Jokowi Tandatangani Perpres tentang FIR, Tegaskan Kedaulatan Ruang Udara Indonesia

 

Jokowi telah menandatangani Peraturan Perpres tentang Pengesahan Persetujuan Flight Information Region (FIR) Indonesia dan Singapura. Menurut Kepala Negara, kesepakatan ini merupakan langkah maju atas pengakuan internasional terhadap ruang udara Indonesia.

“Alhamdulilah, saya telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengesahan Perjanjian FIR Indonesia dan Singapura. Kesepakatan ini merupakan langkah maju atas pengakuan internasional terhadap ruang udara Indonesia,” ujar Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan bahwa ruang udara Indonesia yang berada di atas Kepulauan Riau dan Natuna telah lama dikelola oleh Singapura. Berkat kerja sama semua pihak, saat ini pengelolaan ruang udara di atas Kepulauan Riau dan Natuna kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Ini menambah luasan Flight Information Region (FIR) Jakarta menjadi 249.575 kilometer persegi,” imbuhnya.

Dengan adanya kesepakatan pengelolaan FIR tersebut, selain menegaskan kedaulatan ruang udara Indonesia, Jokowi juga menyampaikan sejumlah manfaat lainnya, antara lain meningkatkan jaminan keselamatan dan keamanan penerbangan. Selain itu, hal ini juga bisa meningkatkan pendapatan negara bukan pajak.

Untuk diketahui, Perpres yang ditandatangi Jokowi adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2022 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Penyesuaian Batas antara Flight Information Region Jakarta dan Flight Information Region Singapura. Perpres tersebut telah diundangkan pada 5 September 2022.

Read More

Jokowi Mengajak Marketplace Lokal Untuk Daftarkan NIB

 

Jokowi meminta para pelaku UMKM segera memanfaatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) salah satunya untuk mendapatkan kemudahan dalam  mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan memperkuat permodalan.

Jokowi juga mengatakan saat ini suku bunga KUR mendapat subsidi dari pemerintah sehingga konsumen hanya dibebani bunga tiga persen.

Hal serupa turut disampaikan oleh Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masuki. Kementerian Koperasi dan UKM  menargetkan 2,5 juta UMKM bisa memiliki NIB pada tahun 2022.

Pemerhati Ekonomi dan Industri, Fauzi Aziz mengatakan NIB dapat dipandang sebagai cara pemerintah untuk membuat tertib UMKM secara administratif karena NIB merupakan aspek legalitas usaha. Dengan adanya legalitas itu, UMKM yang terdaftar akan tercatat dalam sistem informasi usaha - termasuk nama, alamat hingga bidang usaha yang ditekuni.

Namun, masih banyak UMKM lokal yang belum mengetahui pentingnya memiliki NIB dalam menjalankan dan mengembangkan bisnis.

Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk berkolaborasi dengan berbagai aktor untuk mengedukasi para UMKM lokal, termasuk platform digital.

“Platform digital khususnya e-commerce dinilai dapat memberikan dukungan berupa pembinaan teknis agar para pegiat usaha dan produk yang dihasilkan menjadi layak bisnis, khususnya bagi pelaku UMKM dengan skala mikro-kecil,” paparnya.

Read More

Jokowi Dukung Kerjasama dan Pengembangan Startup dan UKM

 

Indonesia dan Startup dari Korea Selatan (Korsel) Korea-ASEAN Business Model Competition. Menyongsong tema “The 3rd Korea-ASEAN Business Model Competition for SDGs 2022”, kerja sama tersebut bertujuan untuk mendukung pengembangan startup dan UKM dari Korsel dan negara-negara Asia Tenggara.

“Melalui kegiatan ini, Bangsa Indonesia dapat melihat langsung UKM yang telah mengadopsi praktik bisnis yang mendukung pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan),” ungkap Sekretaris Kemenkop Arif Rahman Hakim.

Menurut dia, penyelenggaraan Korea-ASEAN Business Model Competition SDGs 2022 akan memunculkan berbagai inovator baru​​​​​yang berminat terhadap bisnis yang memberikan dampak dari segi sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Arif menyampaikan ekonomi hijau hadir sebagai salah satu solusi dalam upaya mengurangi dampak negatif eksploitasi sumber daya oleh industri dan mendukung pencapaian SDGs. Selain itu, terdapat peluang bisnis yang besar, sehingga UKM diharapkan dapat menangkap kesempatan tersebut.

“Sejalan dengan hasil studi World Economic Forum 2020, bahwa estimasi transisi ekonomi hijau dapat menghasilkan peluang bisnis senilai 10 triliun dolar AS dan membuka 395 juta lapangan pekerjaan pada 2030,” kata Arif.

Dia mengungkapkan beberapa tantangan yang dihadapi UKM untuk memasuki ekonomi hijau. Di antaranya kesulitan dalam pembiayaan usaha, tantangan dalam perancangan kebijakan fiskal yang tepat sasaran, serta kesadaran dan minat UKM dalam menggunakan bahan baku dan proses pengolahan ramah lingkungan.

Untuk itu, diperlukan lebih banyak investasi bisnis yang mengadopsi praktik ekonomi hijau guna mempercepat kemajuan SDGs dan memperkuat kolaborasi antarpemangku kepentingan di dalam negeri maupun lintas negara.

 

Read More

Tarif Ojol Resmi Naik, Berlaku Mulai 10 September 2022

 

Kemenhub melalui Direktur Jenderal Perhubungan Darat resmi menetapkan tarif baru ojek online pada Rabu (7/9/2022). Direktur Jenderal Perhubungan Darat Hendro Sugianto mengatakan, penyesuaian biaya jasa dilakukan dengan mempertimbangkan harga bahan bakar minyak (BBM), Upah Minimum Regional (UMR) dan perhitungan jasa lainnya.

"Komponen penghitungan jasa ojol itu ada biaya langsung dan biaya tidak langsung, untuk komponen biaya jasa ojol, ada tiga komponen, yaitu biaya atau pengemudi yaitu kenaikan UMR, asuransi pengemudi, jasa minimal order 4 km, dan kenaikan harga BBM," kata Hendro dalam konferensi pers secara virtual, Rabu.

Hendro mengatakan, terdapat perubahan biaya sewa penggunaan aplikasi yang sebelumnya ditetapkan sebesar 20 persen, kini menjadi 15 persen. "Ada penurunan dari 20 perden menjadi 15 persen biaya sewa aplikasi," ujarnya.

Lebih lanjut, Hendro mengatakan, pelaksanaan kenaikan tarif ojek online ini berlaku efektif dalam tiga hari ke depan sejak ditetapkan atau 10 September mendatang. "Tiga hari aplikator segera menyesuaikan tarif ojol yang baru. Itu untuk kenaikan ojol," ucap dia.

Read More

Jokowi Lantik Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Periode 2022-2027

 

Jokowi melantik lima orang anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) masa tugas 2022-2027, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (07/09/2021) siang. Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Unsur Tokoh Masyarakat. Surat Keputusan ini ditetapkan Jokowi di Jakarta tanggal 22 Juli 2022.

 

Adapun kelima anggota DKPP dari unsur tokoh masyarakat tersebut adalah sebagai berikut:

1. I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi;

2. Ratna Dewi Pettalolo;

3. Muhammad Tio Aliansyah;

4. Heddy Lugito; dan

5. J. Kristiadi.

“Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan,” ucap Jokowi mendiktekan sumpah/janji jabatan bagi para calon anggota DKPP.

 

Read More

Jokowi Pimpin Rapat Terkait Evaluasi Proyek Strategis Nasional

 

Jokowi menggelar rapat terbatas terkait Evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan sejumlah Menteri Kabinet Kerja di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Selasa, 6 September 2022. Kepala Negara meminta jajaran terkait untuk segera menyelesaikan seluruh PSN sebelum tahun 2024 mendatang.

“Jokowi meminta agar keseluruhan proyek secara nasional bisa selesai secara fisik sebelum 2024,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya usai rapat berlangsung.

Selain itu, menurut Airlangga, Jokowi juga memberikan arahan agar seluruh PSN dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia, khususnya penciptaan lapangan kerja. Tidak hanya itu, Presiden juga berharap PSN yang ditetapkan pemerintah dapat memberikan efek berganda bagi perekonomian nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga menyampaikan bahwa sebanyak 66 PSN telah selesai dikerjakan selama periode tahun 2019 hingga tahun 2021 dengan nilai sebesar Rp414,3 triliun. Sedangkan selama periode Januari sampai dengan Agustus tahun 2022, telah selesai 9 PSN dengan nilai sebesar Rp140,1 triliun.

Terakhir, Jokowi memberikan arahan agar Ibu Kota Nusantara (IKN) juga ditetapkan sebagai PSN. Hal tersebut dilakukan agar mempermudah pembangunan IKN.

Read More

Jokowi Bangga Indonesia Capai Swasembada Pangan

 

Jokowi mengaku bangga terhadap kinerja sektor pertanian Indonesia yang selalu tumbuh positif sehingga mampu mewujudkan cita-cita swasembada beras selama tiga tahun berturut-turut, sejak 2019 hingga 2021.

"Irigasi kita yang baru sudah 1,1 juta hektar sehingga kemarin kita mendapatkan penghargaan dari IRRI (International Rice Research Institute) yang menyatakan sistem ketahanan pangan kita baik dan mencapai swasembada beras sejak 2019," ujar Jokowi.

Di samping itu, menurut Jokowi, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup baik sehingga dalam kurun waktu 27 bulan terakhir neraca Indonesia selalu surplus. Padahal, kata dia, pandemi dan krisis global lainya membuat banyak negara tumbuh negatif.

Jokowi mengatakan, sektor pertanian harus mengarah pada sistem dan kelengkapan teknologi sehingga ke depan masuk pada ekosistem berbasis digital. Hal serupa juga harus didorong pada tingkat usaha kecil dan menengah UMKM.

"Digitalisasi ini penting karena berkaitan dengan ekonomi yaitu UMKM. Apalgi 61 persen UMKM kita ini berkontribusi pada PDB Nasional sehingga dengan adanya keruwetan dunia ini, mereka harus didorong terus untuk bisa masuk ke ekosistem digital yang ada," katanya.

 Terakhir, Jokowi mengajak semua daerah untuk mengintervensi semua program strategis yang dapat mendorong tumbuh kembangnya ekonomi nasional. Dan yang paling penting semua pihak harus menjaga kesatuan dan persatuan.

Read More