KOALISI PERUBAHAN BEDA SUARA SOAL CAWAPRES, AKAN BUBAR JELANG PEMILU 2024?

 

Terjadi perbedaan pandangan dan pilihan dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP dalam menentukan cawapres pendamping Anies Baswedan. Partai Demokrat menutup peluang untuk Sandiaga Uno, sedangkan PKS bersikap sebaliknya.

Perbedaan ini berawal dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) mengusulkan nama beserta dua kriteria bakal cawapres Anies Baswedan. Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choirie atau Gus Choi mengatakan sepakat dengan dua kriteria dari JK, yakni dapat meraup suara dan dapat bekerja sama.

Gus Choi mengatakan kriteria cawapres Anies mestilah sosok yang bisa membawa kemenangan. Ia tak mempermasalahkan apakah sosok itu berlatar belakang NU atau Muhammadiyah.

"Iya jadi, tokoh-tokoh misalnya yang dari NU memenuhi semua yang disebut-sebut yang dari NU itu memenuhi syarat semua. Penambah pemenangan, menambah kekuatan, bisa mengelola pemerintahan, bisa semua lah, mereka sudah bisa ngurus partai, ngurus organisasi tinggal penyesuaiannya aja," tutur Gus Choi.

Ia menyebut beberapa nama potensial dari Nahdatul Ulama, seperti Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Sekjen PBNU Syaifullah Yusuf, Yeni Wahid hingga mantan Ketum PBNU Said Aqil Siroj. Menurut Gus Choi, nama-nama tersebut bukan hanya bisa memimpin organisasi melainkan mampu meraup suara dari pemilih.

"Sudah sering saya keluarkan nama-nama itu, sering kan saya menyebut Khofifah, saya menyebut Syaifullah Yusuf, saya menyebut Yeni Wahid, menyebut Kiai Said Aqil Siroj, memerintah bisa semua dan itu semua menambah kekuatan," tutur Gus Choi.

Ia juga merinci nama-nama potensial dengan latar belakang Muhammadiyah. Menurut Gus Choi, salah satunya adalah Din Syamsuddin hingga Profesor Abdul Mu'ti.

"Muhammadiyah tokoh-tokohnya banyak, Din Syamsudin pengalaman panjang, Prof Mu'ti yang Sekjen sekarang, juga bisa. Pokoknya semuanya akan menambah kekuatan, jadi pemerintah itu kedua, yang penting yang tahap pertama itu menang," tutur Gus Choi.

Ketua Bappilu Demokrat Andi Arief merespons pernyataan Effendy Choirie terkait nama cawapres pendamping Anies Baswedan.Andi mengatakan usulan itu akan dibicarakan oleh tim Koalisi Perubahan, dan dia memastikan PD tak akan membahas sosok Sandiaga Uno terkait bakal cawapres Anies.

"Ya nanti dibicarakan lah, yang penting bagi Demokrat, nama Sandi Uno kita tutup. Tidak akan membicarakan nama itu lagi. Tapi, kalau nama-nama lain silakan dibicarakan nanti," kata Andi dihubungi, Jumat (14/4).

Andi mengatakan keputusan terkait cawapres ada di tangan Anies Baswedan. Setiap partai di KPP memiliki hak untuk mengajukan nama yang dinilai cocok.

Read More

ANIES BASWEDAN TELAH RUSAK PRINSIP DEMOKRASI di INDONESIA

 

Politikus Partai Gerindra Ferdinand Hutahaean menyebut, bakal Capres Partai NasDem Anies Baswedan telah merusak prinsip demokrasi Indonesia.

Hal tersebut dikatakan Ferdinand lantaran Anies Baswedan menyinggung Pilkada 2017 DKI Jakarta yang melibatkan antara Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Sebelumnya, Anies Baswedan berbicara terkait politik identitas saat menghadiri forum diskusi dengan pemimpin dan kepala redaksi media massa di Surabaya yang diselenggarakan Partai NasDem.

Anies Baswedan mengatakan politik identitas tak bisa dihindari lantaran setiap calon yang bersaing selalu punya identitas yang melekat pada dirinya.

Anies lantas bercerita tentang apa yang terjadi pada Pilkada DKI 2017, di mana kala itu yang bersaing adalah paslon dengan latar belakang beda agama. Anies berpasangan dengan Sandiaga Uno melawan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat.

"Yang terjadi pada 2017, calon yang bersaing agamanya berbeda. Maka identitasnya yang terlihat adalah agama. Itu akan terus terjadi selama calonnya punya identitas berbeda, baik gender, suku, maupun agama," jelas Anies.

Oleh sebab itu, kata Anies, penting bagi tiap calon yang bersaing dalam pemilu untuk memiliki kedewasaan setelah pemilu selesai. Dia juga tidak masalah jika kemudian ada yang tidak menyukai dirinya.

Read More

JANGAN PILIH ANIES BASWEDAN! POLITISI GOLKAR INI UNGKAP ALASANNYA: "MODEL SEPERTI ANIES JANGAN DIKASIH KESEMPATAN MIMPIN, KERJANYA CUMA MENGEDEPANKAN AROGANSI DAN GENGSI"

 

Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco meminta masyarakat lebih cermat dalam memilih pemimpin. Hal ini ditegaskan Baco guna menghindari terpilihnya sosok pemimpin yang kerjanya mengedepankan arogansi dan gengsi.Bukan tanpa sebab, pasalnya Baco menilai sudah banyak tokoh yang bisa dijadikan contoh. Seperti misalnya eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Dimana kedua pemimpin tersebut punya riwayat kerja yang saling bertentangan dengan gubernur sebelumnya. Seperti Anies yang enggan mengurus RPTRA-RTH Kalijodo besutan eks Gubernur Basuki Tjahaja Purnama hingga akhirnya terbengkalai.

Begitu juga dengan Heru Budi yang kini berupaya untuk menghijaukan kembali kawasan Monumen Nasional (Monas). Langkah Heru ini terkesan menyindir Anies yang kala itu berpolemik akibat membabat ratusan pohon di Monas.

Baco mengatakan, pemimpin yang seperti itu tidak perlu dikasih tempat karena dikhawatirkan akan merugikan masyarakat. Sebab, apa yang dilakukan oleh gubernur sebelumnya potensi tidak dilanjutkan oleh kepemimpinan berikutnya.

"Kan jadi tidak maksimal apalagi pembangunan itu memang berguna dan digunakan masyarakat banyak, terus karena gengsi arogan itu tidak dilanjutkan atau dicuekin dan punya konsep baru yang pake uang rakyat juga, demi untuk arogansi pribadi masing-masing," ucapnya.

Baco pun berpesan kepada para pemimpin yang ada di DKI agar punya komitmen yang kuat untuk mengedepankan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi.

Read More

KEHADIRAN ANIES BASWEDAN DI PANGGUNG POLITIK 2024 JADI MAGNET KELOMPOK RADIKAL & TERORISME UNTUK MELANCARKAN AKSINYA

 

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyatakan mereka akan terus mengantisipasi dan meminimalisir kemunculan kelompok radikal atau ancaman terorisme menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Menurut mereka, potensi gerakan radikal di Indonesia tetap ada, tetapi aparat keamanan akan bekerja lebih keras supaya ajang Pemilu dan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 berjalan lancar.

Wakhid mengatakan, BNPT sudah membuktikan kinerjanya dalam menjaga dan meminimalisir ancaman terorisme terhadap Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali pada 15-16 November lalu.

Menurut Wakhid, hal yang mesti diwaspadai dalam suksesi parlemen dan kepemimpinan nasional pada 2024 mendatang adalah politik identitas. Dia mengatakan, politik identitas dinilai bisa memicu radikalisme dan terorisme.

Maka dari itu, Wakhid menyatakan salah satu cara menanggulangi ancaman terorisme dan radikalisme dalam Pemilu dan Pilpres 2024 adalah meredam politisasi agama sehingga tidak mengarah kepada penyebaran kebencian di antara masyarakat.

Read More

TERNYATA PEMILIH NASDEM DI JAWA TIMUR LEBIH PILIH GANJAR PRANOWO DI PILPRES 2024

 

Hasil survei terbaru Indopol Survey & Consulting menunjukkan 50 persen pemilih Partai Nasdem di Jawa Timur pada Pemilu 2019 lalu, memberikan suaranya untuk Ganjar Pranowo. Survei ini dilakukan pada 16-24 Maret 2023 terhadap 1.040 yang tersebar di 38 Kota/Kabupaten di Jawa Timur.

Pengambilan sampel dengan metode multistage random sampling. Margin of error ± 3.1%, pada tingkat kepercayaan 95%. Kriteria responden yang diwawancarai tatap muka berumur 17 tahun atau sudah menikah dan memiliki hak pilih.

"Temuan menarik dalam survei ini, 50 persen pemilih Partai Nasdem di Jawa Timur pada pemilu 2019 lalu, memberikan suaranya untuk Ganjar Pranowo, 25 persen untuk Prabowo Subianto dan hanya 16,7 persen suara untuk Anies Baswedan," ujar Direktur Eksekutif Indopol Survey & Consulting Ratno Sulistiyanto

Ratno mengatakan hal tersebut disebabkan karena Anies Baswedan sebagai capres Nasdem belum diterima oleh sebagian besar masyarakat Jawa Timur. "Selain karena kurang masifnya Partai Nasdem dalam mensosialisasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024, di samping lemahnya partai politik di mata pemilih," kata Ratno.

Ganjar Pranowo, kata Ratno, juga mendapatkan limpahan dukungan pemilih Jawa Timur dari pemilih Jokowi di pemilu 2019 lalu sebesar 56,6 persen dan 22,2 persen dari pemilih Prabowo. Sementara Prabowo Subianto mendapat dukungan 41,1 persen dari pemilihnya sendiri dan 11,3 persen dari pendukung Jokowi.

"Sedangkan Anies Baswedan mendapatkan 10,5 persen dari pemilih Jokowi dan 18,5 persen dari pemilih Prabowo di Pemilu 2019 lalu," kata Ratno.

Dari survei tersebut tergambar pula bahwa hanya wilayah sub-kultur Madura yang memberikan suara mayoritas kepada Anies Baswedan, sebesar 40,9 persen. Sementara mayoritas di wilayah Arek, Panturan, Pandulangan-Oseng, dan Mataraman memberikan suara kepada Ganjar Pranowo.

Read More