Indonesia berencana mengirim seorang jenderal tinggi
ke Myanmar untuk berbicara dengan para pemimpin junta . Langkah itu diharapkan
dapat menunjukkan kepada penguasa militer Myanmar bagaimana Indonesia berhasil
melakukan transisi menuju demokrasi.
Hal itu diungkapkan Presiden Joko Widodo, Rabu
(1/2/2023). Tahun ini, Indonesia mengambil kepemimpinan ASEAN dan dengan itu
tanggung jawab untuk mencoba menyelesaikan masalah abadi di kawasan tentang
penindasan demokrasi di sesama negara anggota.
"Ini soal pendekatan. Kami punya pengalaman, di
sini di Indonesia situasinya sama," kata Presiden yang akrab disapa Jokowi
itu kepada Reuters dalam wawancara di kantornya di Jakarta. “Pengalaman ini
bisa ditelaah, bagaimana Indonesia memulai demokrasinya,”
Militer mengambil alih Myanmar pada tahun 1962,
mengisolasi negara itu dan menekan perbedaan pendapat selama beberapa dekade
sampai pembukaan tentatif dimulai pada tahun 2011.
Tetapi eksperimennya dengan demokrasi, termasuk
pemilu yang dimenangkan oleh pemenang Hadiah Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi,
berakhir dan dua tahun lalu ketika militer menggulingkan pemerintahan Suu Kyi,
menerapkan kembali pemerintahan militer yang ketat dan menghancurkan protes.
Dengan Myanmar kembali menarik kecaman dan sanksi Barat, ASEAN datang dengan
rencana lima poin untuk itu, termasuk diakhirinya kekerasan, dialog, bantuan
kemanusiaan, dan kunjungan utusan ASEAN ke semua pihak.
Tetapi para jenderal Myanmar, sementara memberi
basa-basi untuk upaya ASEAN, tidak menunjukkan kecenderungan untuk
mengimplementasikannya, dan utusan ASEAN sebelumnya hanya mencapai sedikit.
Jokowi, berbicara pada peringatan kedua kudeta
Myanmar 2021, mengatakan, dia berkomitmen pada rencana tersebut tetapi
menambahkan bahwa ASEAN "tidak akan disandera" dalam konflik Myanmar
dan jika tidak ada kemajuan, ASEAN akan "bertindak tegas".
0 komentar:
Posting Komentar