena gengsi arogan itu tidak dilanjutkan atau dicuekin dan punya konsep baru yang pake uang rakyat juga, demi untuk arogansi pribadi masing-masing," ucapnya.

Baco pun berpesan kepada para pemimpin yang ada di DKI agar punya komitmen yang kuat untuk mengedepankan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi.

Read More

KEHADIRAN ANIES BASWEDAN DI PANGGUNG POLITIK 2024 JADI MAGNET KELOMPOK RADIKAL & TERORISME UNTUK MELANCARKAN AKSINYA

 

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyatakan mereka akan terus mengantisipasi dan meminimalisir kemunculan kelompok radikal atau ancaman terorisme menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Menurut mereka, potensi gerakan radikal di Indonesia tetap ada, tetapi aparat keamanan akan bekerja lebih keras supaya ajang Pemilu dan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 berjalan lancar.

Wakhid mengatakan, BNPT sudah membuktikan kinerjanya dalam menjaga dan meminimalisir ancaman terorisme terhadap Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali pada 15-16 November lalu.

Menurut Wakhid, hal yang mesti diwaspadai dalam suksesi parlemen dan kepemimpinan nasional pada 2024 mendatang adalah politik identitas. Dia mengatakan, politik identitas dinilai bisa memicu radikalisme dan terorisme.

Maka dari itu, Wakhid menyatakan salah satu cara menanggulangi ancaman terorisme dan radikalisme dalam Pemilu dan Pilpres 2024 adalah meredam politisasi agama sehingga tidak mengarah kepada penyebaran kebencian di antara masyarakat.

Read More

TERNYATA PEMILIH NASDEM DI JAWA TIMUR LEBIH PILIH GANJAR PRANOWO DI PILPRES 2024

 

Hasil survei terbaru Indopol Survey & Consulting menunjukkan 50 persen pemilih Partai Nasdem di Jawa Timur pada Pemilu 2019 lalu, memberikan suaranya untuk Ganjar Pranowo. Survei ini dilakukan pada 16-24 Maret 2023 terhadap 1.040 yang tersebar di 38 Kota/Kabupaten di Jawa Timur.

Pengambilan sampel dengan metode multistage random sampling. Margin of error ± 3.1%, pada tingkat kepercayaan 95%. Kriteria responden yang diwawancarai tatap muka berumur 17 tahun atau sudah menikah dan memiliki hak pilih.

"Temuan menarik dalam survei ini, 50 persen pemilih Partai Nasdem di Jawa Timur pada pemilu 2019 lalu, memberikan suaranya untuk Ganjar Pranowo, 25 persen untuk Prabowo Subianto dan hanya 16,7 persen suara untuk Anies Baswedan," ujar Direktur Eksekutif Indopol Survey & Consulting Ratno Sulistiyanto

Ratno mengatakan hal tersebut disebabkan karena Anies Baswedan sebagai capres Nasdem belum diterima oleh sebagian besar masyarakat Jawa Timur. "Selain karena kurang masifnya Partai Nasdem dalam mensosialisasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024, di samping lemahnya partai politik di mata pemilih," kata Ratno.

Ganjar Pranowo, kata Ratno, juga mendapatkan limpahan dukungan pemilih Jawa Timur dari pemilih Jokowi di pemilu 2019 lalu sebesar 56,6 persen dan 22,2 persen dari pemilih Prabowo. Sementara Prabowo Subianto mendapat dukungan 41,1 persen dari pemilihnya sendiri dan 11,3 persen dari pendukung Jokowi.

"Sedangkan Anies Baswedan mendapatkan 10,5 persen dari pemilih Jokowi dan 18,5 persen dari pemilih Prabowo di Pemilu 2019 lalu," kata Ratno.

Dari survei tersebut tergambar pula bahwa hanya wilayah sub-kultur Madura yang memberikan suara mayoritas kepada Anies Baswedan, sebesar 40,9 persen. Sementara mayoritas di wilayah Arek, Panturan, Pandulangan-Oseng, dan Mataraman memberikan suara kepada Ganjar Pranowo.

Read More

Jokowi Dapat Predikat 'Bapak Olahraga Indonesia' dari National Olympic Committee

 

National Olympic Committee (NOC) atau Komite Olimpiade Indonesia (KOI) resmi memberi predikat 'Bapak Olahraga Indonesia' kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Predikat tersebut disampaikan oleh Presiden NOC Indonesia, Raja Sapta Oktohari, dalam agenda Rapat Anggota & Kongres Luar Biasa NOC Indonesia 2023 di Hotel Fairmont Jakarta, Senin (6/3).

"Hasil pembukaan tadi ada persetujuan dalam memberikan predikat Bapak Olahraga Indonesia kepada Jokowi dan disepakati bersama dan lewat rekomendasi kami akan diberikan kepada Presiden Jokowi atas kinerja yang telah diberikan. Setiap hari kami dapat dukungan dan support dan kinerja kami selama ini," ucap Okto.

"Dengan semua karyanya, dalam sejarah memberikan bonus terbesar dan kontribusinya sangat layak, dengan ini kami berikan predikat Bapak Olahraga Indonesia kepada Presiden RI Bapak Joko Widodo," kata Okto.

Okto mengatakan berbagai ajang olahraga internasional diselenggarakan di masa pemerintah Jokowi. Ini yang menjadi salah satu pertimbangan predikat 'Bapak Olahraga Indonesia' diberikan kepada Jokowi.

"Sejarah perjalanan kita sejak Pak Jokowi jadi presiden, ada Asian Games, Asian Paragames, World Beach Games, terus ada rencana tuan rumah Olimpiad

"Ada juga kejuaraan dunia basket, sepeda, Piala Dunia U-20. Itu ada dukungan Presiden langsung," sambungnya.

Lebih lanjut Okto menyatakan pihak NOC akan memberikan seremoni khusus dalam penyerahan predikat Bapak Olahraga Indonesia kepada Jokowi. Namun dalam hal ini, pihaknya akan lebih dulu membuka komunikasi dengan presiden.

"Saya akan lapor dulu kepada Pak presiden. Kalau beliau berkenan, maka akan kami formalkan pemberian predikat ini," ucapnya.

Read More

Kala Jokowi Mendadak Turun dari Mobil di Soreang, Temui Petani Sedang Panen Padi

 

Presiden Jokowi mendadak turun dari mobil saat hendak kembali menuju Kota Bandung usai meninjau Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Al-Ittifaq, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Jokowi menemui para petani di sawah.

Berdasarkan keterangan tertulis dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Senin (6/3/2023), Jokowi meminta berhenti saat melihat sejumlah petani yang sedang memanen padi saat melintasi Jalan Lingkar Baru Soreang. Momen Jokowi menemui para petani itu di luar agenda yang direncanakan.

Setelah itu, Jokowi turun dari mobil dan menghampiri para petani tersebut untuk berbincang sejenak sambil mengecek langsung kondisi padi yang dipanen saat itu.

Jokowi menyebut bahwa harga gabah kering yang diungkapkan oleh petani tersebut berada di angka Rp 6.000 per kilogram. Mendengar hal itu, Jokowi menilai harga tersebut masih tergolong baik.

Selain soal harga gabah, petani menyampaikan aspirasinya soal kesulitan mereka dalam mendapatkan pupuk. Ani, misalnya, menilai harga pupuk saat ini masih tergolong mahal.

"Pupuknya susah, baru-baru sekarang ada lagi, lagi mahal pupuknya," ucap Ani.

Setelah berbincang dengan para petani, Jokowi pun melanjutkan perjalanan menuju Pangkalan TNI AU Husein Sastranegara, Kota Bandung, untuk kemudian lepas landas menuju Jakarta.

Read More

Terkait Putusan PN Jakpus, Presiden: Pemerintah Kawal Tahapan Pemilu dengan Baik

 

Presiden RI Jokowi menekankan komitmen pemerintah untuk terus mengawal tahapan pemilu agar berjalan dengan baik. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden menanggapi pertanyaan mengenai putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat terkait penundaan Pemilu.

“Saya sudah sampaikan bolak-balik komitmen pemerintah untuk tahapan pemilu ini berjalan dengan baik, penyiapan anggaran juga sudah disiapkan dengan baik,” ujar Presiden dalam keterangannya kepada awak media di Pondok Pesantren Al-Ittifaq, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (06/03/2023).

Presiden menilai putusan tersebut menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Presiden secara tegas menyampaikan bahwa pemerintah mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengajukan banding.

“Tahapan pemilu kita harapkan tetap berjalan dan memang itu sebuah kontroversi yang menimbulkan pro dan kontra, tetapi juga pemerintah mendukung KPU untuk naik banding,” tandasnya.

Sebelumnya, PN Jakarta Pusat mengeluarkan putusan pada Kamis (02/03/2023) untuk menunda pemilu berdasarkan tindak lanjut atas gugatan Partai Prima kepada KPU pada 8 Desember 2022

Read More