Hadapi Lonjakan Harga Pangan, Pemerintah Siapkan Bantuan Sosial dan Operasi Pasar Murah

 

Saat ini Dunia sedang dilanda krisis pangan berkepanjangan yang disebabkan oleh pandemi dan konflik rusia-ukraina. Namun Pemerintah Indonesi selalu cepat tanggap dalam mengantisipasi permasalahan ini. Pemerintah menyiapkan berbagai bantuan sosial (bansos) dan operasi pasar untuk mengurangi dampak gejolak harga pangan global terhadap masyarakat.

Pemerintah menyiapkan berbagai bantuan sosial (bansos) dan operasi pasar untuk mengurangi dampak gejolak harga pangan global terhadap masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin dalam keterangan persnya usai meninjau kegiatan Santripreneur berbasis sawit, di Pondok Pesantren (Ponpes) Teknologi Riau, Pekanbaru, Riau.

“Pemerintah sudah menyiapkan ini, untuk bansos (bantuan sosial) terus digulirkan, kemudian juga untuk operasi pasar juga disiapkan. Bansos kita akan terus diperbesar di dalam rangka untuk menghadapi dampak daripada krisis global,” ujar Wapres.

Wapres menyampaikan, situasi krisis global terus berkembang dan semua negara saat ini tengah memikirkan penanganannya. Wapres pun berharap Indonesia dapat menghadapi krisis ini dengan baik.

Wapres menilai, Indonesia berada pada jalur yang tepat. Hal ini terlihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup baik di tengah situasi sulit saat ini.

“Indonesia cukup baik, alhamdulillah. 

Pertama, pertumbuhan [ekonomi] kita di atas lima [persen], itu pertumbuhan kita itu. Kemudian juga inflasi kita terendah dibanding negara-negara lain. Kemudian, perdagangan ekspor kita surplus. Ini, dan kita cukup kuat untuk menghadapi dibanding dengan negara lain,” ujarnya.

Sementara terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), Wapres mengungkapkan bahwa pemerintah sedang membahas opsi-opsi yang dapat dilakukan dalam mengatasi isu ini. Ke depan, diharapkan keputusan yang akan diambil dapat memberi kebaikan bagi seluruh elemen bangsa.

“Sekarang ini memang ada beberapa opsi sedang dipikirkan, apakah menaikkan harga, apakah membatasi, atau menambah subsidinya, ini opsinya begini. Ini opsi-opsi yang sekarang lagi dibicarakan oleh pemerintah. Itu saja, mudah-mudahan nanti ada solusi yang terbaik buat masyarakat, dan buat pemerintah, buat bangsa, dan buat negara,” pungkasnya.

Read More

Buka Lebar Pintu Kerjasama Negara, Jokowi dan Raja Mswati III Saksikan Penandatanganan MoU Kerja Sama Ekonomi Menguntungkan

 

Joko Widodo dan Raja Eswatini, Mswati III, menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU perkuatan kerja sama bilateral antara kedua negara di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (25/08/2022).

Dengan Penandatanganan MoU Kerja Sama Ekonomi ini, maka peluang kerjasama saling menguntungkan kedua negara ini terbuka lebar. Hal ini menjadi bukti Indonesia sebagai negara dengan Kolaborasi kerjasama yang paling diminati negara lain.

Di dalam MoU tersebut, lanjut Menlu Retno, ada beberapa bidang kerja sama yang akan menjadi prioritas atau fokus perhatian dari kedua negara. Prioritas-prioritas itu antara lain perdagangan, investasi, pertambangan, energi, ekonomi hijau, pertanian, infrastruktur dan pembangunan, pariwisata, hingga hal-hal yang terkait dengan kesehatan.

“Nantinya dari waktu ke waktu kita akan lakukan pertemuan untuk menindaklanjuti sampai di mana kerja sama-kerja sama itu dilakukan,” imbuhnya.

Setelah penandatanganan MoU, Raja Eswatini juga akan menerima sektor swasta dari Indonesia bersama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), untuk membahas lebih lanjut kerja sama yang dapat dilakukan sebagai tindak lanjut dari MoU yang telah ditandatangani tersebut.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam acara tersebut yaitu Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir beserta Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung. Hadir pula pada kesempatan tersebut Ketua Umum KADIN Arsjad Rasjid bersama dengan dua pengurus KADIN lainnya yaitu Garibaldi Thohir dan Hilmi Panigoro.

Read More

Sejuta Kekayaan di Tanah Papua! Pemerintah Percepat Pembangunan Infrastruktur Digital, Dukung Pertumbuhan UMKM Papua

 

Pemerintah terus berupaya meningkatkan daya saing produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Indonesia, termasuk di tanah Papua yang menyimpan banyak potensi UMKM dan Usaha Mikro (UMi).

Tanah Papua yang membujur di kawasan paling timur Indonesia menyimpan berbagai keindahan alam dan kekayaan budaya yang sangat memesona dunia.

Pemerintah Percepat Pembangunan Infrastruktur Digital, sebagai dukungan terhadap Pertumbuhan UMKM Papua, Sehingga dapat mencapai kesejahteraan masyarakat papua.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate dalam Puncak Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) “Binar Digital Papua”, Rabu (24/08/2022). Acara yang berlangsung secara hybrid ini dipusatkan di Gelanggang Olah Raga Cendrawasih, Kota Jayapura, Papua.

Lewat Binar Digital Papua, Menkominfo mengharapkan karya UMKM dan UMi di Tanah Papua dapat menjadi unggulan, di bidang fesyen, kuliner, hingga kriya.

“Produk-produk UMKM dan Ultra Mikro Papua harus makin bersinar sebagaimana cerahnya sinar pagi bagi nusantara, bagi panggung-panggung regional,” ujarnya.

Untuk menyukseskan Gernas BBI dan juga mendorong pertumbuhan UMKM dan UMi di Papua, ujar Johnny, pihaknya giat membangun infrastruktur digital dan memberikan dukungan pengembangan ekosistem digital.

“Kominfo memberikan dukungan dan terus memberikan dukungan, membangun infrastruktur digital dan ekosistem digital melalui fiber optic, microwave link, fiber link, satelit, base transceiver station, akses internet di seluruh kawasan termasuk di Papua,” ujarnya.

Menkominfo mengungkapkan, melalui Badan Layanan Umum (BLU) BAKTI, Kominfo telah membangun 1.591 BTS di tahun 2021 dan pada tahun ini akan membangun 406 BTS. “Kami juga telah menyiapkan dan membangun akses internet yang langsung dihubungkan dengan satelit untuk 1.702 titik layanan publik yang terdiri dari sarana pendidikan, sarana-sarana pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, dan layanan pemerintahan lainnya di Tanah Papua dan Papua Barat,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut Johnny, pihaknya akan terus menyelenggarakan berbagai kegiatan dukungan ekosistem digital seperti pendampingan UMKM digital.

“Di tahun ini, Kominfo akan mendampingi 110 pelaku usaha UMKM dan UMi, serta 200 pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, meliputi pelatihan UMKM berkelanjutan, pelatihan bahasa Inggris melalui platform digital bagi pelaku-pelaku pariwisata dan literasi digital di tanah Papua dan Papua Barat,” ujarnya.

Menkominfo optimistis, dengan dukungan pemerintah dan semua pihak, produk UMKM dan UMi Papua akan bisa berkembang dan naik kelas.

“Mari bersama-sama kita dukung UMKM dan Ultra Mikro Indonesia, UMKM dan Ultra Mikro karya Tanah Papua, masyarakat Papua, untuk Indonesia yang makin berdaya saing secara digital,” pungkasnya.

Read More

Peradaban Indonesia Baru! Jokowi Bangun Jalan Lingkar Sepaku, Permudah Konektivitas ke IKN untuk Kaltim Berjaya

 

Pembangunan Akses menuju IKN terus dilakukan pembangunan untuk mempermudah akses dalam pengembangan Ibu Kota baru, yang akan membawa perubahan besar bagi peradaban Indonesia Baru!

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah membangun Jalan Lingkar Sepaku, di Provinsi Kalimantan Timur. Jalan ini merupakan jalan nasional yang menjadi akses utama menuju Ibu Kota Nusantara (IKN). Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan pembangunan IKN saat ini sudah memasuki fase land development atau pemetaan lahan.

Jokowi Bangun Jalan Lingkar Sepaku, Permudah Konektivitas ke IKN  untuk mempermudah akses dalam pengembangan Ibu Kota baru, yang akan membawa perubahan besar bagi peradaban Indonesia Baru!

Pembangunan IKN akan dilaksanakan secara bertahap dengan mengusung konsep “Future Smart Forest City of Indonesia” dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan. Indonesia akan menjadi satu-satunya negara dengan konsep Ibukota yang berdiri megah namun masih menyatu dengan alam, serta ramah lingkungan.

Pembangunan jalan lingkar Sepaku segmen 1 hingga segmen 3 hampir selesai dibangun dengan rata-rata progres fisik mencapai 77 persen. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur Junaidi mengatakan bahwa panjang keseluruhan jalan yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini adalah sekitar 2,91 kilometer.

“Pembangunan jalan lingkar Sepaku segmen 1 sepanjang 0,75 kilometer, lalu pembangunan jalan lingkar Sepaku segmen 2 sepanjang 1,04 kilometer, dan pembangunan jalan lingkar Sepaku segmen 3, panjangnya 1,12 kilometer,” ujar Junaidi.

Total alokasi APBN untuk pembangunan jalan ini adalah sebesar Rp103,772 miliar. Junaidi mengatakan, tender pembangunan jalan Lingkar Sepaku Segmen 4 sudah selesai sehingg pembangunan dapat segera dilaksanakan.

“Tender proyek untuk pembangunan Jalan Lingkar Sepaku Segmen 4 telah dibuka dengan nilai pagu paket senilai Rp193,47 miliar, dan persiapan kontrak,” kata Junaidi.

Pembangunan IKN akan dilaksanakan secara bertahap hingga tahun 2045 dengan mengusung konsep “Future Smart Forest City of Indonesia” dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan. Pada tahap awal di tahun 2022-2024, pembangunan yang akan menjadi prioritas Kementerian PUPR adalah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 6,671 hektare. Sedangkan infrastruktur prioritas yang akan dibangun antara lain Istana Kepresidenan, Masjid Negara, perkantoran kementerian/lembaga, penataan Kawasan Sumbu Kebangsaan dan Tripraja, hunian aparatur sipil negara (ASN), jalan akses dan jalan lingkungan tahap awal, serta infrastruktur dasar permukiman seperti penyediaan air baku melalui Bendungan Sepaku Semoi dan beberapa bendungan lainnya.

Read More

Sosok Pemimpin Cinta Produk Lokal, Jokowi Tingkatkan Kualitas Belanja Produk Dalam Negeri

 

Jokowi menegaskan agar Pengadaan barang dalam belanja negara harus mengedepankan produk dalam negeri, terlebih barang lokal memiliki kualitas yang sangat baik dan dapat menyejahterakan usaha lokal.

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas belanja baik melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sehingga tidak terjadi pengulangan pembelian barang yang sama setiap tahunnya. Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, peningkatan tersebut salah satunya peningkatan belanja produk dalam negeri.

“Produk dalam negeri yang diinginkan adalah produk dalam negeri yang benar-benar tingkat kandungan dalam negerinya itu tinggi, bukan barang impor yang hanya diganti bungkusnya. Hanya dengan 1 persen, 2 persen lalu dibilang produk dalam negeri,” ujar Suharso dalam keterangannya di Kantor Presiden, Jakarta, pada Kamis, 25 Agustus 2022 seusai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo.

Suharso mengatakan, saat ini Indonesia telah melakukan lompatan yang besar dengan meningkatnya jumlah produk yang masuk ke dalam Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Pemerintah menargetkan tahun depan jumlah produk yang masuk dapat mencapai 2 juta produk.

“Kita setelah melakukan lompatan yang luar biasa, dimana kalau pada waktu yang lalu itu baru 50 ribuan produk yang masuk di LKPP, sekarang sudah 600 ribu lebih dan targetnya pada tahun ini adalah 1 juta, dan tahun depan 2 juta,” lanjutnya.

Dari seluruh produk yang masuk, Suharso menyebut pemerintah mendorong agar produk dalam negeri dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) tinggi dapat masuk ke dalam LKPP.

“LKPP berfungsi seperti marketplace untuk seluruh produk-produk dan yang kita dorong adalah produk-produk asli domestik dalam negeri dengan TKDN yang tinggi,” tambahnya.

Suharso juga menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo mewanti-wanti agar dalam pengadaan nanti pengusaha, koperasi, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tidak tertinggal dari perusahaan-perusahaan besar. “Ini akan dibuat semacam satu diferensiasi sedemikian rupa agar terdistribusi dengan baik,” kata Suharso.

Lebih lanjut, Suharso menuturkan bahwa pemerintah dalam proses menyusun strategi pembelian barang di tingkat lokal, salah satunya dengan e-katalog lokal. Dengan adanya e-katalog lokal ini nanti, Suharso berharap produk lokal dapat menjadi idola di negeri sendiri.

“Kemudian kualitas belanja baik di APBN dan APBD makin meningkat, dapat menggerakkan industri dalam negeri utamanya UMKM dan koperasi, kemudian juga terbangun linkage yang baik antara UMKM dan koperasi dengan usaha-usaha besar. Jadi ini sekaligus juga akan membuat industri dalam negeri itu bergeliat,” imbuhnya.

Suharso mengakui bahwa terdapat beberapa kendala dalam proses transformasi menuju digital. Namun, Ia meyakinkan bahwa secara bertahap proses digitalisasi ini telah dilakukan secara maksimal.

“Jadi big data analytic dan artificial intelligence di beberapa tempat itu sudah efektif bisa dikerjakan sesuai dengan kapasitas infrastruktur yang tersedia,” tandasnya.

Read More

Bangkitkan Usaha Kecil Masyarakat, Jokowi minta Pengadaan Barang dan Jasa Negara menggunakan Produk Lokal

 

Joko Widodo menyampaikan sejumlah arahan kepada jajarannya terkait percepatan transformasi digital pengadaan barang dan jasa pada rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 25 Agustus 2022. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas mengatakan, Presiden meminta agar pihaknya menyederhanakan proses pendaftaran e-katalog. Jokowi menginginkan Pengadaan Barang dan Jasa menggunakan produk lokal masyarakat, sehingga perekonomian masyarakat daerah dapat berkembang dengan baik.

Salah satu upaya yang digencarkan oleh Jokowi adalah mempermudah usaha lokal (UMKM) dalam mendaftarkan barang dan jasanya melalui e-katalog aplikasi digital untuk masyarakat mempromosikan produknya.

“Intinya Bapak Presiden memerintahkan tidak boleh lagi masuk e-katalog berbelit-belit. Tidak boleh lagi sulit untuk diakses dan ini sekarang sudah mudah diakses. Kedua, supaya tidak hanya pengusaha besar saja, maka beliau memerintahkan e-katalog lokal harus hidup. Dulu saya selama 10 tahun jadi bupati di daerah tidak bisa bikin e-katalog lokal karena syaratnya terlalu banyak. Nah sekarang syarat-syarat yang berat telah kita potong dan semua kabupaten/kota sekarang sudah punya e-katalog. Hasilnya sekarang produknya sudah banyak yang masuk,” tutur Kepala LKPP.

Selain itu, Jokowi juga meminta agar ada sistem yang terintegrasi dalam hal pengadaan barang dan jasa. Oleh karena itu, LKPP bersama-sama dengan kementerian/lembaga terkait melakukan kerja sama untuk mengintegrasikan berbagai aplikasi atau program untuk memudahkan pembayaran produk UMKM di daerah.

“Selama ini UMKM tidak bisa dibeli produknya, diutang oleh pemerintah daerah, karena bayarnya harus pakai SP2D, kecuali di bawah Rp50 juta. Nah sekarang dengan kartu kredit pemerintah, ini ke depan akan lebih mudah untuk membayar UMKM di daerah,” imbuhnya.

Selain memudahkan proses masuk di e-katalog, di saat yang bersamaan LKPP juga diminta melakukan pembekuan sejumlah produk-produk impor. Sedikitnya sebanyak 13.600 produk impor yang telah memiliki produk substitusi dibekukan atau tidak bisa dibeli lagi di e-katalog.

“Ini trennya ke depan akan meningkat karena sistem kami insyaallah nanti yang block chain dan big data ini akan segera selesai bersama PT Telkom,” imbuhnya.

Dari sisi regulasi, Kepala LKPP juga menyebutkan bahwa pihaknya telah menyampaikan rencana undang-undang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sebagai pembanding, LKPP melihat sejumlah negara seperti Amerika Serikat, India, Filipina, hingga Tiongkok.

“Ini kami tadi sudah sampaikan benchmarking-nya di Amerika, kemudian juga di India, dan di beberapa negara yang lain termasuk di Filipina, di Tiongkok bagaimana mereka sangat kuat salah satunya adalah ada afirmasi terhadap produk-produk dalam negeri,” tuturnya.

LKPP juga melakukan konsolidasi pengadaan barang dengan menyatukan anggaran yang besar di beberapa kementerian. Sebagai contoh dalam pengadaan laptop di Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan, pemerintah bisa menghemat hingga Rp1,8 triliun karena adanya diskon yang mencapai 27,4 hingga 29 persen dari produsen karena pembelian dalam jumlah banyak.

“Kita tidak hanya satu, ada 6-7 produsen alhamdulillah kita bisa dapat diskon dari sini 27,4 persen dan 29 persen. Hasilnya, negara bisa hemat Rp1,8 triliun. Tentu di sistem pengadaan yang lain, Ibu Menteri Keuangan juga melihat bagaimana di negara lain bisa melakukan konsolidasi sehingga penghematan uang negara bisa berjalan dengan baik,” ucapnya.

Read More

Kabar Baik untuk Kita! Jepang, Korsel, dan Cina Realisasi Investasi besar-besaran ke Indonesia Pascakunjungan Jokowi

 

Joko Widodo (Jokowi), Rabu (24/08/2022), di Istana Merdeka, Jakarta memimpin rapat yang membahas mengenai tindak lanjut kunjungannya ke Jepang, Korea Selatan (Korsel), dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pada akhir Juli silam.

Kunjungan kenegaraan Jokowi ke beberapa negara membuahkan hasil yang baik, Hingga saat ini Indonesia masih menjadi primadona dunia untuk berinvestasi.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan Indonesia memperoleh komitmen investasi sebesar 6,72 miliar Dolar Amerika Serikat (AS) dari Korsel.

“Salah satu komitmen investasi Korea sebesar 6,72 miliar Dolar AS atau setara dengan Rp100 triliun lebih. Perlu kami sampaikan bahwa dari yang sudah ada semuanya sudah on going, bahkan sebagian groundbreaking-nya mulai di akhir tahun ini dan sebagian di Januari,” ujar Bahlil.

Bahlil menambahkan, dalam komitmen investasi tersebut terdapat komitmen penambahan investasi sebesar 3,5 miliar Dolar AS dari Posco yang akan bekerja sama dengan Krakatau Steel untuk memproduksi baja untuk otomotif termasuk kendaraan listrik.

Selain itu, terdapat juga komitmen untuk pembangunan pabrik sepatu di Sragen, Jawa Tengah yang akan menyerap tenaga kerja kurang lebih 30 ribu orang. Kemudian juga LG yang membangun pabrik baterai listrik serta berminat untuk berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN).

“LG dalam membangun ekosistem baterai mobil semuanya masih dalam schedule, semua kerja, dan realisasinya sebagiannya sudah jalan,” kata Bahlil.

Untuk RRT, Bahlil mengungkapkan komitmen RRT untuk penambahan impor CPO dari Indonesia. Selain itu, Cina juga akan berinvestasi dalam pembangunan Green Industrial Park di Kalimantan Utara (Kaltara) serta energi baru terbarukan.

“Tadi kami diarahkan untuk melakukan percepatan terhadap kawasan industri di Kaltara, dan alhamdulillah semua perizinannya semua sudah selesai dan sekarang pembangunan infrastrukturnya sudah mulai. 

Hal-hal lain yang terkait dengan di Cina, pengembangan untuk CATL, kemudian beberapa energi baru terbarukan pun berjalan,” ujarnya.

Sementara itu, terkait tindaklanjut kunjungan ke Jepang, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa evaluasi Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) diharapkan dapat segera selesai, sebelum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali.

“Pemerintah Jepang sudah menerima sertifikasi New ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil) dan juga memperluas usulan akses pasar untuk produk tuna kaleng, kopi, produk laut, serta buah tropis seperti mangga, nanas, dan pisang. Ini diharapkan bisa masuk di dalam general review IJEPA, di mana pos tarifnya bisa diperbaiki,” ujar Airlangga.

Airlangga juga memaparkan sejumlah investasi dari Jepang yang masuk ke Indonesia, di antaranya tambahan investasi dari Mitsubishi sebesar Rp10 triliun, Toyota Group sebesar Rp27,1 triliun, serta realisasi investasi dari Glico maupun dari sektor retail.

Di bidang infrastruktur, kerja sama untuk proyek strategis seperti Pelabuhan Patimban juga dilanjutkan.

“Pelabuhan Patimban akan terus dilanjutkan di tahap II (2024-2025) dengan investasi sekitar Rp7,58 triliun dan persiapan untuk fasilitas tahap III KPBU (Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha) sebesar Rp3,86 triliun,” kata Airlangga.

Menambahkan yang disampaikan Menko Ekon, Menteri Investasi menyampaikan bahwa salah satu komitmen investasi Jepang diperoleh dari Sojitz Corp yang akan membangun industri metanol di wilayah Indonesia bagian timur.

“Pembangun metanol di Papua Barat, sudah disepakati juga bawa metanolnya di (Teluk) Bintuni dan pabrik pupuknya di Fakfak, dan semuanya berjalan. Jadi total investasi yang dari Jepang yang kami umumkan 5,2 miliar Dolar AS semuanya berjalan,” ujar Bahlil.

Read More