Pembangunan Harus Membawa Perubahan, Jokowi: Bendungan Mampu Buat Indonesia Swasembada Beras ke pasar Global Sejak 2019

 

Pembangunan infrastuktur termasuk Bendungan dibawah kepemimpinan Jokowi dibuat tidak hanya sebagai formalitas belaka, namun Pembangunan harus dapat membawa perubahan yang baik bagi Indonesia.

Jokowi merupakan salah satu pemimpin negara yang mementingkan pembangunan untuk tujuan jangka panjang dan membawa dampak yang baik bagi kemajuan perekonomian.

Pembangunan Bendungan pada era Jokowi nyatanya memiliki dampak yang sangat signifikan bagi kemajuan perekonomian bangsa, hal ini dibuktikan dengan berhasilnya Indonesia Swasembada Beras sejak 2019.

Joko Widodo mengungkapkan pidato yang menyoroti pembangunan puluhan bendungan baru di Indonesia, yang disebut telah bermanfaat bagi masyarakatnya. Dengan adanya sejumlah bendungan baru, Presiden Jokowi mengungkapkan pembuktian posisi Indonesia sebagai negara yang melakukan swasembada beras. Jokowi, lantas membeberkan total pembangunan bendungan baru di Indonesia yang mencapai 29 bendungan. Adapun sorotan Jokowi untuk pembangunan bendungan, disampaikan dalam pidato kegiatan Musyawarah Rakyat (Musra) I Jawa Barat di Bandung pada Minggu, 28 Agustus 2022.

Sampai hari ini telah kita bangun 29 bendungan, ini bendungan besar, plus sembilan nanti di akhir tahun ini. Diakui Jokowi, bendungan-bendungan yang dibangun akan memberi dampak positif bagi pertanian Indonesia di masa depan.

Dalam hal ini, bendungan-bendungan itu yang mampu mengalirkan air bagi pematang sawah, sehingga tercipta peningkatan produksi panen padi.

Selain itu, Jokowi juga mengklaim pembangunan akses jalan di desa-desa Indonesia yang sudah lebih baik, yang berasal dari dana pemerintah sebesar Rp468 triliun.

Jokowi menegaskan posisi Indonesia yang mampu bertahan di tengah gempuran krisis pangan dunia. Salah satunya, sertifikat International Rice Research yang menjadi bukti bahwa sistem ketahanan pangan Indonesia telah dalam posisi sangat baik.

Oleh sebab itu, Jokowi mengatakan ia senang hadir di acaranya bersama para petani, yang menyebabkan tiga minggu lalu kita mendapat sertifikat dari International Rice Research yang menyatakan sistem ketahanan pangan Indonesia pangan sangat baik.

Jokowi yakin petani Indonesia mampu mengempurkan produksi hingga tidak hanya memenuhi kebutuhan nasional namun juga mampu memenuhi kebutuhan Swasembada hingga ke pasar global.

Read More

Sapa Warga Jawa Barat, Jokowi Bagikan Bantuan Sosial di pasar Cicaheum

 

Mengawali rangkaian kunjungan kerja di Provinsi Jawa Barat, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Iriana Joko Widodo mengunjungi Pasar Cicaheum, Kota Bandung, Minggu (28/08/2022). Tiba sekitar pukul 09.21 WIB, Presiden Jokowi beserta Ibu Iriana langsung menyapa para pedagang dan menyerahkan bantuan sosial kepada para penerima manfaat.

Pemberian Bantuan Sosial merupakan program rutin yang dilakukan Jokowi dan ibu Iriana sebagai langkah menyejahterakan perekonomian masyarakat Indonesia.

Bantuan yang diberikan yaitu berupa bantuan modal kerja (BMK) dan bantuan langsung tunai (BLT) kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH), para pedagang pasar, dan pedagang kaki lima. Dalam keterangannya, Presiden Jokowi berharap agar bantuan yang diserahkan dapat dimanfaatkan sebagai tambahan modal usaha.

Bantuan yang diberikan yaitu berupa bantuan modal kerja (BMK) dan bantuan langsung tunai (BLT) kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH), para pedagang pasar, dan pedagang kaki lima

“Pagi hari ini saya, sama seperti di provinsi-provinsi yang lain, memberikan bantuan sembako kepada penerima manfaat PKH dan juga memberikan tambahan usaha, tambahan modal kerja kepada pedagang-pedagang di pasar, pada pedagang kaki lima,” ujar Jokowi.

Selain memberikan bantuan sosial, Jokowi juga mengecek harga bahan pangan pokok di pasar. Menurut Kepala Negara, harga bahan pangan relatif stabil, kecuali harga telur yang masih fluktuatif beberapa hari terakhir.

“Ya ini kan pertama karena pakan ternak yang naik, kedua ini fluktuasi biasa. Nanti dua minggu insyaallah akan turun,” jelasnya.

Mengenai kondisi pasar yang kurang baik, Presiden mengatakan bahwa pemerintah siap untuk melakukan revitalisasi pasar apabila diperlukan. Namun, menurut Jokowi, hal tersebut perlu dijajaki lebih lanjut karena Pasar Cicaheum merupakan salah satu pasar tradisional dengan kepemilikan lahan milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Nanti saya tanyakan ke Pak Gub, Pak Wali Kota mengenai pasar ini, kalau memang perlu dibangun ya kita siap untuk membangun, tapi memang ini kepemilikan lahannya adalah milik BUMD,” katanya.

Turut mendampingi Jokowi dan Ibu Iriana dalam kunjungan ke Pasar Cicaheum yaitu Menteri Sosial Tri Rismaharini, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil beserta istri, dan Wali Kota Bandung Yana Mulyana.

Read More

“Menciptakan Kesatuan Indonesia yang Harmoni” Joko Widodo Lepas Kirab Merah Putih

 

Joko Widodo melepas Kirab Merah Putih yang mengangkat tema “Menciptakan Kesatuan Indonesia yang Harmoni” di halaman depan Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu, 28 Agustus 2022. Kirab Merah Putih diikuti oleh seluruh elemen bangsa, mulai dari organisasi masyarakat, mahasiswa, hingga masyarakat umum. Dengan adanya kirab merah putih ini, kita siap menjaga tegaknya Merah Putih sampai kapan pun kita bertekad untuk menjaga NKRI harga mati. Antusias masyarakat dalam kegiatan ini menandakan bahwasanya warga sangat mencintai segenap tumpah darah bangsa Indonesia.

Dalam laporannya, anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Habib Luthfi bin Yahya, menyampaikan bahwa tujuan dari pelaksanaan Kirab Merah Putih yaitu untuk membangkitkan kembali rasa memiliki terhadap Tanah Air.

Pada kesempatan terpisah, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjelaskan bahwa Kirab Merah Putih merupakan upaya untuk menjaga persatuan dan kesatuan sebagai modal dasar dalam menghadapi berbagai ketidakpastian saat ini. Misalnya dalam pandemi Covid-19, Kapolri menyebutkan bahwa Indonesia dapat menghadapi pandemi dengan baik karena semangat persatuan dan kesatuan semua pihak.

Saat ini kita juga menghadapi berbagai tantangan yang tentunya dihadapi oleh berbagai macam masalah akibat perang Rusia dan Ukraina yang kemudian memunculkan masalah krisis pangan dan energi, serta juga akan berdampak pada krisis ekonomi, sehingga kita juga tentunya butuh kembali lagi mengingatkan pentingnya persatuan dan kesatuan.

Selanjutnya, kita semua berharap kegiatan hari ini dapat menjadi tradisi penguatan semangat seluruh elemen bangsa menjaga persatuan dan kesatuan dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.

Semangat-semangat ini yang tentunya harus kita terus jaga, kita kobarkan untuk mewujudkan tujuan nasional kita, mewujudkan visi misi Indonesia Emas di tahun 2045. Tentunya hal ini akan tercapai apabila adanya semangat dan sinergi seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali.

Read More

Berantas Mafia Tanah hingga ke akarnya, Pemerintah Gelar Operasi Intelijen

 

Joko Widodo menegaskan kepada seluruh jajarannya, untuk serius dalam memberantas mafia tanah yang kerap menyulitkan masyarakat dalam mengurus sertifikat.

Menindaklanjuti arahan Jokowi, Jaksa Agung ST Burhanuddin memerintahkan agar jajaran korps adhyaksa tidak memandang sebelah mata kasus mafia tanah supaya yang masih marak terjadi di berbagai tempat. 

Menurutnya, sebagai Insan Adhyaksa yang memiliki sensitivitas terhadap masyarakat harus memahami bahwa tanah sangat penting bagi masyarakat, karena tanah memiliki nilai ekonomi sekaligus menjadi sumber penghidupan.

Bahkan, Burhanuddin dalam arahanya sempat mengutip data Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jambi pada tanggal 4 Juni 2022, mencatat masih ada 35% atau sekitar 875.000 tanah warga yang belum bersertifikat.

Oleh karenanya, Jaksa Agung melihat terdapat potensi permasalahan agraria di Provinsi Jambi yang perlu mendapatkan perhatian dari saudara-saudari sekalian.

Di samping itu, Jaksa Agung mendapati sebanyak sembilan laporan pengaduan terkait dugaan mafia tanah di wilayah hukum Provinsi Jambi.

“Berdasarkan hal tersebut, saya perintahkan kepada Kajati beserta Asintel dan Kajari beserta Kasi Intelijen agar memaksimalkan pantauan melalui operasi intelijen, guna memastikan apakah laporan pengaduan tersebut muncul karena keberadaan mafia tanah atau tidak,” ujar Jaksa Agung. 

Bahkan, guna memaksimalkan pengusutan kasus mafia tanah. Jaksa Agung juga mengerahkan para jajarannya menggelar operasi intelijen guna memastikan setiap laporan pengaduan yang diterima pihaknya.

“Berdasarkan hal tersebut, saya perintahkan kepada Kajati beserta Asintel dan Kajari beserta Kasi Intelijen agar memaksimalkan pantauan melalui operasi intelijen, guna memastikan apakah laporan pengaduan tersebut muncul karena keberadaan mafia tanah atau tidak,” ujar Jaksa Agung.

Read More

Pemecatan Ferdy Sambo, Upaya Singkirkan Hambatan Penanganan Kasus hingga Tuntas!

 

Rencana pemecatan Ferdy Sambo sebagai langkah awal pemerintah untuk mempermudah dalam penanganan kasus ini hingga tuntas.

Putusan Komisi Kode Etik Polri (KKEP) untuk memecat Irjen Ferdy Sambo dari institusi kepolisian sudah tepat. Pemecatan Sambo oleh Sidang Komisi Kode Etik Polri merupakan langkah awal dari proses pemberian sanksi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini.

Tentu proses ini akan terus berlanjut baik pidananya, pelanggaran etiknya bahkan selanjutnya akan diikuti dengan pembenahan. Saya melihat pemecatan di awal proses ini adalah bagian dari upaya menyingkirkan hambatan dalam penanganan kasus

Apabila Sambo masih berstatus sebagai perwira tinggi Polri tentu dapat menjadi hambatan karena masih memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap orang-orang yang terlibat.

Langkah awal berupa pemecatan ini diharapkan mampu membangun optimisme publik bahwa kapolri bersama tim khusus sangat serius untuk menuntaskan kasus ini dan berusaha menjawab keraguan publik

Pemecatan tak hormat Sambo, sebagai salah satu upaya Polri mengembalikan kepercayaan masyarakat pada Polisi. Tentunya langkah- berikutnya dan kesungguhan untuk menangani kasis ini dapat terus perlahan membangkitkan kepercayaan publik.

Read More

Sangat Kecewa dan memalukan Negara! Jokowi tidak segan Berhentikan Ferdy Sambo jika terbukti melanggar kode etik kepolisian

 

Jokowi kecewa besar terhadap kelakuan yang dilakukan ferdy sambo sehingga mencoreng nama baik Negara dan Jati diri kepolisian RI!

Jika dalam penanganan kasus ini Ferdy Sambo dinyatakan benar-benar bersalah dan dibuktikan dengan hasil sidang kode etik, maka tidak segan Jokowi akan memberhentikan secara tidak hormat.

Joko Widodo bakal memberhentikan langsung Mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo, apabila sidang banding etik putusan Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) nanti ditolak Perwira Tertinggi (Pati) yang menyidangkan.

Adapun aturan pemberhentian oleh Presiden ini sebagaimana tertuang dalam Kepres RI Nomor 70 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada Pasal 29 poin satu, berikut penjelasannya.

"(1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada jabatan dan kepangkatan PATI bintang dua ke atas atau yang termasuk dalam lingkup jabatan eselon IA dan IB ditetapkan dengan Keputusan Kapolri setelah dikonsultasikan dengan Presiden."

Sementara dalam poin dua, dijelaskan bahwa Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada jabatan dan kepangkatan bintang satu ke bawah, termasuk jabatan fungsional bintang dua ke bawah ditetapkan oleh Kapolri.

"Pengangkatan dan pemberhentian pejabat dalam lingkungan Polri dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," bunyi poin tiga.

Sebelumnya, Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono akan menjadi perwira tinggi (Pati) yang menyidangkan kasus pelanggaran etik tingkat selanjutnya, usai Ferdy Sambo resmi mengajukan banding atas putusan Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH).

"Wakapolri itu sifatnya kalau nanti ada banding atau ada yang lebih tinggi lagi," kata Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (26/8).

Adapun sidang banding nantinya, lanjut Dedi, bakal digelar secara tertutup untuk selanjutnya hasil sidang akan diserahkan langsung kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Secara tertulis ke sekretariat komisi kode etik. Nanti itu kalau ditanya sekretariatnya ada di Divkum, nanti secara tertutup akan memutuskan dan melaporkan ke Bapak Kapolri. nanti akan disampaikan hasilnya," sebutnya.

Sedangkan terkait mekanisme banding sebagaimana Peraturan Polri (Perpol) No 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik dan Komisi Kode Etik Polri, memang telah diatur sebagai hak bagi pemohon dalam hal ini Ferdy Sambo.

Dia dipersilahkan mengajukan banding kepada Pejabat Pembentuk KKEP melalui Sekretariat KKEP dengan beberapa tahapan. Pertama harus mengajukan banding melalui Sekretariat KKEP sebagaimana Pasal 69 dan 70 Perpol No 7 Tahun 2022. Tahapan kedua pembentukan KKEP Banding. Dalam tahap ini, Kapolri akan membentuk KKEP Banding yang susunan organisasinya terdiri atas ketua, wakil ketua, dan anggota sesuai susunannya diatur dalam Pasal 71 hingga Pasal 77 Perpol No 7 Tahun 2022.

"Khusus untuk kasus Irjen FS, banding adalah keputusan final dan mengikat. Tidak berlaku itu, tidak berlaku PK (peninjauan kembali). jadi keputusan banding adalah keputusan final dan mengikat, tidak ada upaya hukum lagi," tuturnya.

Read More

Pemerintah kecewa Masyarakat kalangan atas membeli BBM Subsidi, Program ini hanya untuk menyejahterakan masyarakat kurang mampu!

 

Pemerintah rela mengeluarkan beban cukup besar untuk subsidi BBM yang ditargetkan untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu, namun pemerintah kecewa banyak kalangan atas yang justru ikut-ikutan menggunakan kesempatan subsidi BBM ini.

Subsidi BBM merupakan salah satu program besar pemerintah yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu.

Namun pemerintah kecewa banyak kalangan atas yang justru ikut-ikutan menggunakan kesempatan subsidi BBM ini.

Sehingga pemerintah harus mengubah pola pemberian subsidi ini agar bisa tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, dan dapat menyejahterakan perekonomian rakyat.

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah memandang subsidi BBM tidak tepat sasaran. Maka, perubahan skema subsidi perlu jadi pertimbangan pemerintah.

Pada 2022, harga minyak dunia melonjak cukup tinggi hingga diatas USD 100 per barel. Dengan begitu, pemerintah menambah subsidi energi menjadi Rp 502,4 triliun.

Kenaikan harga BBM jenis Pertamax ke Rp 12.500 per liter juga jadi pengaruh masyarakat mampu beralih membeli Pertalite. Dimana Pertalite masih dibanderol sebesar Rp 7.650 per liter.

Akibatnya kuota Pertalite yang disediakan pemerintah tidak mampu menahan lonjakan permintaan pertalite. Perkiraan peemrintah, pada Oktober nanti stok pertalite diperkirakan habis jika menyimulasikan dengan tren konsumsi sekarang ini.

"Subsidi solar juga tidak tepat sasaran karena gap harga solar subsidi dengan non subsidi sangat besar. Banyak terjadi penyelundupan solar subsidi. Perubahan pola subsidi BBM dan LPG menjadi keniscayaan yang harus dirubah oleh pemerintah," paparnya.

Lebih lanjut, Said mengatakan dana subsidi energi itu bisa dilimpahkan untuk pembangunan di berbagai sektor lain. Utamanya bagi kepentingan masyarakat kelas bawah. Yakni, menyasar kegiatan-kegiatan produktif seperti pendidikan, kesehatan hingga infrastruktur energi serta sektor lainnya.

"Besaran anggaran subsidi BBM dapat digunakan untuk membangun ruas tol baru sepanjang 3.501 km dengan perkiraan investasi Rp. 142,8 miliar per km. Jika di setarakan dengan anggaran pembangunan Sekolah Dasar (SD) 227.886 unit, diperkirakan butuh investasi 2,19 miliar tiap SD," ungkapnya.

Bahkan jika dikonversikan anggaran subsidi BBM setara dengan 3.333 unit Rumah Sakit sekala menengah, dengan besaran investasi Rp. 150 miliar per rumah sakit.

"Bahkan jika diperlukan untuk membangun puskesmas, anggaran subsidi dan kompensasi BBM dapat digunakan untuk membangun 41.666 puskesmas baru dengan biaya Rp 12 miliar per puskesmas," tukasnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, pengumuman soal harga BBM naik jenis Pertalite tidak akan diumumkan Jumat (26/8/2022) hari ini.

Pernyataan itu sekaligus menepis isu bahwa kenaikan harga BBM subsidi termasuk Pertalite bakal segera diumumkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, kebijakan tersebut masih didiskusikan lebih lanjut oleh kementerian/lembaga hingga BUMN terkait, termasuk Kementerian ESDM.

Termasuk upaya pembatasan penyaluran BBM subsidi, yang termuat dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM.

Arifin menyatakan, pihaknya juga mentaati perintah dari Jokowi agar putusan kenaikan Pertalite dan Solar dicermati lebih dalam, agar tidak terlalu menekan masyarakat luas.

"Pak Presiden Jokowi minta kita hitung hati-hati. Kita menghitung dari range paling bawah ke range paling tinggi (probablitas kenaikan harga Pertalite)," ungkapnya.

Read More